Presiden Partai Buruh: Target Kami Kawal Politik Anggaran dari Senayan
Kongres Buruh yang berlangsung pada 4-5 Oktober 2021 menjadi babak baru bagi kelahiran Partai Buruh. Atas kesepakatan 4 konfederasi serikat pekerja dan 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional partai yang bercikal dari gagasan Muchtar Pakpahan dilahirkan kembali. Tampil dengan logo baru dengan dominasi warna orange, semangat Partai Buruh menyala menghadapi pemilu 2024.
Dalam wawancara khusus dengan tim Katadata.co.id akhir Oktober lalu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan tekad besar partai adalah membawa suara buruh menjadi dasar kebijakan dan politik anggaran di pemerintah melalui pembahasan di Senayan. Meski tidak mudah, Said optimistis Partai Buruh bisa memanfaatkan sumber daya dari para anggota untuk bergerak memenangkan pemilu.
Apa saja langkah yang disiapkan Partai Buruh untuk memastikan kursi di parlemen? Apa saja isu yang akan diperjuangkan dan bagaimana mencapainya. Berikut nukilan wawancara bersama tim Katadata.co.id.
Apa yang membuat Partai Buruh begitu bersemangat menghadapi pemilu 2024 ini?
Faktor pertama dihidupkannya kembali Partai Buruh yang dulu didirikan oleh Prof. Dr. Muchtar Pakpahan adalah omnibus law. Hanya satu itu. Omnibus law atau Undang-Undang Cipta Kerja adalah kekalahan politik kaum buruh. Bagaimana mungkin kaum pemodal dari mulai klaster 1 sampai klaster 10 di omnibus law UU Cipta Kerja berbicara tentang investasi, kemudahan investasi, ramah investasi. Tapi di klaster 11 para pemilik modal ini mendoktrin nilai-nilai kesejahteraan kaum buruh. Bayangkan outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa periode seumur hidup, tanah dirampas hak petani dan sebagainya.
Kalau Norwegia bikin partai sosial demokrat atau Partai Buruh Norwegia itu karena persoalan minyak bumi. Australia bikin Partai Buruh Australian Labor Party (ALP) karena persoalan wajib militer dan pertambangan. Wajib militer di Selandia Baru Partai Buruhnya yang dibentuk oleh serikat buruhnya. Jadi kalangan serikat buruh, serikat petani, aliansi nelayan, pekerja rumah tangga, buruh migran, miskin kota semua bersatu untuk menghidupkan kembali Partai Buruh karena secara politik kalah dalam pembentukan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
Saat Omnibus Law Cipta Kerja terbentuk bukankah ada partai politik di Senayan. Apakah mereka tidak bisa merepresentasikan kelompok buruh sehingga harus lahir Partai Buruh?
Di seluruh dunia, saya keliling dunia, ada 3 aliran partai politik di dalam satu negara. Aliran pertama, berorientasi pada kepentingan pemilik pemodal/pengusaha, boleh tidak? Boleh. Partai liberal di Perancis, partai konservatif di Inggris, partai republik di Amerika, partai liberal di Jepang, itu pengusaha semua. Dia berbicara bisnis kemudian berbicara investasi seperti omnibus law ini pasnya di sini digodoknya. Dia juga berbicara tentang kemudahan akses perbankan.
Yang kedua, aliran yang berasas agama. Di Eropa ada, misalnya Angela Merkel perdana menteri Jerman. Yang ketiga beraliran kelas pekerja yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, dan sebagainya. Bentuknya kalau di Eropa kebanyakan Partai Sosial Demokrat, kalau di Inggris Liberty Party. Nah di Indonesia baru pertama kali kami hidupkan kembali, namanya Partai Buruh. Itulah dasar kenapa perlu keseimbangan di tiga aliran besar ini.
Apa yang menjadi pembeda Partai Buruh dengan partai yang sudah ada sebelumnya?
Ada 4 perbedaan dasar Partai Buruh dibandingkan partai yang telah ada. Satu segmented issue, Partai Buruh akan berbicara perjuangan buruh, petani, nelayan, bicara masalah upah, enggak ada partai politik yang bicara upah. Persoalan outsourcing, persoalan karyawan kontrak, persoalan perlindungan buruh perempuan, persoalan KDRT, persoalan tanah untuk petani, persoalan untuk nelayan, guru dan tenaga honorer yang harus diangkat, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Itu semua persoalan Partai Buruh. Maka hal itu adalah segmented issue. Nggak ada partai lain yang memperjuangkan ini, gak ada. Walaupun seharusnya ada. Karena dia tidak beraliran ketiga tadi, dia beraliran agama, nasionalis, kebangsaan atau modal. Tapi yang buruh itu tidak ada, maka dia tidak punya segmented issue.
