Membuat ringkasan dengan AI Jamuan makan malam di Istana Élysée, Paris, pada 28 Mei 2026 berlangsung hangat dan penuh keakraban. Sahibul bait acara, Presiden Prancis Emmanuel Macron, beserta istrinya, Brigitte Macron menyambut tamu kenegaraan itu: Presiden Prabowo Subianto.
Sebelum agenda makan malam, Prabowo menggelar konferensi pers bersama Macron. Dalam pernyataannya, Presiden bahkan menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk mempelajari bahasa Prancis. Prabowo menilai penguasaan bahasa Prancis penting untuk menghadapi perkembangan dunia.
"Saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis, melihat perkembangan dunia ke depan," kata Prabowo, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Kunjungan kenegaraan akhir Mei merupakan kedatangan ketiga Prabowo dalam tahun ini ke Paris. Prancis merupakan salah satu negara yang paling sering dikunjungi Prabowo sejak menjabat sebagai Presiden. Tercatat, Prabowo telah empat kali menyambangi negara tersebut, di bawah negara tetangga Malaysia yang lima kali dikunjungi.
Prabowo menghadiri Bastille Day di Paris pada 14 Juli 2025. Pertemuan mereka kembali berlangsung pada 23 Januari 2026 di Prancis usai Prabowo melakukan lawatan agenda tahunan World Economic Forum di Davos, Swiss. Prabowo kembali bertolak ke Prancis untuk menemui Macron di Istana Élysée pada 14 April 2026. Terbaru, Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis pada 26 Mei 2026.
Secara total, kedua pemimpin telah bertemu sebanyak lima kali, termasuk kunjungan kenegaraan Macron ke Indonesia pada 27-29 Mei 2025. Macron saat itu menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta dan Candi Borobudur bersama-sama Prabowo.
Langkah Prabowo mendekatkan Indonesia ke Prancis disebut-sebut karena beberapa alasan. Prancis saat ini dianggap sebagai sebuah kekuatan penyeimbang di antara negara-negara besar lain seperti Amerika Serikat dan Cina. Selain itu, negara tersebut juga memiliki posisi kuat karena merupakan Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain faktor diplomatik, Prabowo juga dinilai melihat Prancis sebagai kekuatan menengah yang semakin berani menjalankan kebijakan luar negeri secara mandiri. Posisi Paris yang tidak selalu sejalan dengan Washington dianggap memberikan ruang lebih besar bagi Indonesia untuk menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif tanpa harus terjebak dalam rivalitas antara AS dan Cina.
"Ini bisa menjadi mitra dalam koalisi besar untuk memperkuat isu-isu perdamaian di PBB," kata pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah kepada Katadata.co.id beberapa hari lalu.
Tak hanya Indonesia yang membutuhkan Prancis. Paris disebut menjadikan Indonesia sebagai sekutu kunci di wilayah Indo-Pasifik usai dikecewakan Australia terkait batalnya pembelian kapal selam kelas Scorpene pada 2022 lalu. Negeri Kangguru batal membeli alutsista tersebut usai didesak AS untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir bersama-sama Negeri Abang Sam dan Inggris.
"Setelah terbentuknya AUKUS yang menyingkirkan Prancis, Paris justru membutuhkan mitra besar di Indo-Pasifik. Indonesia adalah kandidat paling strategis," kata Dosen Politik dan Militer Universitas Gadjah Mada (UGM), Rochdi Mohan Nazala.
Mesra Sejak Jadi Menhan
Langkah Prabowo menggandeng Prancis telah dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan 2019-2024. Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, diterima langsung oleh Macron pada Maret 2022. Pertemuan dilakukan usai Indonesia berkomitmen membeli 42 pesawat Rafale buatan Dassault Aviation. Saat ini, RI telah mendapatkan 6 pesawat tempur generasi 4,5 itu.
