- Gerakan boikot produk yang dianggap terkait Israel sudah berlangsung lebih dari dua bulan sejak perang pecah di Gaza.
- Pengusaha menganggap pemerintah terlambat turun tangan mengatasi kesimbangsiuran aksi boikot masyarakat.
- Pegawai paruh waktu di salah satu gerai restoran cepat saji merasakan dampak pengurangan jam kerja setelah aksi boikot ramai.
Sudah lebih dari satu bulan Nelfi Rianti, pedagang toko kosmetik dan perawatan diri di Pasar Mencos, Jakarta Selatan tak berbelanja produk-produk Unilever ke agen. Stok barang yang biasanya habis dalam lima hari, masih tersedia.
Hampir separuh atau sekitar 40% dagangan Nelfi merupakan produk-produk Unilever yang masuk dalam daftar boikot karena dianggap terkait dengan Israel. Penjualan produk-produk tersebut tak lagi laris seperti sebelum aksi boikot ramai.
“Sudah sebulan lebih enggak belanja, di agen juga barang-barang kosong,” ujar Nelfi kepada Katadata.co.id beberapa waktu lalu.
Nelfi mengantisipasi penurunan penjualan produk-produk Unilever dengan menyetok lebih banyak produk-produk pabrikan lainnya. Hal ini membuat penjualannya secara keseluruhan tak terlalu terdampak.
“Omzet sejauh ini stabil saja, karena beralih ke produk lain, misalnya Wings. Belanja produk lain jadi lebih banyak dua kali lipat dari biasanya,” kata dia.
Gerakan boikot juga mempengaruhi penjualan produk air mineral Aqua di Toko Kelontong Cahaya Murni yang berada di Jakarta Selatan. Pemilik toko, Muniarti Widjojo mengatakan, banyak konsumen yang mencari air mineral selain Aqua sejak ramai aksi boikot.
Penjualan Aqua di toko miliknya turun sekitar 50%. “Sekarang banyak yang beralih ke Le Minerale. Ini bikin barang kosong dan harga naik, belinya pun dibatasi di agen.” ujar Muniarti Widjojo, pemilik Toko Cahaya Murni.
Ia mengatakan, harga Le Minerale di agen yang sebelumnya dijual Rp 45 ribu per karton naik menjadi Rp 48 ribu per karton.
Penjualan produk barang konsumsi lainnya seperti produk-produk Unilever yang juga ramai dengan seruan boikot tak terlalu terimbas. “Mungkin karena kami jual eceran, jadi tidak terlalu terasa. Penjualan Rinso dan Pepsodent tidak terlalu terdampak, harga masih tetap stabil,” ujarnya.
Di Depok, Jawa Barat, salah satu konsumen kesulitan mendapatkan produk Aqua karena agen air galon kemasan di dekat rumahnya memboikot produk tersebut. Bunga - bukan nama sebenarnya-, tak ikut dalam gerakan boikot tetapi akhirnya mengganti air galon ke merek lain yang dijual oleh agen tersebut.
“Masjid kompleks punya UKM (usaha kecil menengah) yang menjual galon dan gas, mereka memboikot Aqua. Akhirnya beli Cleo karena galon Aqua bisa ditukar dan harganya juga sama,” ujarnya.
Namun buntutnya, menurut dia, air galon Cleo kini sering kosong di agen tersebut. Ia akhirnya kembali mencari galon Aqua ke agen lain yang lebih jauh dari rumah.
Tak hanya terasa di antara para pedagang kelontong, dampak boikot juga mulai dirasakan oleh karyawan paruh waktu di salah satu restoran cepat saji yang masuk dalam daftar boikot. Ardi - bukan nama sebenarnya - yang bekerja di salah satu restoran cepat saji di wilayah Jakarta Utara kini hanya mendapatkan jadwal kerja 2-3 hari dalam sepekan.
"Sebelum boikot, saya bisa dapat jadwal kerja 5-6 hari dalam sepekan," ujarnya kepada Katadata.co.id.
Penghasilan yang diterima pun turun drastis. Sebelum boikot, ia sedikitnya dapat mengantongi Rp 3,5 juta dalam satu bulan. "Sekarang sebulan enggak ada Rp 2 juta," katanya.
Ia bercerita dalam satu gerai tempatnya bekerja, sekitar seperlima adalah pegawai paruh waktu. Semua bernasib sama seperti dirinya. "Yang kita kerjakan juga lebih sedikit meskipun sebenarnya jumlah pekerja yang masuk dalam satu shift sekarang jauh berkurang," ujarnya.
Salah satu gerai Pizza Hut di Jakarta Selatan memasang foto para karyawan mereka di depan pintu masuk restoran. Foto itu disertai keterangan restoran tersebut 100% dikelola oleh orang Indonesia.
Pizza Hut masuk dalam daftar produk yang diboikot. Langkah pemasangan foto tersebut adalah upaya PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) selaku pemegang hak waralaba Pizza Hut untuk meredam dampak boikot. Langkah lainnya meski tak secara spesifik tak disebut perusahaan untuk meredam boikot adalah membuka 21 gerai baru tanpa embel-embel nama Pizza Hut, yakni Ristorante.