Pembeda kedua dengan partai lain adalah captive market. Kami hanya menggarap buruh saja. Buruh, petani, nelayan, miskin kota, pekerja rumah tangga, buruh migran, buruh informal, disabilitas, pensiunan, milenial dan gen z pun yang ayah ibunya adalah dari buruh atau kelas pekerja. Yang ketiga daily working party, Partai Buruh itu dia bekerja harian, tidak ada pemilu dia bekerja, ada pemilu bekerja, setelah pemilu bekerja. Misal ada orang di-PHK Partai Buruh membela, perjuangan upah Partai Buruh membela, kriminalisasi petani, Partai Buruh membela.
Yang keempat beriur. Di Partai Buruh tidak ada daulat kuat, daulat uang, daulat dinasti, karena apa? Setiap anggota Partai Buruh beriur seperti anggota FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), dia beriur kepada FSPMI bisa Rp 2 miliar perbulan, nanti Rp 500 juta atau Rp 1 miliarnya dialihkan kepada Partai Buruh. Nah itulah yang membedakan kenapa Partai Buruh dilahirkan kembali.
Di tengah pragmatisme yang saat ini berkembang, bagaimana Partai Buruh bisa menggerakan simpul-simpul dan meyakinkan bahwa demokrasi harus berubah dengan keterlibatan aktif kelompok buruh?
Demokrasi kita itu lebih berdemokrasi prosedural, contoh saja lihat keputusan MK, semua prosedural. Kalau prosedurnya sudah terpenuhi, normanya sudah terpenuhi secara hukum maka jalan demokrasi. Tapi substansinya tidak selesai. Demokrasi yang kami bangun adalah demokrasi substansial, menyelesaikan persoalan. Kehadiran Partai Buruh masuk di situ. Oleh karena itu dia segmented issue.
Kami akan bicara upah, dan itu orang langsung terasa. Kami bicara tentang tanah untuk petani, reforma agraria, kedaulatan pangan, anti impor, itu semua langsung terasa. Memang perjuangannya, intinya ada di politik anggaran APBN. Peran parlemen itu ada pengawasan, budgeting, dan regulasi. Perjuangan tentang budget itu menjadi penting karena itu adalah pertarungan untuk politik anggaran. Kalau tidak punya partai tidak bisa lah.
Bukankah sebelum ada Partai Buruh sudah ada Serikat Buruh? Apa bedanya dengan Partai Buruh?
Jadi serikat buruh, serikat petani, serikat-serikat nelayan dan aliansi-aliansi kelas pekerja dia tidak bisa melakukan politik anggaran di APBN maupun APBD, sehingga kepentingan isunya tidak jalan. Misal tentang masalah jaminan sosial. Partai politik itu ada tiga prinsip, Partai Buruh ideologinya Pancasila, titik tumpunya kemanusiaan yang punya kemanusiaan yang adil dan beradab sila ke-2, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila ke-5. “No social justice white of social security”- Jangan pernah bermimpi ada keadilan sosial kalau tidak ada jaminan sosial.
Apa itu jaminan sosial? Kalau masyarakat meninggal negara bayar jaminan kematian, kalau kecelakaan kerja perusahaan dan negara bayar dengan jaminan kecelakaan kerja, kalau sakit negara bayar dengan jaminan kesehatan, kalau pensiun perusahaan dan negara bayar dengan jaminan pensiun, kalau hari tua pengusaha bayar namanya jaminan hari tua. Partai Buruh ingin mengambil 5 lagi peran itu, yang pertama jaminan makanan. Dengan kata lain, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Negeri terkaya nomor 7 di dunia loh, Perancis dan Inggris juga terlewati. Tapi coba lihat upahnya, perusahaan rokok Djarum, raksasa Gudang Garam selalu masuk Majalah Forbes 500 orang terkaya. Di Indonesia 5 tahun berturut-turut nomor 1. Tanya upahnya berapa, dia punya kekayaan miliar dolar, buruh upahnya di bawah 200 dolar, itukan tidak adil. Orang punya rumah, sepetak rumah 60 m2 saja harus nyicil, tapi ada Sinar Mas, Agroindustri punya perkebunan 3 juta hektar..
Apakah Anda yakin dengan masuknya politik anggaran pro buruh di parlemen akan memastikan bahwa yang kelas bawah pasti makan?