Dassault juga telah menyepakati kerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero) untuk perawatan pesawat Prancis di Indonesia. Selain Rafale, jenis alat angkut lainnya yang bisa menjalani perawatan di hanggar RI adalah Helikopter Caracal.
Kesepakatan lainnya adalah di bidang telekomunikasi antara PT LEN dan Thales Group serta kerja sama pembuatan amunisi antara PT Pindad dengan Nexter Munition.
Tak hanya itu, di era Prabowo sebagai Menhan, Indonesia juga resmi membeli dua unit kapal selam kelas Scorpene dari perusahaan Prancis yakni Naval Group. Proyek ini dikerjakan di galangan kapal PT PAL di Surabaya.
Teuku Rezasyah menilai ketertarikan Indonesia terhadap produk pertahanan Prancis tidak hanya didasarkan pada kualitas teknologi, tetapi juga peluang memperoleh transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri Tanah Air.
Ini karena Prancis memiliki tradisi industri pertahanan yang relatif mandiri dan cenderung lebih terbuka dalam membangun kemitraan teknologi dibandingkan sejumlah negara pemasok alutsista lainnya. Kondisi tersebut dinilai penting bagi Indonesia yang ingin mengurangi ketergantungan pada satu sumber teknologi militer.
"Kita harus belajar dari konflik yang melibatkan Iran, bahwa kemampuan diversifikasi dan rekayasa teknologi sangat penting." kata Rezasyah.
Sedangkan Rochdi menilai pembelian 42 unit jet tempur Rafale senilai lebih dari US$ 8 miliar menjadi salah satu fondasi penting dalam kemitraan tersebut. Ia melihat kerja sama dengan Prancis dapat mempercepat modernisasi TNI, meningkatkan daya gentar Indonesia di kawasan, serta membuka peluang transfer teknologi bagi industri pertahanan nasional.
Prabowo juga menjelaskan alasan membeli persenjataan dari sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis. Ia meyakini Eropa saat ini cenderung menjalankan kebijakan pertahanan secara independen dan tidak bergantung pada Amerika Serikat dalam urusan keamanan dan pertahanan domestiknya.
Menurut Prabowo, hubungan di dalam aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) lebih mencerminkan ketergantungan timbal balik antar anggota dibandingkan ketergantungan satu pihak terhadap pihak lainnya. Ia juga menilai para pemimpin Eropa telah menunjukkan kemampuan untuk mengambil posisi mandiri dalam berbagai isu internasional.
“Seperti yang kita amati selama puncak krisis Iran baru-baru ini, para pemimpin Eropa menunjukkan posisi independen mereka sendiri,” kata Prabowo dalam sesi wawancara khusus dengan Jurnalis Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou dikutip dari Atlantico pada Senin (8/6).
Ia menyebut Indonesia memilih mengakuisisi berbagai peralatan pertahanan canggih dari Prancis, Spanyol, dan Italia karena meyakini negara-negara tersebut memiliki kapasitas industri pertahanan yang kuat sekaligus kebijakan strategis yang independen.
“Inilah sebabnya mengapa kami memilih untuk mengakuisisi peralatan pertahanan canggih dari Prancis, Spanyol, dan Italia. Kami percaya otonomi strategis Eropa akan terus berlanjut,” kata Prabowo.
Tak Hanya Militer
Kerja sama Indonesia dan Prancis semakin berkembang sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden. RI menjajaki kerja sama dengan Prancis di bidang riset dan inovasi, termasuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem energi nuklir. Presiden juga menawarkan investor Prancis menanamkan modal di bidang peternakan sapi hingga kuda.
Salah satu bentuk penguatan kerja sama ekonomi adalah dengan membentuk France-Indonesia High Level Business Council. Tujuannya untuk menjembatani dialog antara dunia usaha dan pembuat kebijakan untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kolaborasi berkelanjutan Indonesia–Prancis.