Direktur PZZA Boy Ardhitya Lukito menilai pemerintah terlambat hadir untuk mengklarifikasi tuduhan masyarakat dengan kondisi sebenarnya. Isu boikot akhirnya menjadi bola liar dan merugikan para pelaku usaha yang memegang merek-merek luar negeri.
"Bukan cuma Pizza Hut, tapi semua industri semua brand luar negeri yang di industri makanan dam minuman juga yang di industri barang konsumsi sehari-hari atau fast moving consumer goods yang juga menjadi terimbas," ujar Boy seperti dikutip dari keterbukaan informasi pada Selasa (12/12).
Gerakan Boikot, Apa Alasan Mereka?
Gerakan boikot produk yang dianggap terafiliasi Israel kembali ramai sejak perang Israel dan Hamas meletus pada 7 Oktober. Aksi yang dipopulerkan Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi atau BDS Movement sebenarnya sudah dimulai sejak 2005.
Berdasarkan data United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), perang Israel-Hamas telah menewaskan sekitar 19 ribu warga Palestina selama periode 7 Oktober-14 Desember 2023. Korban jiwa Palestina di Jalur Gaza mencapai 18.787 orang dan di Tepi Barat 276 orang. Jumlah total korban jiwa Israel sekitar 1.316 orang.
Dalam situs BDS Movement, gerakan menyerukan dukungan untuk Palestina dengan memboikot produk-produk yang dianggap mendukung aksi Israel. Beberapa, di antaranya yakni AXA, HP, Carrefour, Siemens, Puma, Domino’s, Starbucks, MCD, Burger King, dan Pizza Hut.
Danone sendiri tak masuk dalam daftar perusahaan yang perlu diboikot dalam situs maupun media sosial DBS. Namun demikian, tagar boikot Danone, #TolakDanoneAqua sempat menjadi topik terpopuler di platform X yang sebelumnya bernama Twitter karena dianggap terafiliasi dengan Israel.
Unilever ikut terkena dampak karena dianggap pro-terhadap Israel meski tak masuk dalam daftar BDS Movement. Seruan untuk memboikot Unilever ramai di media sosial. Beberapa mengungkit kasus lama saat induk usaha Unilever mengintervensi keputusan anak usahanya, Ben & Jerry’s.
Mengutip BBC, produsen es krim tersebut semula tidak setuju untuk berjualan di pemukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. Ben & Jerry’s memutuskan untuk tidak menjual es krim di wilayah Palestina yang diduduki Israel karena dianggap tidak konsisten dengan nilai-nilai mereka. Keputusan tersebut pun mendapat sambutan banyak orang Palestina.
Namun, keputusan Ben & Jerry’s dianggap tidak sejalan dengan induknya, Unilever. Unilever akhirnya melakukan intervensi terhadap keputusan wilayah operasional tersebut. Produsen es krim tersebut pun kembali berjualan di wilayah yang diduduki Israel.
Intervensi tersebut dianggap sebagai dosa Unilever yang membuat sebagian masyarakat Indonesia memboikot produknya. Salah satunya, Marsya, 28 tahun. Ia dan keluarganya di rumah tidak lagi mengkonsumsi barang-barang produksi Unilever sejak lebih dari dua bulan terakhir.
“Saya memang juga menginformasikan orang tua dan orang rumah, apa saja yang sebaiknya tidak kita beli lagi. Enggak susah juga untuk mengganti semuanya,” ujarnya.
Sudah lebih dari dua bulan Marsya juga tak mengunyah ayam goreng KFC, burger MCDonalds, ataupun pizza Dominos dan Pizza Hut. Ia lebih memilih membeli ayam goreng Forever milik Ryan D’Masiv atau jajanan lokal lainnya.
“Sebelumnya cukup sering pesan dari restoran-restoran itu, tapi sekarang enggak lagi. Masih banyak pilihan lain,” katanya.
Meskipun memboikot produk-produk tersebut, ia tetap menggunakan media sosial Instagram yang sebenarnya juga disebut-sebut terafiliasi dengan Israel. Namun, menurut dia, ini sesuai dengan gerakan BDS yang menyerukan agar aktif menggunakan seluruh media sosial yang terkait dengan Israel untuk memberi tekanan.
Salah satunya Instagram, yang menjadi sarana bagi pada aktivis pro-Palestina dan jurnalis di Gaza untuk membagikan situasi terkini. Informasi berupa video dan foto ini kerap diteruskan oleh Marsya dan sebagian masyarakat yang turut ambil bagian dari gerakan boikot.
Suci, 35 tahun, yang juga aktif dalam gerakan boikot, hampir setiap hari membagikan video-video di akun Instagramnya terkait kondisi terkini Gaza. Sebagian besar video menggambarkan reruntuhan bangunan, bom yang meledak, antrian makanan, hingga orang tua yang memeluk mayat anaknya maupun sebaliknya. Ia meneruskan sebagian besar video tersebut dari unggahan aktivis pro-Palestina.
