- Gerakan boikot produk yang dianggap terkait Israel sudah berlangsung lebih dari dua bulan sejak perang pecah di Gaza.
- Pengusaha menganggap pemerintah terlambat turun tangan mengatasi kesimbangsiuran aksi boikot masyarakat.
- Pegawai paruh waktu di salah satu gerai restoran cepat saji merasakan dampak pengurangan jam kerja setelah aksi boikot ramai.
Sudah lebih dari satu bulan Nelfi Rianti, pedagang toko kosmetik dan perawatan diri di Pasar Mencos, Jakarta Selatan tak berbelanja produk-produk Unilever ke agen. Stok barang yang biasanya habis dalam lima hari, masih tersedia.
Hampir separuh atau sekitar 40% dagangan Nelfi merupakan produk-produk Unilever yang masuk dalam daftar boikot karena dianggap terkait dengan Israel. Penjualan produk-produk tersebut tak lagi laris seperti sebelum aksi boikot ramai.
“Sudah sebulan lebih enggak belanja, di agen juga barang-barang kosong,” ujar Nelfi kepada Katadata.co.id beberapa waktu lalu.
Nelfi mengantisipasi penurunan penjualan produk-produk Unilever dengan menyetok lebih banyak produk-produk pabrikan lainnya. Hal ini membuat penjualannya secara keseluruhan tak terlalu terdampak.
“Omzet sejauh ini stabil saja, karena beralih ke produk lain, misalnya Wings. Belanja produk lain jadi lebih banyak dua kali lipat dari biasanya,” kata dia.
Gerakan boikot juga mempengaruhi penjualan produk air mineral Aqua di Toko Kelontong Cahaya Murni yang berada di Jakarta Selatan. Pemilik toko, Muniarti Widjojo mengatakan, banyak konsumen yang mencari air mineral selain Aqua sejak ramai aksi boikot.
Penjualan Aqua di toko miliknya turun sekitar 50%. “Sekarang banyak yang beralih ke Le Minerale. Ini bikin barang kosong dan harga naik, belinya pun dibatasi di agen.” ujar Muniarti Widjojo, pemilik Toko Cahaya Murni.
Ia mengatakan, harga Le Minerale di agen yang sebelumnya dijual Rp 45 ribu per karton naik menjadi Rp 48 ribu per karton.
Penjualan produk barang konsumsi lainnya seperti produk-produk Unilever yang juga ramai dengan seruan boikot tak terlalu terimbas. “Mungkin karena kami jual eceran, jadi tidak terlalu terasa. Penjualan Rinso dan Pepsodent tidak terlalu terdampak, harga masih tetap stabil,” ujarnya.
Di Depok, Jawa Barat, salah satu konsumen kesulitan mendapatkan produk Aqua karena agen air galon kemasan di dekat rumahnya memboikot produk tersebut. Bunga - bukan nama sebenarnya-, tak ikut dalam gerakan boikot tetapi akhirnya mengganti air galon ke merek lain yang dijual oleh agen tersebut.
“Masjid kompleks punya UKM (usaha kecil menengah) yang menjual galon dan gas, mereka memboikot Aqua. Akhirnya beli Cleo karena galon Aqua bisa ditukar dan harganya juga sama,” ujarnya.
Namun buntutnya, menurut dia, air galon Cleo kini sering kosong di agen tersebut. Ia akhirnya kembali mencari galon Aqua ke agen lain yang lebih jauh dari rumah.
Tak hanya terasa di antara para pedagang kelontong, dampak boikot juga mulai dirasakan oleh karyawan paruh waktu di salah satu restoran cepat saji yang masuk dalam daftar boikot. Ardi - bukan nama sebenarnya - yang bekerja di salah satu restoran cepat saji di wilayah Jakarta Utara kini hanya mendapatkan jadwal kerja 2-3 hari dalam sepekan.
"Sebelum boikot, saya bisa dapat jadwal kerja 5-6 hari dalam sepekan," ujarnya kepada Katadata.co.id.
