Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Wacana untuk memindahkan habitat badak Jawa dari Ujung Kulon, Banten ke Alas Purwo muncul di tengah Konferensi Perubahan Iklim COP 31 di Antalya, Turki pekan lalu. Utusan Khusus Bidang Iklim Energi Hashim Djojohadikusumo menyebutnya sebagai salah satu proyek yang mungkin dibiayai dengan skema pendanaan konservasi. 

Skema pendanaan ini diperkenalkan pemerintah di Paviliun Indonesia, bagian dari rangkaian COP 31. Hashim menyebut, Indonesia memiliki warisan kekayaan alam, termasuk 57 taman nasional yang membutuhkan pendanaan dalam upaya melestarikannya.

Saat ini, menurut dia, pemerintah telah membentuk gugus tugas untuk pendanaan inovatif dalam pengelolaan taman nasional. Pemerintah pun mengundang lembaga internasional, investor, filantropis, dunia usaha, hingga pemerintahan negara lain untuk bekerja sama dalam mengembangkan solusi konservasi yang  berkelanjutan.

"Ada satu kemajuan luar biasa. Setelah saya mengumumkan bahwa hutan primer tidak akan kami ganggu, tanggapannya positif sekali. Ada beberapa lembaga swasta yang berminat," ujar Hashim dalam konferensi pers di sela-sela COP 31, Antalya, Turki, pekan lalu. 

Ia menjelaskan, pemerintah berencana menambah polisi hutan untuk mencegah kebakaran hingga pembalakan liar dari saat ini sebanyak 58 ribu menjadi 70 ribu personel. Hashim menyebut sejumlah perusahaan swasta ingin ikut mendanai program ini. 

"Salah satu proyek yang mungkin kita bisa kembangkan juga adalah gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo. Mungkin ada lembaga internasional, donor-donor yang ingin membiayai," kata Hashim. 

Namun, ide relokasi badak Jawa ini mendapatkan respons negatif dari para pegiat lingkungan. Salah satunya dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yang menegaskan bahwa pemindahan satwa tak dapat dibenarkan tanpa pertimbangan ekologis yang matang. 

Menurut lembaga ini, pemindahan hanya dapat dipertimbangkan jika terdapat ancaman serius terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidup satwa yang tidak bisa diatasi melalui perlindungan di habitat aslinya. Walhi pun mengingatkan kasus kematian badak Musofa yang sempat dipindahkan dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Karena itu, rencana pemindahan spesies langka ini membutuhkan kajian ilmiah komprehensif. 

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan belakangan menegaskan bahwa rencana pemindahan badak Jawa ini masih sebatas gagasan dan masih membutuhkan kajian lebih lanjut.

Kesenjangan Anggaran 

Di luar wacana pemindahan badak Jawa, kebutuhan pendanaan untuk perlindungan hutan dan kawasan konservasi juga menjadi tantangan. Anggota Satuan Tugas (Satgas) Pendanaan Inovatif Taman Nasional dan Spesies Ikonik, Ardi Wardhana menjelaskan, pihaknya kini memprioritaskan pengembangan skema pendanaan untuk 13 taman nasional dan dua lanskap konservasi spesies ikonik yang tersebar dari Aceh hingga Papua sebagai proyek percontohan.

Saat ini, menurut dia,  taman-taman nasional itu menghadapi kesenjangan anggaran hingga mencapai 85%. Kebutuhan pendanaan untuk pengelolaan taman nasional mencapai US$ 21,7 juta atau Rp 394 miliar per tahun (asumsi kurs 18.200 per dolar AS,sedangkan alokasinya hanya mencapai US$ 3,3 juta.  Adapun kebutuhan anggaran tersebut belum mencakup kawasan Mamberamo-Papua dan tanpa memperhitungkan biaya tenaga kerja atau personel.

Kebutuhan pendanaan taman nasional

Kebutuhan pendanaan taman nasional (Diolah Chatgpt/Agustiyanti)
 

Adapun berdasarkan dokumen Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan, menurut Ardi, Indonesia bahkan membutuhkan pendanaan mencapai US$ 9 miliar atau sekitar Rp 163,8 triliun untuk keseluruhan upaya revitalisasi dan pemulihan kawasan konservasi keanekaragaman hayati.

Salah satu contoh program konservasi yang membutuhkan pendanaan adalah rencana penambahan tenaga penjaga hutan atau ranger menjadi 77.000 personel. Pemerintah menyebut penambahan polisi hutan ini dibutuhkan untuk mencegah kebakaran hingga pembalakan liar.

