Gas, Kabel Laut, dan Risiko Mempersenjatai Ketergantungan

Mulanya gas. Pada 24 Oktober, pemerintah mengalihkan sekitar 31 juta kaki kubik standar gas per hari yang sebelumnya mengalir ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan domestik di Batam, Bintan, dan Sumatra. Pemerintah RI menegaskan pengurangan itu masih berada dalam batas minimum kontrak. Otoritas Singapura menyebut dampaknya kurang dari 2% kebutuhan gas harian, sehingga tidak langsung mengancam ketahanan energi negara tersebut.

Namun perdebatan tidak berhenti pada gas. Sehari kemudian, mantan anggota parlemen nominasi Singapura Calvin Cheng mengunggah infografik yang menyebut sekitar 90% lalu lintas internet internasional Indonesia melewati Singapura, disertai satu kata: “Cut?”. Pernyataan itu bukan sikap resmi pemerintah Singapura, tetapi cukup memindahkan percakapan dari pipa gas ke kabel bawah laut.

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid kemudian mengingatkan bahwa banyak kabel yang mendarat di Singapura juga melewati perairan Indonesia. Katadata mencatat sedikitnya 24 kabel bawah laut menghubungkan kedua negara, 17 telah beroperasi dan tujuh lainnya direncanakan.

Dalam hitungan hari, hubungan Indonesia-Singapura seolah berubah menjadi pertandingan mencari siapa yang memiliki lebih banyak titik untuk menekan pihak lain. Padahal pertanyaan yang lebih penting bukanlah mengenai siapa mempunyai lebih banyak tombol untuk ditekan. Pertanyaannya adalah apakah tombol-tombol itu memang menguntungkan untuk ditekan.

Membaca hubungan Indonesia-Singapura hanya dengan gas akan menghasilkan gambaran yang terlalu sederhana. Indonesia memang memasok sebagian kebutuhan gas Singapura. Namun pada 2025, Singapura justru menjadi pemasok hasil minyak terbesar bagi Indonesia, sekitar 38,8% dari total volume impor. Di sisi lain, proyek berbasis Indonesia juga memegang persetujuan atau lisensi bersyarat untuk memasok hingga 3,4 gigawatt listrik rendah karbon ke Singapura.

Hubungan itu lebih tepat dibaca sebagai jaringan ketergantungan silang. Gas bergerak ke satu arah, hasil minyak dapat bergerak ke arah sebaliknya, sementara listrik, data, investasi, dan konektivitas membentuk lapisan ketergantungan lain yang saling bertumpuk. Dalam hubungan yang sangat terhubung, kemampuan menyakiti pihak lain sering datang bersama kemampuan menyakiti diri sendiri.

Dalam hubungan internasional, ketergantungan tidak selalu tersebar secara seimbang. Negara yang menguasai pasar besar, teknologi, jalur strategis, atau simpul yang sulit digantikan dapat memperoleh leverage. Henry Farrell dan Abraham Newman menyebut salah satu bentuk paling ekstremnya sebagai weaponized interdependence, ketika posisi sentral dalam jaringan digunakan untuk memperoleh informasi atau membatasi akses pihak lain.

Istilah itu perlu dipakai hati-hati. Hubungan Indonesia-Singapura belum tentu memenuhi seluruh karakter weaponized interdependence dalam pengertian ketat. Yang mulai terlihat justru godaan untuk membaca interdependensi sebagai persediaan alat tekan. Gas menjadi leverage. Jalur internet menjadi leverage. Perairan tempat kabel melintas pun dapat dibaca sebagai leverage.

Masalahnya, leverage bukan sumber kekuasaan yang tetap. Pihak yang merasa terlalu bergantung akan mencari alternatif. Pemasok baru dapat dicari, infrastruktur baru dibangun, dan jalur perdagangan dialihkan. Leverage hanya bernilai selama pihak lain masih membutuhkan jalur yang kita kuasai.

Di sinilah biaya penggunaan leverage sering diremehkan. Konsekuensinya bukan hanya biaya reputasi atau ketegangan diplomatik. Ada biaya yang lebih struktural, yakni meningkatnya insentif bagi pihak lain untuk membangun redundansi.

Singapura sudah lama melakukan itu pada energi. Ketergantungan pada gas pipa dilengkapi impor LNG dan rencana impor listrik rendah karbon dari beberapa negara. Indonesia menghadapi logika yang sama pada konektivitas digital. Ketergantungan sekitar 90% trafik internasional pada jalur melalui Singapura menciptakan efisiensi, tetapi sekaligus kerentanan. Respons yang masuk akal bukan membalas ancaman dengan ancaman, melainkan memperbanyak jalur dan membangun kapasitas sendiri.

Paradoksnya sederhana. Semakin sering sebuah ketergantungan dipakai untuk menunjukkan kekuasaan, semakin kuat alasan pihak lain untuk membuat kekuasaan itu tidak lagi relevan. Ancaman yang berhasil hari ini dapat menghilangkan alat tawar esok hari.

Karena itu, tujuan strategis Indonesia seharusnya bukan mengumpulkan sebanyak mungkin titik yang dapat digunakan untuk menekan pihak lain. Tujuan yang lebih bernilai adalah membuat Indonesia semakin sulit dilewati, digantikan, atau diabaikan dalam jaringan ekonomi kawasan.

Indonesia mempunyai modal besar untuk membangun posisi tersebut: pasar domestik, letak di antara dua samudra, Batam-Bintan, potensi energi terbarukan, dan ekonomi digital yang besar. Namun centrality hanya menghasilkan pengaruh apabila Indonesia dipercaya sebagai simpul yang reliabel. Kekuatan sebuah simpul bukan hanya berasal dari kemampuan menutupnya, tetapi dari kepercayaan bahwa simpul itu akan tetap terbuka.

Indonesia karena itu membutuhkan tiga agenda. Pertama, diversifikasi tanpa decoupling. Jalur konektivitas, sumber energi, pusat data, dan infrastruktur perdagangan perlu diperbanyak tanpa memutus integrasi yang tetap menguntungkan.

Kedua, strategic resilience harus dibedakan dari strategic retaliation. Infrastruktur alternatif dibangun agar Indonesia mempunyai pilihan ketika terjadi gangguan, bukan agar Indonesia mempunyai lebih banyak alat untuk membalas negara lain.

Ketiga, keunggulan geografis dan ukuran pasar perlu diubah menjadi trusted centrality. Indonesia harus membuat semakin banyak negara dan perusahaan berkepentingan pada stabilitas jaringan, pasar, energi, dan infrastruktur yang terhubung dengan Indonesia. Kepastian kontrak, regulasi yang dapat diprediksi, dan keamanan konektivitas menjadi bagian dari kekuatan tersebut.

Indonesia tidak perlu memilih antara ketergantungan dan kemandirian absolut. Yang diperlukan adalah ketergantungan yang lebih tersebar, lebih tahan gangguan, dan tidak mudah dipolitisasi.

Ukuran kekuatan bukan berapa banyak jalur yang dapat kita tutup ketika berselisih, tetapi berapa banyak pihak yang tetap memilih menggunakan jalur kita ketika mereka sebenarnya mempunyai pilihan lain.