Membuat ringkasan dengan AI Baru dua bulan lalu, Thomas Djiwandono untuk pertama kalinya duduk di kursi rapat dewan gubernur Bank Indonesia. Sebagai wakil menteri keuangan, ia hadir mewakili pemerintah dalam rapat sakral itu. Perannya terbatas: dapat menyampaikan pendapat, tetapi tak punya hak suara.
Kini, Thomas masuk dalam bursa pencalonan deputi gubernur Bank Indonesia, menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri. Namanya diusulkan oleh pamannya, Presiden Prabowo Subianto.
Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, calon anggota dewan gubernur hanya dapat dinominasikan oleh presiden. Nominasi dilakukan setelah mempertimbangkan fit and proper test internal BI dan rekomendasi pejabat terkait.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut, tiga nama calon deputi gubernur Bank Indonesia telah disampaikan presiden melalui Surat Presiden (Supres). Selain Thomas, ada dua calon dari internal BI, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M Juhro.
Dicky Kartikoyono saat ini menjabat sebagai kepala departemen kebijakan sistem pembayaran BI, sedangkan Solikin M. Juhro menduduki kursi kepala departemen kebijakan makroprudensial BI.
“Pokoknya (fit and proper test) minggu ini lah, mau hari apa, yang penting kan hari kerja,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1).
Bank Indonesia sebelumnya mengkonfirmasi pengunduran diri Juda, tetapi tak memberikan alasan di baliknya. Masa jabatan Juda seharusnya berakhir pada 2027.
“Kami mengkonfirmasi bahwa Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Juda Agung, telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden RI, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2026,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Senin (19/1).
Juda Agung adalah pejabat karier di Bank Indonesia. Pengunduran diri Juda dirumorkan bakal bertukar posisi dengan Thomas sebagai wakil menteri keuangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sejak kemarin tak menampik kabar tukar guling ini, meski tak sepenuhnya membenarkan. “Pertukaran yang saya pikir seimbang. Enggak ada yang aneh” kata Purbaya saat ditanya terkait pertukaran posisi Juda Agung dan Thomas Djiwandono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1).
Juda Agung pun mendatangi kantor Purbaya pada hari ini, Selasa (20/1), tetapi kehadirannya tak terpantau wartawan. Katadata.co.id mencoba menghubungi Juda melalui pesan singkat sejak kemarin dan hari ini, tetapi tak mendapatkan respons.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai melakukan pertemuan dengan Juda memuji pengetahuannya terkait kondisi ekonomi Indonesia. Namun terkait kepastian posisi Juda sebagai wakil menteri keuangan, Purbaya mengaku masih menunggu keputusan Presiden. "Tapi mungkin sebelum Februari, sudah kejadian," ujar dia.
Di sisi lain, Purbaya juga mendukung Thomas untuk mengisi posisi deputi gubernur Bank Indonesia. Thomas dinilai memiliki kemampuan dan akan memiliki lebih banyak pengalaman ketika menjabat di bank sentral
Kabar masuknya Thomas dinilai sejumlah analis turut memengaruhi pelemahan rupiah yang kian mendekati 17.000 per dolar AS hingga Selasa (20/1). Meski demikian, banyak faktor lain yang turut menjadi penyebab keoknya rupiah.
Silsilah Thomas Djiwandono dan Jejak Keluarga di Bank Sentral
Posisi deputi gubernur Bank Indonesia diprediksi banyak pihak hanya akan menjadi batu loncatan bagi Thomas. Katadata.co.id berupaya menghubungi Thomas sejak kemarin, tetapi belum mendapatkan respons hingga berita ini diturunkan.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, banyak ekonom yang memprediksi bahwa Thomas dipersiapkan Prabowo untuk menempati posisi gubernur Bank Indonesia.
"Posisi gubernur BI pernah diemban ayahandanya dulu. Jika prosesnya menjunjung tinggi merit system (berdasarkan kemampuan), maka sah-sah saja," ujar Wijayanto kepada Katadata.co.id.
Thomas adalah anak dari Joseph Soedradjad Djiwandono, Gubernur Bank Indonesia di era Orde Baru, yakni sejak 1993 hingga 1998. Kepemimpinannya di BI sempat diapresiasi investor karena respons terhadap krisis yang berorientasi pasar. Namun, ia juga dikritik karena membiarkan sistem perbankan tumbuh terlalu cepat.
Soedrajad diberhentikan Presiden Soeharto secara tiba-tiba tanpa alasan. Banyak ekonom percaya, ketidaksetujuan Soedrajad terhadap penetapan nulai tukar tetap saat itu menjadi penyebabnya. Pemberhentian Soedrajado pun sempat memicu kritik dari IMF.
Merunut lebih jauh, Thomas juga merupakan cicit dari R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46. Bank pertama di Indonesia ini sempat menjalankan fungsi bank sentral di awal kemerdekaan. Kakek Prabowo Subianto ini juga dikenal sebagai bapak perbankan nasional dan peletak dasar sistem keuangan di Indonesia.
