Kedaulatan Pangan di Tengah Turbulensi AI

Indonesia sedang giat mewujudkan kedaulatan pangan. Namun, ketika produksi dan distribusi pangan terus diperkuat, sebuah ketergantungan baru sedang tumbuh: ketergantungan pada kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI).

Apa yang akan terjadi jika Indonesia mampu memproduksi pangannya sendiri, tetapi sistem yang memproduksi, membaca risiko iklim, dan mengarahkan keputusan strategis justru dikendalikan teknologi (AI) dari luar negeri?

Dunia sedang memasuki turbulensi AI—yaitu percepatan perkembangan AI yang radikal—yang berpotensi mengancam kedaulatan pangan Indonesia. Selama ini, AI dipandang sebagai peluang dan sekaligus salah satu solusi mewujudkan kedaulatan pangan dengan lebih cepat, cerdas, dan efisien.

Menurut BCC Research, pasar global AI di bidang pertanian diperkirakan mencapai sekitar US$2,8 miliar pada 2025 dan akan meningkat menjadi US$8,5 miliar pada 2030. Fortune Business Insights juga memperkirakan pertumbuhannya lebih agresif, dari US$3,81 miliar pada 2025 menjadi US$30,30 miliar pada 2034.

Perbedaan estimasi tersebut menunjukkan perbedaan metodologi. Namun, arah perubahannya sama: AI bukan lagi teknologi masa depan. AI telah menjadi bagian dari ekonomi dan sistem pangan global.

AI dapat membantu menentukan waktu tanam, memprediksi cuaca, mendeteksi hama dan penyakit, memperkirakan hasil panen, dan meningkatkan efisiensi produksi. Bahkan AI dapat membantu memprediksi harga pangan, permintaan pangan, gangguan rantai pasok, dan potensi krisis pangan.

Namun, bagaimana jika perkembangan AI berlangsung lebih cepat daripada kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk mengendalikannya?

Ketika AI Memasuki Sistem Pangan

Dalam proyek scenario forecasting AI 2027, Daniel Kokotajlo dan koleganya (2025), menggambarkan salah satu kemungkinan masa depan ketika kemampuan AI berkembang sangat cepat hingga melampaui manusia dalam berbagai aktivitas intelektual. Skenario mereka bukan prediksi yang pasti, tetapi membawa pesan yang penting.

Kekhawatiran serupa disuarakan sejumlah tokoh AI, termasuk Geoffrey Hinton—peraih Nobel yang dikenal sebagai bapak AI dunia. Bagi Indonesia AI bukan sekadar teknologi. Ketika AI dapat mempengaruhi pengambil keputusan, AI berpotensi mengubah distribusi kekuasaan.

Salah satu kekuatan strategis AI terletak pada kemampuannya memprediksi apa yang belum terjadi. AI mampu memprediksi kekeringan, gagal panen, serangan penyakit, perubahan produksi, permintaan konsumen, harga komoditas, sampai distribusi pangan.

Bayangkan jika AI mampu memperkirakan kemungkinan kekurangan beras dalam enam bulan sebelumnya. Pemerintah dapat meningkatkan cadangan, memperbaiki distribusi, membantu petani menyesuaikan produksi, dan mengambil kebijakan perdagangan sebelum harga beras melonjak.

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kemampuan itu sangat strategis. Persoalan pangan Indonesia tidak selalu terjadi karena pangan tidak tersedia (scarcity); yang sering kali terjadi adalah pangan tersedia (bahkan melimpah) di suatu daerah, tetapi jaraknya jauh dan sulit dijangkau daerah yang membutuhkan.

AI dapat menghubungkan data produksi, stok, dan konsumsi pangan dengan cuaca, harga, transportasi, dan distribusi pangan. Dengan kata lain, AI mampu meningkatkan konektivitas pangan (food connectivity) Indonesia.

Namun, siapa yang mengendalikan AI yang mampu memprediksi masa depan pangan? 

Prediksi bukan sekadar informasi. Prediksi AI dapat memengaruhi pemerintah, perilaku pasar, strategi perusahaan, dan respons masyarakat. Di sinilah AI bertemu dengan kekuasaan.

Kemampuan mengembangkan AI membutuhkan infrastruktur komputasi, energi, modal, data, dan talenta dalam jumlah besar. Karena itu kekuatan AI berpotensi terkonsentrasi pada segelintir negara dan perusahaan.

Diktator masa depan atau penjajah gaya baru mungkin tidak selalu datang dengan senjata. Ia bisa datang melalui algoritma.

Inilah bentuk ketergantungan baru di era AI: bukan hanya berupa impor pangan, namun juga impor kecerdasan.

Indonesia dapat memanfaatkan AI di sektor pangan yang luas dan kompleks: pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga industri pengolahan pangan. Namun, kompleksitas tersebut juga menghasilkan data strategis dalam jumlah yang besar. Siapa yang memiliki, mengelola, dan memperoleh manfaat dari kecerdasan yang dibangun di atasnya?

Di era AI, kedaulatan pangan tidak lagi hanya berkaitan dengan benih, tanah, air, pupuk, obat-obatan, dan alat produksi. Ia juga berkaitan dengan siapa yang menguasai data, algoritma, dan kecerdasan yang menggerakkan sistem pangan.

Atur AI, Jaga Kebenaran, dan Terapkan “Diet AI”

Indonesia perlu membuat regulasi AI yang kuat dan adaptif. Sehingga, AI tetap transparan, akuntabel dan di bawah pengawasan dan kendali manusia, khususnya ketika digunakan dalam sektor strategis seperti pangan.

Indonesia juga perlu memperkuat ekosistem verifikasi kebenaran (truth) yang melibatkan universitas, lembaga ilmiah, media profesional, pemeriksa fakta, dan masyarakat sipil. Negara memang tidak boleh memonopoli kebenaran, tetapi harus memperkuat kemampuan masyarakat untuk menemukan dan memverifikasinya.

Terakhir, Indonesia perlu mengampanyekan “diet AI”—yaitu menggunakan AI secara sadar, kritis, dan proporsional. Gunakan AI untuk memperkuat kecerdasan manusia. Batasi ketika AI mulai menggantikan pemikiran dan tanggung jawab manusia.

Kesimpulannya, kedaulatan pangan di era AI tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menguasai tanah, air, benih, dan produksi, tetapi juga oleh siapa yang menguasai data, algoritma, dan kecerdasan yang menggerakkan sistem pangan. 

Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi teknologi AI. Indonesia harus memastikan bahwa AI menjadi instrumen untuk memperkuat kedaulatannya, bukan menciptakan bentuk baru ketergantungan.