Nah betul, itu contoh jaminan makanan. Ambil lagi jaminan perumahan, dulu yang aktif di partai itu sungguh-sungguh, BPJS kami yang perjuangin ko. Kalau tidak ada serikat buruh, tidak ada itu BPJS. Kami turun ke jalan 2 tahun. Dulu PNS, Polri, buruh swasta, orang tidak mampu, begitu pensiun punya rumah di Citayam, di Pondok Kopi yang dikenal dengan Perumnas. Hari ini orang punya rumah ngga? Tanya prajurit-prajurit TNI Polri, ngga ada, mahal. Rumah Rp 200 juta, DP 30%, Rp 60 juta dari mana? Cicilan pensiun dari mana?
Kemudian jaminan pendidikan, coba deh liat kampus-kampus terbaik UI, ITB, IPB, UGM, mahasiswa semua pakai mobil ga ada lagi itu parkir-parkir motor, sepeda ontel, becak, ngga ada lagi. Itu menunjukan kelas menengah, kenapa? Dia bisa ikut bimbingan belajar. Mana orang miskin? Anak guru, anak petani? Gimana dia mau ikut bimbingan belajar, 1 kali bimbingan belajar bisa Rp 8 juta sampai Rp 9 juta. Ada anak-anak orang miskin di UGM, di ITB, tapi 0,1%. Nah akhirnya kami mau bikin jaminan pendidikan. Bukan charity, ga bisa. Kalau charity itu tergantung anggaran.
Kalau jaminan sosial seperti BPJS, berapapun anggarannya harus disiapin. Kalau tidak ada? Ya pemerintahlah dipilih untuk pemilu untuk mencari anggaran. Jaminan air bersih, jaminan pengangguran. Kalau saya ditanya “Ko orang nganggur dibayar” jangan salah. Masyarakat kerja bayar pajak, nah sekarang saat nganggur, ya negara bayar dong, enak aja orang sudah bayar pajak ko, pajak kita ke mana? Nah itu sistem jaminan sosial yang ingin dibangun oleh Partai Buruh, itu kunci, seluruh dunia sama.
Ada banyak yang ingin diperjuangkan Partai Buruh. Tapi persoalannya adalah untuk pemilu 2024 ada ambang batas parlemen atau parliamentary threshold itu 4%. Bagaimana Anda memastikan angka itu bisa terpenuhi?
Pertama parliamentary threshold sebesar 4% itu dengan suara nasional yang sudah diumumkan lewat daftar pemilih tetap, maka prediksi Partai Buruh pakai data KPU itu harus di angka 6,3 juta suara sah nasional. Nah kemudian Partai Buruh membuat mapping ada 84 daerah pemilihan. Partai Buruh yang paling kuat di segmen kawasan industri dan sebagai sentral-sentral pertanian. Maka kami buat mapping di 31 Dapil untuk DPR RI. Dapil DPR RI nya dapat, otomatis Dapil DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi pasti dapat, karena akumulasi suara partai bukan orang. Di 31 Dapil kami akan dapat 32 kursi DPR RI dengan suara sah nasional 6,3 juta suara. Itu peta kami dan tidak mungkin prioritas tidak dikerjakan.
Kedua, kami memastikan bagaimana cara mendapat 6,3 juta suara sah nasional, maka dilakukanlah pemetaan. Berapa anggota serikat buruh dengan keluarganya. Kami hitung ada 10 juta anggota serikat buruh, serikat petani, pekerja rumah tangga dst. Kalau kami pakai koefisien BP Jamsostek atau BPJS ketenagakerjaan itu satu istri atau satu suami dengan satu anak ketemu koefisiennya 1,4. Jadi 10 juta captive market suara buruh petani dan kelas pekerja dikalikan 1,4 ketemulah suami istri dan anak 24 juta. Jadi kami ubek-ubek aja di 24 juta, ga usah yang 204 juta DPT atau suara sah nasional.
Jadi Partai Buruh akan bergerak di ruang yang sudah ada yaitu serikat buruh?
Betul ini captive market, anggota serikat warganya. Mereka kan sudah merasakan setiap tahun diperjuangin upah, kalau anaknya di PHK diperjuangin pesangon atau bekerja kembali. Kalau dia outsourcing diangkat pegawai tetap. Kan sudah dapat. Itu yang dibilang segmented issue dan captive market
Bagaimana cara Partai Buruh memastikan captive market ini tidak pindah ke lain partai?