Thomas sendiri mengenyam pendidikan bidang studi sejarah di Haverford Colloge, Pennsylvania dan mengambil master di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies.
Ia memulai kariernya sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993 dan pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.
Pada 2006, pamannya, Hashim Djojohadikusumo meminta Thomas untuk membantu grup usahanya, Arsari Group. Ia pun ditunjuk sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis.
Di politik, Thomas pernah menjadi calon legislatif di Provinsi Kalimantan Barat. Ia juga sempat memiliki peran sentral di Partai Gerindra, yakni sebagai bendahara umum.
Thomas dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 18 Juli 2024. Masuknya Thomas saat itu merupakan bagian dari transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.
Kekhawatiran Independensi BI
Wijayanto menilai masuknya Thomas sebagai deputi Bank Indonesia sesungguhnya tak akan serta-merta mempengaruhi independensi bank sentral. Namun, pemilihan Thomas akan membuat BI perlu bekerja lebih keras untuk membangun kepercayaan pelaku pasar.
"Indipendensi BI ditentukan oleh kebijakan, bukan sosok pimpinan. Tetapi mengingat saat ini independensi BI sedang dipertanyakan, pemilihan Thomas bakal membuat suasana makin dinamis," ujar Wijayanto.
Wijayanto juga mengingatkan agar Thomas mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Hal ini mengingat pemimpin Bank Indonesia tak boleh berpartai politik.
Status Thomas di Partai Gerindra telah dipastikan Misbakhun. Menurut dia, Thomas telah mengudurkan diri dari Partai Gerindra sehingga telah memenuhi kriteria untuk mencalonkan diri sebagai deputi gubernur Bank Indonesia.
Misbakhun pun menampik kekhawatiran terhadap gangguan independensi BI dengan masuknya keponakan Presiden Prabowo Subianto ini. "Jangan sampai kemudian urusan-urusan yang sifatnya insinuatif seperti itu kemudian dijadikan isu untuk mendegradasi soal kemampuan Pak Tomy sendiri,” kata Misbakhun.
Namun, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai wajar jika ada kekhawatiran terhadap independensi BI dengan masuknya Thomas yang memiliki kedekatan politik meski tak lagi berpartai.
Menurut dia, BI adalah jantung kebijakan moneter yang seharusnya diisi sosok dengan kapasitas teknokratis, bukan politis. Persepsi pasar terhadap BI juga sangat sensitif.
"Pasar akan mempersepsikan, apakah BI tetap berbasis data atau mulai terpengaruh kepentingan kekuasaan," kata dia.
Ia menjelaskan, deputi gubernur memiliki suara penuh dalam Rapat Dewan Gubernur yang menentukan arah suku bunga, stabilisasi rupiah, dan likuiditas. Hal ini membuat kualitas analisis serta independensi personal sangat menentukan arah diskusi dan keberanian BI dalam bersikap.
Namun, kekhawatiran ini ditepis Purbaya. Menurut Purbaya, Thomas yang akan menempati posisi deputi gubernur Bank Indonesia jika terpilih, tak cukup kuat untuk menentukan arah kebijakan Bank Indonesia.
"Satu bisa mengendalikan yang lain enggak? Itu kan pasti akan debat, akan diskusi dan kalau kepepet voting," ujar Purbaya.
Arah kebijakan Bank Indonesia, antara lain terkait suku bunga ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang digelar setiap bulan selama dua hari berturut-turut. RDG diikuti oleh gubernur Bank Indonesia, deputi gubernur Bank Indonesia, dan deputi gubernur yang saat ini terdiri dari empat orang (tiga orang setelah Juda Agung mengundurkan diri).
Lantas bagaimana pengambilan keputusan dilakukan?
Pengambilan keputusan dalam RDG dilakukan secara kolektif–kolegial, yang artinya diambil bersama, bukan oleh satu orang saja.
Berdasarkan Undang-Undang BI, tahap utama dalam pengambilan keputusan di RDG adalah melalui musyawarah mufakat yang mengutamakan tercapainya konsensus. Jika mufakat tidak tercapat, keputusan dapat dilakukan melalui pengambilan suara atau voting.
Adapun dalam voting, setiap anggota dewan gubernur memiliki satu suara. Ini artinya Gubernur Bank Indonesia juga memiliki suara yang sama dengan anggota dewan gubernur lainnya dan tak memiliki hak veto atau hak khusus untuk membatalkan keputusan mayoritas.
Kekhawatiran terkait independensi BI muncul terutama setelah Bank Indonesia meluncurkan kesepakatan pembagian beban baru untuk mendanai beberapa program pemerintah pada tahun lalu. Investor khawatir Bank Indonesia berada di bawah tekanan pemerintah untuk ikut mengejar target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