Lantas, apa saja instrumen pendanaan yang bisa digunakan?

Ardhi menjelaskan, ada 13 instrumen yang dapat dikembangkan dalam skema pendanaan konservasi ini, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, instrumen dapat mencakup dana iklim (climate funds), hibah (grants), dan anggaran negara atau APBN.

Di sisi lain, ada pula instrumen pembiayaan jangka panjang yang dapat disiapkan, antara lain mencakup Project Finance for Permanence serta skema pembayaran jasa ekosistem atau jasa lingkungan yang diatur melalui mekanisme tertentu.

PFP merupakan skema pembiayaan konservasi jangka panjang dengan menggabungkan komitmen pendanaan pemerintah, donor internasional, lembaga filantropi, dan sektor swasta dalam satu kesepakatan. Skema PFP telah diterapkan di sejumlah negara, antara lain Kanada melalui Great Bear Rainforest, Bhutan melalui Bhutan for Life, dan Kosta Rika melalui Forever Costa Rica. 

Mengutip data Pemerintah Kanada, kesepakatan Great Bear Rainforest berhasil menghimpun US$ 120 juta dari pemerintah dan lembaga filantropi untuk melindungi sekitar 6,4 juta hektare hutan. Sementara itu, Bhutan for Life menggabungkan US$ 43 juta pendanaan donor dengan komitmen pemerintah sekitar US$ 75 juta selama 14 tahun.

Instrumen pendanaan hutan

Instrumen pendanaan hutan (Diolah Chatgpt/Agustiyanti)
 

Bagaimana Peluang Berburu Dana saat Hutan Masih Terbakar?

Direktur Eksekutif WWF Indonesia Aditya Bayunanda menilai, kebakaran hutan yang saat ini masih terjadi justru menunjukkan bahwa Indonesia tidak dapat melindungi hutan tanpa bantuan. Skema pendanaan konservasi justru dibutuhkan dalam upaya untuk mencegah kembali terjadinya kebakaran dan merahabilitasi hutan. 

Hal senada diungkapkan Senior Vice President, Durable Conservation and Finance, WWF Jamie Williams. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan skema Project Finance for Permanence (PFP) sebagai solusi mengatasi kesenjangan pendanaan konservasi.

"Kami telah melihat skema ini berhasil di Brasil, dan menurut saya Indonesia bahkan bisa melakukannya lebih cepat karena sudah memiliki organisasi yang terbentuk dan telah melangkah cukup jauh melalui satgas," ujar dia. 

PFP dirancang untuk mengubah pola pendanaan konservasi yang selama ini bergantung pada proyek-proyek jangka pendek menjadi pembiayaan sistemik berkelanjutan. Skema ini melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat, dan komunitas lokal untuk menyusun target konservasi sekaligus menghitung kebutuhan pendanaannya.

Dana internasional berperan menutup kesenjangan pembiayaan pada tahap awal, sedangkan pemerintah secara bertahap membangun sumber pendanaan berkelanjutan, seperti penerimaan pariwisata, karbon, dan pembiayaan utang. Dana dikelola melalui conservation trust fund yang independen dan dicairkan berdasarkan pencapaian target selama periode 10-15 tahun.

Menurut Jamie, model tersebut telah menunjukkan hasil di sejumlah negara. Di Brasil, WWF bersama pemerintah mengembangkan skema PFP senilai sekitar US$ 400 juta untuk membiayai pengelolaan sistem kawasan lindung Amazon selama 25 tahun.

Program tersebut telah berkontribusi menurunkan deforestasi hingga 50%, sekaligus meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang selaras dengan konservasi.Brasil bahkan mengembangkan PFP kedua untuk memperbesar dukungan terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Namun, Jamie menekankan, keberhasilan penerapan skema pendanaan ini di Indonesia akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan keterlibatan masyarakat adat serta komunitas lokal sejak tahap perencanaan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran konservasi sekaligus membangun mekanisme pendanaan alternatif agar pengelolaan kawasan lindung tidak terus bergantung pada bantuan donor.

"Konservasi harus mampu menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat, dan masyarakat pada gilirannya akan menjaga keberlanjutan kawasan lindung," ujarnya.

Namun, pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan konservasi masih menjadi tantangan. Ardi Wardhana sempat menyebut persoalan ini sebagai salah satu kesenjangan regulasi yang perlu dibenahi untuk memperkuat tata kelola taman nasional.

Selain mencari dukungan dari donor dan investor internasional, pemerintah juga perlu memastikan pengakuan hak masyarakat adat serta keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kawasan konservasi.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview

Cek juga data ini