Kalau pemilu yang lalu mereka ke partai yang lain, tersebar di berbagai partai, karena Partai Buruh ga ada. Hari ini partai itu mereka sendiri yang dirikan ko, mereka sendiri yang inisiasi, maka akan balik. Kalau 24 juta pakai pareto diagram kalau dalam 1 populasi diambil secara acak maka akan ketemu 20%, kalau 24 juta kali 20% udah 4,8 juta. Tinggal kami mencari untuk menuju 6,3 juta itu adalah 1,5 juta lagi, dan tadi saya bilang 31 dapil, masih ada 53 dapil lagi, maka 53 dapil lagi kalau 1,5 juta tidak akan berat. Jadi secara rasionalitas dengan menggunakan metode ilmiah dan captive market kami optimis. 6,3 juta akan dapat. Parliamentary threshold dengan 32 kursi maksimal di atas itu kita berat, gak mungkin. Dari 31 dapil dan minimal di 20 kursi DPR RI. Kalau DPRD Provinsinya turunanya setelah kita mapping akan dapat 100 kursi DPRD Provinsi, 700 kursi DPRD kabupaten kota. Itu luar biasa.
Bila dilihat sejarah sebenarnya pemilu 2024 bukan yang pertama bagi Partai Buruh karena pernah ikut di pemilu 1999,2004 dan 2009. Bagaimana Anda mengambil pengalaman pemilu terdahulu untuk modal ikut pemilu 2024?
Partai Buruh ketika alm Prof. Dr. Muchtar Pakpahan lebih pada eforia. Pertama kesadaran kelas buruh belum ada, maksudnya kesadaran kelas buruh hanya ada 1 serikat buruh waktu itu. Tapi luar biasa almarhum telah memulai itu dengan sungguh-sungguh luar biasa. Baru hanya ada SBSI, sekarang ada 11. Dari 11 organisasi inisiator itu terdiri dari 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 80% buruh yang berserikat ada di 4 konfederasi ini. Ada 60 federasi serikat pekerja nasional, di tingkat nasional. Ada kemudian serikat petani terbesar di Indonesia, SPI namanya. Ada aliansi nelayan, ada jala PRT, ada buruh migran, ada urban serikat jaringan rakyat miskin. Anda bisa bayangkan spektrumnya meluas. Kemudian perbedaan yang lain pada zaman alm Muchtar serikatnya belum beriur, dari mana dananya?
Sekarang ada keterikatan dengan beriur, dan ada anggaran yang cukup. Bayangkan dalam waktu hanya kurang dari 12 bulan, Partai Buruh sudah lengkap di 38 provinsi, lengkap di 487 kabupaten kota. Berarti 97% dari total kabupaten kota di Indonesia dan ada di 4.822 kecamatan sekitar 69% dari total kecamatan. Inikan infrastruktur yang lebih dari cukup ditambah captive market, ditambah dengan iuran, kami independen. Nah itulah harapan yang akan terbangun seperti pertanyaan tadi. Kami yakin 31 Dapil akan menyumbangkan 32 kursi DPR RI, 100 kursi DPRD Provinsi, dan 700 kursi DPRD Kabupaten.
Saat ini persoalan buruh tidak hanya digarap oleh Partai Buruh selain itu juga ada pragmatisme di masyarakat. Bagaimana Partai Buruh memastikan captive market yang Anda sebutkan itu bakal memilih Partai Buruh?
Buruh itu menurut BPS jumlahnya 56,4 jutat, besar sekali. Kalau dengan keluarga tadi bisa 75 juta. Satu ketika 2029 tahun 2034 kami bercita-cita presiden republik Indonesia dari buruh. Karena demokrasinya setengah. Coba Anda lihat Brasil, Peru, Colombia, Venezuela, atau tetangga Indonesia baru-baru ini partai pakatan Malaysia atau di Jepang ada partai SDPJ, di Australia ada ALP, kalau di situ demokrasinya buruh, menang. Tapi oke kami sedang memulai kembali untuk menuju ke sana dengan modal 10 juta anggota yang sudah merasakan kenaikan upah, sudah merasakan dari karyawan outsourcing yang sudah menjadi karyawan tetap, sudah merasakan petani yang tanahnya dirampas bisa kembali.
Kemarin saya pergi serikat petani Indonesia menjadi unsur penting inisiator Partai Buruh sudah berhasil reklaiming mengambil tanah yang tadinya dikuasai oleh koperasi kepada petani kurang lebih 106.000 hektar, itukan luar biasa. Nah orang-orang petani, nelayan, buruh, kelas pekerja, sudah merasakan, tidak mungkin dimasuki oleh partai lain. Kepada partai lain tinggal ditanya, bapak/ibu ketika kami di-PHK ke mana?
Jadi kami tetap optimistis. Tapi tentu tidak semua buruh yang 56,4 juta buruh formal ditambah keluarga jadi 75 juta. Maka kami main di 24 juta tadi.
Pemilu 2024 berbeda karena lebih dari 55% pemilih ada kelompok muda. Bagaimana Partai Buruh memanfaatkan pemilu muda?
