Investasi Kian Merata, Erick Thohir Ingin Kalbar Manfaatkan Momentum
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Kalimantan Barat (Kalbar) harus bisa mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Mengingat, kebijakan pemerataan ekonomi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah saat ini.
Menurutnya, realisasi investasi di Indonesia pada 2021 tercatat sebesar Rp 1.207 triliun atau 100,6 persen dari target awal yang sebesar Rp 1.200 triliun. Jika sebelumnya terpusat di Pulau Jawa, kini realisasi investasi di luar Pulau Jawa justru lebih dominan mencapai 53 persen.
"Kalbar pun harus memanfaatkan momentum ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk Kalbar, kita akan membangun pelabuhan, namun industrial estate-nya ada tidak," ujar Erick saat kunjungan kerja di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (4/2/2023), dikutip dari keterangan tertulis.
Erick menyampaikan pertumbuhan ekonomi tak akan ada artinya juga tidak berdampak pada pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dia menilai, kehadiran kawasan industri akan memperkuat ekosistem dari infrastruktur hingga sumber daya potensial yang dimiliki Kalbar.
Pemerintah, lanjut Erick, dengan tegas terus meningkatkan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Menurutnya setiap daerah, termasuk Kalbar harus mampu mencari dan mengeluarkan potensinya yang berbeda dengan wilayah lain.
"Bapak Presiden kemarin sudah bilang, ayo dong masing-masing daerah punya carbon copy, keunikan masing-masing, tidak semua dari nikel atau bauksit. Jangan berpangku tangan pada pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga harus mampu," katanya.
Erick menyampaikan setiap pembangunan tentu memerlukan proses dan konsistensi. Ia mencontohkan pengembangan nikel sejak 2017 yang baru terlihat pada lima tahun kemudian.
Untuk itu, Erick selalu menekankan pentingnya keberlanjutan dalam setiap pembangunan yang dampaknya akan dirasakan seluruh masyarakat.
"Ini lah yang saya bilang, melanjutkan kesejahteraan untuk masyarakat indonesia harus terus terjadi, tapi terkadang, ganti pemimpin, ganti kebijakan, ini yang terjadi. Makanya kita harus ganti kultur, menghargai kebijakan yang ada, jangan semuanya salah," katanya.
