Raffi Ahmad, Aksi Boikot, dan Wajah Demokrasi di Media Sosial

Halaman parkir Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta seharusnya ramai pada akhir pekan terakhir di penghujung Oktober. Stadion kandang PSS Sleman itu sejatinya jadi tuan rumah RANS Carnival yang digelar pada 31 Oktober-1 November 2026. Namun, area itu sepi pada hari-H. Sebagian besar tenant mundur. Deretan musisi pengisi acara seperti Tipe-X dan Guyon Waton juga batal manggung.

Kondisi ini dipicu oleh aksi boikot terhadap Raffi Ahmad sang pemilik RANS. Beberapa hari sebelumnya, Raffi dan Willie Salim hadir di acara Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026. Belakangan, acara yang digelar Polda Metro itu diketahui diramaikan oleh warga yang mengaku sebagai mahasiswa. Saat identitas palsu peserta deklarasi terekspos, gelombang protes dan cancel culture memenuhi lini masa media sosial. 

Percikan boikot itu dimulai oleh Windah Basudara, seorang gamer yang punya pengaruh besar di media sosial. Pengikutnya 4,4 juta di Instagram. Jika dibandingkan Raffi Ahmad yang punya 74,3 juta pengikut di platform yang sama, pengaruh Windah mungkin terlihat tak seberapa. Namun, ketika Windah menyerukan aksi boikot kepada para pemengaruh–terutama Raffi Ahmad dan Willie Salim– yang ikut serta di aksi 29 Oktober, gerakan itu bergulir bak bola salju.

"Saya benci dipanggil seorang kreator konten, karena apa maksudnya saya punya label yang sama dengan orang-orang konyol ini," unggah Windah dalam akun resmi Instagramnya melalui fitur Instastory, Kamis (29/10).

Aksi boikot itu tak hanya membuat RANS Carnival sepi pengunjung. Selang dua hari setelah agenda deklarasi, Willie, Raffi, hingga Polda Metro Jaya mengunggah permohonan maaf melalui masing-masing akun Instagramnya. Secara umum, Willie dan Raffi mengaku menghadiri unjuk rasa tersebut karena diundang dan ingin memberikan dukungan kepada demonstran.

Aksi boikot itu menandai tren penting dalam gerakan demokrasi Indonesia. Aksi yang dimulai di media sosial ternyata bisa menggerakkan orang hingga ke dunia nyata. 

Raffi Ahmad di acara Sumpah Pemuda, 29 Oktober 2026 (ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya)

 

Influencer dan Pertarungan Opini Politik

Centre for Strategic and International Studies atau CSIS Indonesia menilai masyarakat sudah mulai sadar bahwa Raffi Ahmad merupakan instrumen kekuasaan untuk meredam aspirasi publik. Alhasil, RANS Carnival di Yogyakarta terkena boikot karena dinilai menjadi salah satu bentuk pengalihan isu dari tuntutan dalam demonstrasi 28 Oktober 2026.

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia Nicky Fahrizal mengatakan perekrutan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni adalah salah satu bentuk represi pemerintah terbaru.

Nicky mengingatkan pembungkaman suara rakyat di media sosial bukan barang baru. Sebab, upaya yang sama telah dilakukan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui pendengung atau buzzer beberapa media sosial, seperti X dan Facebook.

"Influencer digunakan untuk menggeser opini dengan membangun opini tandingan sehingga perhatian publik terbelah," katanya.

Saat ini, pembungkaman suara di media sosial lebih masif dengan masuknya Raffi Ahmad ke dalam kabinet. Hal tersebut diperburuk dengan pemblokiran senyap atau shadow banning terhadap beberapa isu yang menjadi tuntutan aksi 28 Oktober 2026.

Salah satu isu yang diduga menjadi sasaran shadow banning adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Beberapa tokoh publik yang menyuarakan terkait shadow banning tersebut adalah Tasya Farasya, Wendi Cagur, hingga Andien.

Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet menyatakan telah menerima laporan pembatasan konten karhutla di media sosial dalam beberapa pekan terakhir. Namun SAFEnet menduga setidaknya ada dua kemungkinan pembatasan senyap terjadi.

Pertama, platform menilai konten tidak memenuhi standar panduan komunitas dan melakukan penyensoran sendiri karena mengikuti regulasi pemerintah Indonesia. Kedua, Komdigi diduga meminta perusahaan platform menurunkan konten-konten tersebut.

Menteri Komdigi Meutya Hafid telah membantahnya. Ia menyebut  tidak melakukan penurunan konten maupun meminta platform menurunkan konten yang membahas karhutla.

Ia mengatakan, informasi mengenai karhutla penting bagi pemerintah untuk memperoleh masukan dalam penanganan kebakaran. Pemerintah juga meningkatkan penyebaran informasi mengenai karhutla melalui kanal-kanal media sosial resmi sebagai bagian dari komunikasi publik.

Meutya menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan mengenai karhutla selama informasi tersebut faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla,” kata Meutya dalam keterangan pers, Rabu (21/10).