Penghasilan yang diterima pun turun drastis. Sebelum boikot, ia sedikitnya dapat mengantongi Rp 3,5 juta dalam satu bulan. "Sekarang sebulan enggak ada Rp 2 juta," katanya.
Ia bercerita dalam satu gerai tempatnya bekerja, sekitar seperlima adalah pegawai paruh waktu. Semua bernasib sama seperti dirinya. "Yang kita kerjakan juga lebih sedikit meskipun sebenarnya jumlah pekerja yang masuk dalam satu shift sekarang jauh berkurang," ujarnya.
Salah satu gerai Pizza Hut di Jakarta Selatan memasang foto para karyawan mereka di depan pintu masuk restoran. Foto itu disertai keterangan restoran tersebut 100% dikelola oleh orang Indonesia.
Pizza Hut masuk dalam daftar produk yang diboikot. Langkah pemasangan foto tersebut adalah upaya PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) selaku pemegang hak waralaba Pizza Hut untuk meredam dampak boikot. Langkah lainnya meski tak secara spesifik tak disebut perusahaan untuk meredam boikot adalah membuka 21 gerai baru tanpa embel-embel nama Pizza Hut, yakni Ristorante.
Direktur PZZA Boy Ardhitya Lukito menilai pemerintah terlambat hadir untuk mengklarifikasi tuduhan masyarakat dengan kondisi sebenarnya. Isu boikot akhirnya menjadi bola liar dan merugikan para pelaku usaha yang memegang merek-merek luar negeri.
"Bukan cuma Pizza Hut, tapi semua industri semua brand luar negeri yang di industri makanan dam minuman juga yang di industri barang konsumsi sehari-hari atau fast moving consumer goods yang juga menjadi terimbas," ujar Boy seperti dikutip dari keterbukaan informasi pada Selasa (12/12).
Gerakan Boikot, Apa Alasan Mereka?
Gerakan boikot produk yang dianggap terafiliasi Israel kembali ramai sejak perang Israel dan Hamas meletus pada 7 Oktober. Aksi yang dipopulerkan Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi atau BDS Movement sebenarnya sudah dimulai sejak 2005.
Berdasarkan data United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), perang Israel-Hamas telah menewaskan sekitar 19 ribu warga Palestina selama periode 7 Oktober-14 Desember 2023. Korban jiwa Palestina di Jalur Gaza mencapai 18.787 orang dan di Tepi Barat 276 orang. Jumlah total korban jiwa Israel sekitar 1.316 orang.
Dalam situs BDS Movement, gerakan menyerukan dukungan untuk Palestina dengan memboikot produk-produk yang dianggap mendukung aksi Israel. Beberapa, di antaranya yakni AXA, HP, Carrefour, Siemens, Puma, Domino’s, Starbucks, MCD, Burger King, dan Pizza Hut.
Danone sendiri tak masuk dalam daftar perusahaan yang perlu diboikot dalam situs maupun media sosial DBS. Namun demikian, tagar boikot Danone, #TolakDanoneAqua sempat menjadi topik terpopuler di platform X yang sebelumnya bernama Twitter karena dianggap terafiliasi dengan Israel.
Unilever ikut terkena dampak karena dianggap pro-terhadap Israel meski tak masuk dalam daftar BDS Movement. Seruan untuk memboikot Unilever ramai di media sosial. Beberapa mengungkit kasus lama saat induk usaha Unilever mengintervensi keputusan anak usahanya, Ben & Jerry’s.
Mengutip BBC, produsen es krim tersebut semula tidak setuju untuk berjualan di pemukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. Ben & Jerry’s memutuskan untuk tidak menjual es krim di wilayah Palestina yang diduduki Israel karena dianggap tidak konsisten dengan nilai-nilai mereka. Keputusan tersebut pun mendapat sambutan banyak orang Palestina.
Namun, keputusan Ben & Jerry’s dianggap tidak sejalan dengan induknya, Unilever. Unilever akhirnya melakukan intervensi terhadap keputusan wilayah operasional tersebut. Produsen es krim tersebut pun kembali berjualan di wilayah yang diduduki Israel.
