Swasembada Gula Merauke: Etika Bisnis dan Hak Masyarakat Adat

Fatkhurokhman
Oleh Fatkhurokhman
19 November 2026, 06:50
Fatkhurokhman
Katadata/Bintan Insani
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Pemerintah ingin memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional melalui program swasembada gula dan pengembangan bioetanol di Merauke. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek ini diharapkan dapat mendorong investasi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan perekonomian daerah. 

Namun, swasembada gula ini untuk siapa? Apakah manfaat pembangunan akan dirasakan secara adil oleh masyarakat setempat? Atau justru menimbulkan beban sosial dan lingkungan bagi masyarakat adat?

Bicara pembangunan tidak hanya tentang besarnya investasi, luas lahan yang dikembangkan, atau target produksi. Ada masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada wilayah tersebut. Karena itu, keberhasilan proyek seharusnya tidak hanya diukur dari pencapaian ekonomi, tetapi juga dari bagaimana hak masyarakat dan kelestarian lingkungan tetap dijaga.

Laporan Greenpeace berjudul Sweet Promises, Bitter Reality: Inside the Merauke Sugarcane Project (O’Neill, 2025) menyoroti rencana pengembangan perkebunan tebu sekitar 560.000 hektare yang melibatkan konsorsium 10 perusahaan. Laporan tersebut juga menyebutkan adanya pembukaan lahan dalam skala besar. 

Temuan ini perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui pengawasan serta pemeriksaan yang transparan, terutama terkait dampaknya terhadap hutan, lahan basah, dan kehidupan masyarakat setempat.

Tanah Adat Bukan Sekadar Aset Ekonomi

Bagi masyarakat adat Marind, Yei, dan Muyu, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas, sumber pangan, ruang hidup, dan warisan budaya. Tanah memiliki hubungan erat dengan identitas, budaya, sejarah, dan kehidupan mereka sehari-hari. Hutan dan wilayah adat juga menjadi sumber pangan, obat-obatan, serta tempat berlangsungnya berbagai aktivitas sosial dan budaya.

Oleh karena itu, perubahan fungsi lahan dalam skala besar berpotensi menimbulkan dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar perubahan kondisi lingkungan. Ketika masyarakat kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam, mereka juga berisiko kehilangan sebagian dari cara hidup yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dalam konteks ini, prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) menjadi sangat penting. Prinsip tersebut menekankan bahwa masyarakat adat harus memperoleh informasi yang lengkap, dilibatkan sejak awal, dan memiliki kebebasan untuk menyampaikan persetujuan atau penolakan tanpa tekanan. 

Pelibatan masyarakat tidak cukup hanya dilakukan melalui sosialisasi setelah keputusan proyek dibuat. Mereka harus benar-benar memiliki ruang untuk memahami dan memengaruhi keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupannya.

Penelitian Wahanisa et al. (2026) mengenai PSN dan hak masyarakat adat menunjukkan bahwa pengakuan wilayah adat, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan proyek pangan di Merauke. Karena itu, keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari luas lahan yang dibuka atau besarnya investasi.

Ketika Kepentingan Perusahaan dan Masyarakat Bertemu 

Idealnya, perusahaan yang terlibat dalam proyek Merauke tidak hanya mengejar target investasi dan produksi. Mereka juga perlu memastikan bahwa kegiatan operasionalnya tidak mengabaikan hak masyarakat adat maupun menimbulkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.

Masyarakat bukan pihak yang yang harus menerima kehadiran proyek, melainkan mitra yang memiliki hak dan kepentingan untuk dihormati. Keuntungan perusahaan tidak seharusnya dibangun dengan memindahkan beban sosial dan lingkungan kepada masyarakat.

Kajian Habibi dan Yopan (2026) mengenai implementasi PSN pangan dan bioetanol di Merauke juga menunjukkan adanya kepentingan yang perlu dikelola, antara lain agenda pembangunan dan perlindungan sosial-ekologis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tata kelola proyek membutuhkan koordinasi, keterbukaan, serta pengawasan yang melibatkan berbagai pihak

Tata Kelola yang Tidak Boleh Berhenti pada Perizinan

Proyek Merauke juga menjadi ujian bagi tata kelola perusahaan. Perusahaan yang beroperasi di wilayah dengan risiko sosial dan lingkungan tinggi perlu melakukan uji tuntas hak asasi manusia (Human Rights Due Diligence). Selain itu perlu kajian dampak lingkungan secara serius, bukan sekadar memenuhi formalitas perizinan.