Ia mengaku tertekan melihat banyaknya korban anak-anak di Palestina yang terpampang di media sosial. Namun, ia tetap memantau dan membagikan video yang sering kali terkena sensor, agar orang-orang tak lupa kondisi nahas yang terjadi di Palestina.
"Karena kita nggak mungkin langsung ke Palestina. Maka yang bisa dilakukan, hanya berdoa, berdonasi, dan boikot," ujarnya.
Berdasarkan survei Kurious-Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan terhadap 2.554 orang responden Indonesia, sekitar 36% aktif melakukan boikot dan 47% mendukung aksi serupa tapi belum melakukannya.
Di kelompok responden yang aktif dan mendukung boikot produk pro Israel, mayoritasnya melakukan hal tersebut karena ingin mendukung Palestina atau sebesar 64,7%. Ada pula yang motifnya memprotes aksi Israel sebesar 61,8%, dan prihatin terhadap situasi konflik Israel-Palestina sebesar 58%.
Survei Kurious-KIC ini melibatkan 2.118 responden yang mengaku aktif dan mendukung aksi boikot produk pro-Israel. Sebanyak 58,9% responden perempuan dan 41,1% laki-laki.
Benarkah Boikot akan Mendorong PHK dan Menahan Laju Ekonomi?
Gerakan boikot mulai membuat pengusaha waswas. Asosiasi Pengusaha Indonesia menyebut, aksi ini berdampak pada perusahaan-perusahaan di dalam negeri yang diklaim sebenarnya tak memiliki kaitan dengan Israel.
"Yang kami lihat, sebagian besar produk dalam daftar yang ramai dibagikan di media sosial adalah produk-produk asli Indonesia," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Khamdani pada November lalu.
Shinta mencontohkan, salah satu anggotanya yang dituduh terafiliasi atau mendukung Israel, yakni PT Unilever Indonesia Tbk. Menurutnya, Unilever telah lama berbisnis di dalam negeri dan tidak memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Israel. Ia telah memastikan Unilever tidak berkaitan atau mendukung agresi Israel ke Palestina.
Lantaran informasi yang simpang siur, Apindo berencana mengeluarkan daftar produk yang memang terafiliasi dengan Israel. Ini untuk mencegah dampak buruk aksi boikot yang dianggap salah sasaran. Boikot produk, menurut dia, dapat berdampak pada pekerja-pekerja hingga para petani di Indonesia.
Hingga kini, Apindo belum mengumumkan daftar produk tersebut. Shinta juga enggan menjawab saat kembali ditanya soal dampak boikot pada 21 Desember lalu.
Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Yuki Hanafi juga menyayangkan informasi yang simpang siur terkait boikot. Ia menekankan kegiatan boikot tidak didukung oleh Majelis Ulama Indonesia dan meminta pemerintah turun tangan.
MUI memang menerbitkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina. Namn, menurut dia, fatwa MUI tidak memiliki kata boikot ataupun menyebut nama barang yang harus dihindari untuk mendukung Palestina. Namun, banyak pihak yang mengkaitkan fatwa MUI dengan daftar produk tertentu. Yuki pun mengamati ada beberapa produk lokal yang terdampak dari aksi boikot tersebut.
Pemerintah hingga saat ini tak mengeluarkan sikap terkait boikot. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fuaziah saat ditanya wartawan terkait aksi boikot, hanya mengatakan boikot adalah hak konsumen. Namun, Ida sempat mengingatkan terkait dampak yang mungkin terjadi pada ketenagakerjaan terkait dampaknya.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan, hingga kini belum ada laporan terkait PHK yang dilakukan akibat dampak boikot. Namun, ia tak menutup kemungkinan boikot dapat berdampak pada PHK karyawan jika terus berlanjut.
"Kami berharap PHK adalah tindakan terakhir yang dipertimbangkan, efisiensi sebaiknya ditempuh terlebih dahulu," kata dia.
Belum ada data resmi yang menjelaskan seberapa besar dampak boikot pada kinerja masing-masing perusahaan yang masuk dalam daftar boikot maupun ritel secara keseluruhan. Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia atau AP3MI memproyeksikan aksi boikot produk yang terafiliasi dengan Israel berpotensi menggerus transaksi di pasar modern hingga 50%.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, aksi boikot mungkin berdampak pada penjualan ritel, tetapi belum akan sampai pada PHK. Menurut dia, kondisi perusahaan ritel yang masuk dalam daftar boikot berbeda satu sama lain.
Kondisi ritel sendiri tengah melemah tahun ini, terlepas dari aksi boikot yang dilakukan masyarakat. "Dampak boikot ke kinerja ritel tergantung sejauh mana ketahanan masyarakat memboikot. Potensinya masih kecil untuk berdampak ke PHK, tetapi mungkin menurunkan penjualan," kata dia.
Ia pun melihat aksi boikot tak akan dampak signifikan pada konsumsi rumah tangga hingga pertumbuhan ekonomi. Ini karena masyarakat tak mengurangi konsumsi saat melakukan boikot, tetapi mengganti produk atau restoran. "Jadi hampir tidak ada pengaruhnya," kata dia.