"Ini saya kira sangat penting dan kita akan sangat gembira dengan partisipasi dan kehadiran perusahaan-perusahaan Prancis terus di ekonomi Indonesia,” kata Prabowo dalam konferensi pers bersama Macron pada 28 Mei lalu.
Kerja sama ekonomi juga dinilai penting, lantaran Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok global mineral kritis. Cadangan nikel, kobalt, bauksit, dan lithium yang dimiliki Indonesia menjadi aset strategis bagi Eropa yang tengah mempercepat transisi energi dan pengembangan industri kendaraan listrik.
“Prancis, melalui perusahaan seperti Eramet, masuk lebih dalam ke sektor ini,” kata Rochdi pada Jumat (5/6).
Namun, Rochdi menyarankan agar Indonesia memastikan kerja sama investasi mineral menghasilkan nilai tambah bagi industri nasional. Tanpa pengawasan yang kuat, Indonesia berisiko hanya menjadi pemasok bahan baku, sementara keuntungan industri bernilai tinggi tetap dinikmati pihak asing.
Sorotan Soal Efisiensi hingga Posisi RI
Kunjungan Prabowo ke Prancis ini juga menuai kritik, salah satunya dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Dino, menyoroti frekuensi perjalanan luar negeri Prabowo yang terlalu banyak sejak menjabat sebagai presiden. Ia mengusulkan komunikasi dengan pemimpin dunia melalui video call yang lebih hemat biaya negara.
Menurut Dino, setiap kunjungan kepala negara ke luar negeri memerlukan biaya yang besar karena melibatkan berbagai kebutuhan operasional dan protokoler. Ia menjelaskan pengeluaran tersebut mencakup biaya tim pendahulu, transportasi udara, akomodasi, logistik, konsumsi, pengamanan, protokol, hingga uang harian bagi delegasi dan perangkat pendamping.
"Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," kata Dino dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagram @dinopattidjalal pada 30 Mei lalu.
Istana juga merespons kritik sejumlah pihak atas beberapa kali perjalanan Prabowo ke Prancis. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan perjalanan Presiden perlu dinilai berdasarkan manfaat dan hasil yang diperoleh bagi Indonesia. Qodari mengatakan penilaian terhadap kunjungan luar negeri tidak semata-mata didasarkan pada frekuensi perjalanan, melainkan juga dampak yang dihasilkan.
Qodari juga merespons kritikan yang menyebut kepergian Prabowo ke Prancis merupakan pemborosan anggaran. Menurutnya, pemerintah meyakini hasil yang diperoleh dari kunjungan tersebut memiliki nilai yang besar dan signifikan bagi Indonesia.
"Kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan ke Prancis itu memang betul-betul bisa besar dan signifikan," ujar Qodari di Jakarta pada 31 Mei lalu.
Sorotan juga muncul muncul jika Indonesia menunjukkan kedekatan terlalu dalam dengan negara tertentu. Meski demikian, dalam konteks geopolitik, Rochdi menilai kedekatan dengan Prancis belum tentu memicu respons keras dari negara lain selama Indonesia tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
Namun, keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama pertahanan dengan Prancis, termasuk latihan militer Pégase di kawasan Indo-Pasifik, diperkirakan akan terus dipantau oleh Cina. “Selama Indonesia tidak membuat pernyataan eksplisit yang memilih kubu dan tetap aktif dalam format ASEAN, reaksi Cina kemungkinan berhenti pada keberatan diplomatik, bukan eskalasi,” ujarnya.
Prabowo juga telah merespons anggapan ia akan membuat sebuah poros kekuatan tengah bersama Prancis. Menurutnya, upaya mendekati Prancis dipandu Konstitusi RI yang mewajiban Indonesia membela kebebasan dan perdamaian. Dia mencontohkan, Prancis dan RI sama-sama punya keinginan untuk menjadikan Palestina sebagai negara yang merdeka. "Prancis memiliki nilai-nilai yang sama," kata Prabowo saat wawancara dengan Jean-Sébastien Ferjou
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
