Gelombang Biru Pemilu AS 2026
Hasil midterm elections di Amerika Serikat (AS) pada 3 November 2026 yang lalu meruntuhkan dominasi Partai Republik di panggung politik. Gelombang biru dalam Pemilu AS tersebut bukan sekadar kemenangan biasa untuk Partai Demokrat. Lebih dari itu, fenomena dalam pemilu sela tersebut menasbihkan perilaku pemilih AS yang mengedepankan faktor evaluasi dan rasionalitas dalam menentukan arah pemerintahan selama beberapa tahun ke depan.
Mengapa Partai Demokrat berhasil “mengalahkan” Partai Republik pada pemilu legislatif yang lalu? Kekalahan Partai Republik adalah wujud dari rasionalitas-evaluatif pemilih AS terhadap berjalannya pemerintahan Trump selama dua tahun terakhir.
Di dalam khasanah teori perilaku pemilih AS, terdapat dua penjelasan teoretis yang dapat menjelaskan kenapa partai yang mendukung presiden incumbent mengalami kekalahan dalam pemilu sela.
Pertama, economic voting yang berakar dari pandangan pilihan rasional di mana pemilih akan menghukum pemerintahan petahana apabila pemerintahan tersebut dipersepsikan gagal dalam mengelola ekonomi (Downs, 1957, Fiorina, 1981).
Dalam bahasa Fiorina (1981), pemilih diasumsikan melihat ke belakang (retrospective) dan mendasarkan pilihan mereka di TPS pada cara berpikir evaluatif seperti itu. Lebih spesifik lagi, pemilih tidak hanya mengevaluasi ekonomi secara nasional (sociotropic voting) tetapi juga secara pribadi (pocketbook voting) (Kinder dan Kiewit, 1981).
Sesuai dengan observasi penulis ketika tinggal di AS, misalnya, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari seperti gasoline dan harga groceries dapat mendorong pemilih AS menyimpulkan bahwa pemerintah tidak berhasil mengelola ekonomi masyarakatnya.
Kedua, adalah teori government balancing di mana pemilih moderat cenderung untuk memilih partai oposisi dalam midterms elections. Hal ini karena pemilih menginginkan adanya keseimbangan di pemerintahan AS dan mencegah posisi ekstrim dari presiden petahana (Alesina dan Rosenthal, 1995).
Selama dua tahun pemerintahan Trump 2.0, terdapat situasi yang bersifat paradoksal. Di satu sisi, pemerintahan Trump menjanjikan pertumbuhan ekonomi domestik yang kuat melalui deregulasi dan pemotongan pajak. Di sisi lain, pemerintahan tersebut juga meluncurkan "Operation Epic Fury" melawan Iran sejak Februari 2026 yang menghabiskan banyak uang para pembayar pajak AS.
Berdasarkan data Pentagon, hingga akhir Oktober 2026, biaya langsung perang yang dilakukan AS telah menghabiskan dana mencapai US$47,1 miliar (atau setara Rp853 triliun). Sementara itu, lembaga seperti Moody’s Analytics mencatat bahwa pengeluaran untuk perang AS setara dengan US$2.000 per rumah tangga.
Lebih jauh lagi, harga gasoline secara nasional dan di tiap negara bagian telah mengalami kenaikan dari sebelumnya US$2,98 pada Februari 2026 menjadi sekitar US$4,27 per galon pada 22 Oktober 2026. Kenaikan harga bahan bakar ini tidak dapat dilepaskan dari apa yang terjadi di Selat Hormuz dalam kaitannya dengan perang melawan Iran.
Kenaikan harga bahan bakar juga diperparah oleh indikator ekonomi lainnya. Meskipun pada bulan September 2026, angka inflasi dapat diturunkan menjadi 3,7%, akan tetapi pada bulan Mei 2026 inflasi sempat menyentuh kisaran 4,2%.
Padahal, di awal pemerintahan Trump jilid dua pada 2025, angka inflasi berada di kisaran 3,0%. Sebagai tambahan, Bureau of Labor Statistics (BLS) juga mencatat bahwa harga pangan telah melonjak 2,5% sejak September 2025.
Kondisi ekonomi di atas tak dapat dipisahkan dari dominannya Partai Republik di lembaga eksekutif dan legislatif. Presiden Trump hampir tidak pernah mengalami kesulitan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakannya, khususnya terkait anggaran perang dan kebijakan tarif dagang. Padahal, pemilih moderat khawatir dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Trump.
Data Exit Poll nasional Pemilu Sela AS November 2026 menunjukkan bahwa kelompok pemilih moderat dan independen secara masif mengalihkan dukungan mereka ke Partai Demokrat. Secara ideologis, 66% pemilih moderat dan 58% pemilih independen memilih kandidat dari Partai Demokrat. Hal ini didorong oleh kekhawatiran terhadap biaya hidup serta desakan untuk memperkuat fungsi checks and balances terhadap pemerintah (NBC News, 2026).
Data-data pendukung di atas sejalan dengan kedua penjelasan teoretis seperti disebutkan di atas. Dari kacamata economic voting, pemerintahan Trump dan Partai Republik dianggap bertanggung jawab terhadap kondisi ekonomi yang berdampak pada level nasional (sociotropic) dan level individu (pocketbook).
Di samping itu, dalam kaitannya dengan government balancing theory, pemilih yang memberikan dukungan pada Partai Demokrat diasumsikan berharap, kemenangan Partai Demokrat dapat menyeimbangkan kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Partai Republik.
Secara khusus, mayoritas anggota Partai Demokrat di Senat (54 kursi) dan DPR (254 kursi) diharapkan dapat mengerem kebijakan tarif dagang Trump. Selain juga melakukan pengawasan anggaran perang sampai dua tahun terakhir sisa kepemimpinan Trump.
Sebagai kesimpulan, fenomena gelombang biru dalam Pemilu AS 2026 menegaskan perilaku pemilih AS yang rasional sekaligus evaluatif terhadap dua tahun pemerintahan Trump jilid kedua.
Kekalahan Partai Republik ini sebelumnya dapat diprediksi di mana approval rating Presiden Trump yang cukup rendah pada November 2026, yaitu pada kisaran 32% sampai 37% menurut sejumlah sumber seperti Reuters dan Emerson College.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.