Terdapat perbedaan tanggung jawab antara pemerintah sebagai regulator dan perusahaan sebagai pelaku usaha. Pemerintah bertanggung jawab memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebijakan, peraturan, dan ketentuan perlindungan lingkungan serta masyarakat. Sedangkan perusahaan bertanggung jawab mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memantau dampak sosial maupun lingkungan dari kegiatan operasionalnya.

Dengan demikian, dukungan pemerintah maupun status PSN tidak otomatis menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melakukan uji tuntas. Perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan izin pemerintah, tetapi harus memastikan bahwa keputusan investasi dan pembukaan lahan telah mempertimbangkan risiko terhadap masyarakat dan lingkungan.

Praktik ini dapat dilihat dari standar keberlanjutan industri perkebunan kelapa sawit. Perusahaan yang mengikuti sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), misalnya, diwajibkan menerapkan New Planting Procedure (NPP) sebelum melakukan penanaman baru. 

Prosedur ini mencakup penilaian dampak sosial dan lingkungan, identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV), penilaian stok karbon tinggi (High Carbon Stock/HCS), serta penerapan FPIC.

Sementara itu, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) juga mengatur aspek legalitas, lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perkebunan kelapa sawit.

Selain sertifikasi, Environmental and Social Due Diligence diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dan dampak kegiatan usaha sejak tahap perencanaan. Standar kinerja The International Finance Corporation (IFC), khususnya Performance Standard 1 mengenai penilaian dan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, juga dapat menjadi rujukan praktik yang baik. 

Penerapannya bergantung pada ketentuan pembiayaan atau komitmen proyek yang bersangkutan. Intinya, perusahaan perlu memiliki sistem untuk mengelola risiko secara nyata, bukan sekadar memenuhi dokumen administratif.

Perlu dipahami bahwa ISPO dan RSPO merupakan standar khusus industri kelapa sawit, sehingga tidak otomatis menjadi kewajiban sertifikasi bagi perusahaan tebu di Merauke. Demikian pula, penerapan IFC Performance Standards bergantung pada kerangka pembiayaan atau komitmen proyek terkait. Namun, standar tersebut dapat menjadi referensi praktik baik dalam pengelolaan perkebunan berskala besar.

Prinsip serupa seharusnya menjadi perhatian perusahaan yang terlibat dalam proyek Merauke. Sebelum membuka lahan, perusahaan perlu memastikan status dan penguasaan tanah, mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat, memetakan kawasan hutan dan ekosistem penting, serta menilai dampak terhadap sumber penghidupan masyarakat. FPIC juga harus dilaksanakan secara bermakna, bukan sekadar formalitas konsultasi.

Dengan kata lain, pemerintah bertanggung jawab memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan kepentingan publik, sedangkan perusahaan bertanggung jawab atas risiko dan dampak kegiatan usahanya. Keduanya harus berjalan beriringan. Keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari penerbitan izin, investasi, dan target produksi, tetapi juga dari transparansi, pengawasan, perlindungan masyarakat adat, serta keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan Harus Menghasilkan Nilai Bersama

Kasus Merauke memberikan pelajaran bahwa keberhasilan bisnis tidak seharusnya hanya diukur dari keuntungan, kapasitas produksi, atau nilai investasi. Perusahaan perlu menerapkan ESG secara nyata melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan tata kelola transparan. Kepatuhan hukum merupakan batas minimum, bukan satu-satunya ukuran perilaku bisnis yang etis.

Masyarakat juga harus memperoleh akses informasi, ruang dialog, dan mekanisme pengaduan yang aman. Sementara itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kepentingan nasional tidak dimaknai secara sempit sebagai pencapaian target produksi. Ketahanan pangan dan energi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.

Pada akhirnya, swasembada gula dan energi memang merupakan tujuan yang penting. Akan tetapi, pembangunan akan kehilangan maknanya apabila keberhasilan ekonomi justru dibayar dengan hilangnya ruang hidup masyarakat adat dan rusaknya lingkungan. Pembangunan yang baik seharusnya mampu menciptakan manfaat bersama, bukan hanya bagi investor dan negara, tetapi juga bagi masyarakat yang berada paling dekat dengan proyek tersebut.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Fatkhurokhman
Fatkhurokhman
Mahasiswa Magister Manajemen – Konsentrasi ESG-Sustainability Universitas Sanata Dharma

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...