Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah dalam Penanganan Bencana

Sepanjang 2026, wajah kebencanaan Indonesia didominasi oleh cuaca ekstrem, serta api kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang meluas hingga kawasan 10 taman nasional. Bencana karhutla yang berkepanjangan ini tidak sekadar merampas kekayaan alam, tetapi juga langsung memukul ketahanan komunitas lokal di sekitarnya. Ketika wilayah-wilayah penyangga ini terdisrupsi, masyarakat di daerah terdampak menjadi kelompok yang paling memikul beban dengan adanya kerugian ekonomi dan risiko kesehatan jangka panjang.

Karhutla yang tersebar di beberapa titik, hanya merupakan satu dari berbagai bencana yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun ini. Berdasarkan data BNPB, tercatat 1.514 kejadian bencana dari 1 Januari hingga 17 Agustus 2026, termasuk banjir bandang, gempa bumi, kekeringan, erupsi gunung berapi, dan kabut asap, yang secara keseluruhan menyebabkan 309 korban jiwa. Pada semester I saja, lebih dari 2,88 juta orang menderita dan mengungsi, dan sekitar 20.700 rumah rusak.

Biaya ekonominya sangat besar. Gubernur Sumatera Utara menaksir kerugian akibat banjir bandang dan longsor di wilayahnya mencapai Rp17,4 triliun. Pemerintah menghitung kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebesar Rp100,17 triliun untuk 2026-2028. Hal ini juga diperparah dengan banjir Padang di bulan Oktober 2026 yang kini menambah beban di provinsi yang belum selesai memulihkan diri.

Sayangnya, rentetan bencana ini datang ketika tameng fiskal kita sedang menipis. Hal ini ditunjukkan dari pagu BNPB dalam APBN 2026 sempat ditetapkan Rp491 miliar, turun dari Rp2,01 triliun pada 2025. Ditambah lagi, adanya penyesuaian alokasi transfer ke daerah dalam rancangan APBN 2026 menjadi Rp649,9 triliun, dari Rp919 triliun pada tahun sebelumnya. Dampak dari pemindahan fokus anggaran terasa di daerah yang membuatnya semakin rentan terhadap bencana. Misalnya, BPBD Gunungkidul harus memangkas penyaluran air bersih dari sekitar 1.500 menjadi 1.150 tangki. 

Tantangan Dana Kebencanaan di Daerah

Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan guna menanggulangi dan memulihkan dampak dari bencana. Pertama, Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp4,63 triliun dicairkan pada Februari, dan BNPB kini mengusulkan tambahan Rp5,67 triliun. Namun, angka-angka itu justru memiliki skemanya tersendiri untuk dapat digunakan. DSP awal hanya Rp250 miliar dan baru membengkak setelah bencana besar terjadi. Lalu, dananya disesuaikan di tengah jalan, bukan tersedia otomatis.

Kedua, penggunaan dana ini memiliki cakupan yang terbatas. Dari kebutuhan Rp50,9 triliun, Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU hanya menerima pagu indikatif Rp31,5 triliun, sekitar 62%. Penambahan transfer daerah sebesar Rp10,65 triliun diberikan kepada 67 daerah di tiga provinsi terdampak. Akan tetapi, beberapa bencana “menengah” seperti yang dialami oleh Padang bergantung pada kas daerah yang sedang tertekan.

Ketiga, durasi dalam penyaluran juga menjadi tantangan lainnya dalam skema ini. DSP dirancang untuk tanggap darurat, sedangkan pemulihan berlangsung bertahun-tahun. Pembangunan 25.606 hunian tetap dijadwalkan sepanjang 2026–2027. Tetapi, Dana Tunggu Hunian hanya Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, atau Rp1,8 juta per keluarga. Setelah itu, keluarga penyintas menunggu dengan sumber daya terbatas.

Artinya, ketersediaan dana kebencanaan daerah masih bergantung pada pusat, dan memerlukan waktu untuk dapat mengaksesnya. Pada akhirnya, BPBD harus menggeser Belanja Tidak Terduga untuk menutup kekurangan penanganan bencana. Alhasil, perlu adanya dana pelengkap yang cepat, fleksibel, dan berakar di masyarakat dibutuhkan sehingga daerah tidak bergantung pada pemerintah pusat untuk memperoleh bantuan penanganan pertama saat terjadinya bencana.

Kontribusi Keuangan Sosial Syariah

Keuangan sosial syariah menawarkan pelengkap itu lewat zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Zakat dapat menyasar korban yang kehilangan penghidupan sesuai ketentuan golongan penerimanya. Infak dan sedekah lebih lentur untuk logistik darurat, dapur umum, dan layanan kesehatan. Sedangkan, Wakaf cocok untuk aset jangka panjang seperti hunian, masjid, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

Praktiknya telah diimplementasikan oleh sejumlah lembaga selama bencana di tahun 2026. BAZNAS RI tercatat telah menjangkau 142.079 penerima manfaat hingga awal Februari 2026, termasuk 26 dapur umum di Aceh. Lembaga ini juga menyalurkan sekitar 13.000 paket logistik dan menyiapkan 300 hunian tetap tahap awal berukuran 36 meter persegi di tiga provinsi, dengan target bantuan Rp80,4 miliar.  

Selain itu, lembaga filantropi lain bergerak seperti Dompet Dhuafa menghimpun lebih dari Rp138 miliar selama Ramadan 2026, naik 14,6 persen, dan menyalurkan 10 ton beras zakat fitrah ke wilayah terdampak bencana. Programnya mencakup hunian sementara, renovasi sekolah dan fasilitas kesehatan, serta perbaikan masjid. 

Fungsinya menjawab tiga persoalan di atas. Soal cakupan, ZISWAF menjangkau kebutuhan yang jarang masuk pos APBN, seperti dukungan psikososial, masjid darurat, dan MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus) darurat. Lalu, soal durasi, wakaf dan program pemulihan ekonomi bisa mengisi masa setelah dana darurat habis. Terakhir, soal ketersediaan, dananya dikumpulkan masyarakat sehingga tidak menunggu siklus anggaran dan dapat diturunkan dengan cepat untuk keadaan darurat.

Meskipun demikian, penyaluran dana kebencanaan dari ZISWAF masih memiliki keterbatasan secara skala. Data yang tersebar per Lembaga mengindikasikan bahwa pada umumnya, dana sosial yang terhimpun untuk setiap program atau kampanye masih pada kisaran puluhan miliar rupiah dan jauh di bawah kebutuhan Rp100 triliun. Artinya, ZISWAF bukan pengganti negara, melainkan pelengkap yang paling fleksibel. Bahkan beberapa lembaga filantropi merupakan buatan pemerintah seperti BAZNAS dan BWI.

Oleh karenanya, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dengan Lembaga filantropi yang menghimpun dana keuangan sosial syariah untuk daerah, seperti Padang, sebelum bencana berikutnya datang. Lalu, penggunaan wakaf produktif dapat disalurkan untuk hunian dan fasilitas publik, infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) untuk menguatkan ketahanan iklim dan bencana di masa depan. 

Alhasil, penggunaan dana sosial syariah dapat terasa dampaknya secara berkelanjutan dan menyeluruh di daerah. Namun, perlu ada penguatan aspek transparansi dan tata kelola sehingga pemanfaatannya dapat di Jika negara menjaga fondasinya dan lembaga filantropi menguatkan pelengkapnya, bencana dapat dimitigasi, daerah direhabilitasi, dan ketahanan iklim dapat diakselerasi.