Wawancara COP27: Pemilik Hutan Dunia Harus Memimpin Perundingan Global

Rezza Aji Pratama
10 November 2022, 18:51
Nani Hendiarti
Katadata

Dukungan World Bank itu lewat skema apa?

Untuk di awal skemanya grant [hibah]

Apakah ini dalam payung yang sama dengan pembayaran awal senilai US$20 juta yang diterima pemerintah untuk proyek pengurangan emisi di Kalimantan Timur?

Kalau yang KLHK itu kan skema Result Based Payment [RBP] ya untuk upaya pengurangan emisi. Jadi berbeda tetapi bisa jadi nanti akan menggunakan mekanisme itu juga karena biasanya ada skema satu, dua, dan seterusnya. 

Akan memanfaatkan skema blended financing juga?

Bisa juga. Karena kita memang mendorong ke arah sana dalam bentuk investasi, hibah, pinjaman, dan filantropi. 

Apakah sudah ada komunikasi dengan pemberi dana, dari lembaga multilateral atau filantropi misalnya untuk kemitraan ini?

Sudah ada komunikasi dan mereka tertarik karena kita ada program Perhutanan Sosial misalnya. Jadi 

Apa tantangan mendorong kemitraan tiga negara ini?

Tantangannya sebetulnya ada di Brasil karena mereka baru ganti pemerintahan. Jadi saat ini sebetulnya Brasil belum punya presiden karena Lula da Silva [presiden terpilih Brasil] baru akan dilantik pada 7 Januari 2023. Jadi walaupun Lula ini sangat mendukung penuh tetapi kita masih harus menunggu pelantikan resminya. 

Beberapa media asing justru menyebut Lula da Silva sudah meresmikan kemitraan IBC?

Nah, itu yang sepertinya komunikasinya kurang jelas ya. Mungkin maksudnya ‘menargetkan’ ketika nanti dia resmi jadi Presiden. Tapi memang Lula sudah tahu soal ini dan mendukung penuh. Mungkin karena beliau sangat senang dan bersemangat sekali waktu ketemu Bu Siti [Menteri LHK] dan Pak Menko [Luhut Pandjaitan]. 

Selain menunggu pelantikan Presiden baru Brasil, apakah ada tantangan lain?

Sebetulnya enggak ada, kita sedang menyiapkan saja. Kemarin juga sudah ketemu dengan Menteri RDK. Pembahasan baik-baik saja, tinggal menunggu waktu. Kesepakatan juga sudah ada. 

Tiga negara ini menguasai hampir setengah dari hutan tropis dunia, apakah ini berpotensi membuat kemitraan semacam ‘kartel’ di sektor kehutanan seperti OPEC untuk minyak?

Iya harusnya bisa begitu. Masa yang punya hutan harus [didikte] sama negara lain. Jadi sesama pemilik hutan yang luas harus saling bekerja sama biar kompak. Hutan itu kan sangat penting untuk perubahan iklim dengan konsep nature-based solution. Pembicaraannya bukan cuma soal lingkungan dan ekologinya saja tetapi juga sudah soal ekonomi.  

Apakah ada investasi dari Pemerintah untuk kemitraan ini?

Kalau bicara FOLU net sink 2030 kan butuh pendanaan. Hutan ini kan rentan dengan kebakaran misalnya jadi harus dijaga dan itu butuh biaya. Indonesia kan sudah bagus banget prestasinya di sektor kehutanan. Kita sudah diakui secara global karena berhasil menekan deforestasi, kebakaran hutan, dan bisa meningkatkan leverage dari komunitas lokal melalui Perhutanan Sosial. Jadi ini yang harus dipertahankan dengan pendanaan.

Berarti program ini di bawah payung Kemenko Marves ya?

Secara teknis pasti koordinasinya di KLHK, tetapi kan karena lintas negara dan ada aspek investasinya, kami [Kemenko Marves] yang maju. Kalau soal lingkungan pasti di KLHK tetapi di sana kan enggak ada ‘ko [koordinasi]’-nya. Jadi kalau di sini benefitnya bisa lebih luas lagi. Tapi kalau di Indonesia kita bilangnya bersama. Nanti kalau MoU juga pasti tanda tangannya dua [KLHK dan Kemenko Marves].

Kalau di COP27 ini apa lagi yang mau dikejar untuk kepentingan Indonesia?

Sebetulnya Article 6 Paris Agreement itu yang kita tunggu-tunggu. Perdagangan karbon itu akan sangat bergantung dari hasil pembahasan Article 6. 

Harapannya Indonesia seperti apa?

Mungkin kita ingin mendorong yang selama ini sudah berjalan. Misalnya ada skema result based payment [RBP], itu kan sudah ada, bisa mulai dari itu. Indonesia sudah banyak melakukan hal-hal bagus jadi perlu diapresiasi. 

Di paviliun Indonesia di COP27 ini beberapa kali ada pembahasan soal blue carbon, terutama untuk mekanisme offset, bagaimana pembahasannya di forum resmi?

Memang kalau untuk blue carbon baru dibahas di side event, belum masuk ke perundingan resmi. Walaupun di dokumen NDC kita sudah resmi memasukkan aspek ocean tetapi masuknya lewat adaptasi, baru mitigasi. Kita juga masih mengembangan measurement reporting verification (MRV) untuk menghitung berapa karbon yang bisa ditangkap. Ini baru masih butuh proses. 


Liputan ini diproduksi sebagai bagian dari program Climate Change Media Partnership (CCMP)Kemitraan 2022, sebuah beasiswa jurnalisme yang diselenggarakan oleh Internews' Earth Journalism Network dan Stanley Center for Peace and Security.

Halaman:
Reporter: Rezza Aji Pratama

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...