Media Sosial Mengubah Cara Berdemokrasi

Meluasnya penggunaan internet turut mengubah cara masyarakat, terutama generasi muda, berpartisipasi dalam kehidupan politik. International Telecommunication Union (ITU) mendata 82% orang dalam kelompok umur 15-24 tahun secara global telah menggunakan internet pada 2025. Angka tersebut lebih tinggi dari total pengguna internet pada tahun yang sama, yakni 72%.

Dengan kata lain, mayoritas generasi Z dan Alpha saat ini telah terkoneksi akibat teknologi digital. ITU menilai hal tersebut telah memudahkan pertukaran informasi dan mobilisasi masyarakat melalui media sosial yang mengubah kegiatan aktivisme pemuda secara global.

Pada tahun lalu, generasi Z memimpin pergerakan jalanan dari media sosial yang akhirnya membuat Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mundur dari posisinya. Sementara itu, media sosial telah menjadi bagian integral dalam kampanye politik di Brasil sejak Pemilihan Presiden 2019.

Koordinator Residen PBB Gita Sabharwal menilai demonstrasi yang dilakukan di Nepal pada September 2025 menunjukkan bahwa demokrasi di Negeri Seribu Kuil masih hidup. Menurutnya, unjuk rasa tersebut bukan hanya protes kepada pemerintahan, namun bentuk nyata energi sipil yang dipimpin generasi muda.

“Unjuk rasa tersebut cerminan sebuah generasi yang mengatakan ‘Kami akan membentuk masa depan kami, dan kami akan didengar,” kata Sabharwal.

Peneliti Statista Daniel Slota menemukan lebih dari 80% masyarakat Brasil memiliki akses ke media sosial. Menurutnya, jumlah pengguna media sosial di Negeri Samba akan mencapai 190 juta orang pada 2028.

Slota mengatakan Instant Messenger seperti WhatsApp telah menjadi media sosial paling populer di Brasil. Alhasil, fungsi WhatsApp kini berkembang dan terintegrasi dengan konsumsi berita, iklan digital, hingga lokapasar.

“Popularitas WhatsApp di Brasil menunjukkan ekspansi dari aplikasi komunikasi menjadi alat vital untuk belanja daring dan pemasaran digital. Sementara itu, penggunaan Instagram telah melampaui Facebook sebagai platform media sosial yang paling sering dikunjungi,” kata Slota.

Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan NapoleonCat, total akun media sosial di Indonesia mencapai 514,96 juta pada bulan ini. Adapun mayoritas sosial media yang digunakan adalah Facebook hingga 213,4 juta pengguna dan diikuti Messenger sekitar 130,3 juta pengguna.

Mahasiswa di Universitas Hasanuddin menggunakan media sosial sebagai alat untuk berkampanye dan berinteraksi satu sama lain. Hal tersebut dilakukan lantaran ruang kampanye di media konvensional dinilai terbatas.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Ryan Shalihin mengaku menggunakan media sosial dalam mengonsolidasikan kajian dan sumber daya aksi. Sebab, Ryan berpendapat kampanye melalui media sosial harus dikerjakan bersama aksi jalanan agar efektif.

"Unggahan kami di media sosial hanya akan ditemukan oleh orang-orang yang betul-betul mencari. Dia tidak serta-merta muncul terus," kata Ryan kepada Katadata.co.id.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan telah ada beberapa unjuk rasa yang dimulai dari kampanye media sosial. Beberapa aksi yang dimaksud adalah #IndonesiaGelap, #KaburAjaDulu, hingga demonstrasi penolakan kenaikan tunjangan dan gaji DPR pada 2025.

Hendri menilai media sosial telah menjadi tempat berpendapat paling gratis dan mudah diakses masyarakat. Alhasil, pengguna media sosial tidak perlu menunggu DPR masuk masa reses untuk melakukan audiensi dalam menyampaikan keluhan ke wakil rakyatnya.

"Cukup sampaikan lewat media sosial dan unggah. Kalau viral, pejabat langsung bergerak. Makanya muncul istilah no viral, no justice," kata Hendri kepada Katadata.

Karena itu, Hendri mengatakan media sosial telah mengubah cara masyarakat terlibat dalam proses demokrasi. Alhasil, media sosial membuat corak demokrasi di dalam negeri kini lebih langsung, lebih cepat, dan lebih emosional.

Di sisi lain, Nicky dari CSIS mengakui media sosial dapat mendorong maupun menggeser opini publik. Namun Nicky menilai proses demokrasi paling efektif di dalam negeri masih melalui unjuk rasa luring.

Karena itu, Nicky mengatakan media sosial masih sebatas sarana dalam mengkonsolidasi gerakan sebelum unjuk rasa secara luring. 

"Hemat saya, media sosial hanya jadi sarana konsolidasi sampai hari ini," katanya.

Nicky mengatakan kampanye media sosial dengan interaksi yang ramai belum dapat dikonversi menjadi perubahan kebijakan di dunia nyata. Hal tersebut tercermin dari masifnya demonstrasi di beberapa negara yang hanya berujung ricuh, seperti Perancis, Jerman, dan Italia.

Di dalam negeri, Nicky mencatat beberapa demonstrasi tentang isu yang sama dan diulang berkali-kali tanpa perubahan. 

"Pesan unjuk rasa jelas, massa terus bertambah, tapi tekanan tersebut belum dapat mengubah kebijakan," katanya.