Ketua Banggar DPR Apresiasi Kinerja Positif BUMN di Bawah Erick Thohir
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi sejumlah pencapaian BUMN yang menilai pertumbuhan kinerja dan aset BUMN cukup menakjubkan di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir.
Disampaikan Erick kepada DPR, BUMN mencatatkan kinerja positif dengan pendapatan usaha sebesar Rp2.613 triliun di sepanjang 2022, melesat Rp321 triliun dari tahun sebelumnya Rp2.292 triliun. Laba BUMN juga naik Rp125 triliun menjadi Rp303,7 triliun.
Menurut Said, pertumbuhan laba BUMN menandakan Kementerian BUMN berhasil melakukan efisiensi usaha ke sejumlah BUMN, salah satunya melalui klasterisasi BUMN.
“Atas tata kelola BUMN yang membaik, aset BUMN naik Rp 889 triliun menjadi Rp9.867 dalam kurun setahun. Ini suatu pertumbuhan aset yang menakjubkan,” katanya, Rabu (15/2), dikutip dari keterangan tertulis.
Said juga menyoroti aksi investasi BUMN pada 2022 yang lebih banyak mengandalkan modal perusahaan tinimbang utang pendanaan. Hal ini tercermin dari rasio utang BUMN terhadap investasi turun ke level 34,2 persen di 2022 dari tahun sebelumnya 36,2 persen.
Selama tiga tahun terakhir, kata Said, BUMN memberikan kontribusi kumulatif yang besar terhadap negara dalam bentuk dividen, pajak, dan PNBP yakni senilai Rp 1.198 triliun. Padahal dua tahun sepanjang 2020-2021, Indonesia sedang dihajar pandemi Covid-19.
Namun, Said juga memberi masukan terkait tata kelola BUMN agar jangan sampai merugi seperti yang dialami Perum Bulog pada 2021. Begitu juga PT Pertamina dan PLN yang masing-masing ditugaskan menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik bersubsidi.
Padahal, pemerintah telah menyalurkan berbagai program untuk pelayanan publik, seperti subsidi dan penempatan dana melalui obligasi pelayanan publik.
Ia juga mengingatkan BUMN untuk beradaptasi dengan disrupsi dan perubahan iklim usaha agar tidak mengalami nasib seperti Pertani atau Sang Hyang Sri, yang merugi karena inefisiensi bisnis, beban bunga, dan perubahan kebijakan pemerintah terkait pengadaan benih.
“Dewan direksi dan komisaris harus cermat mengelola perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik seperti sudah ditegaskan Menteri BUMN Erick Thohir,” tambahnya.
Khusus BUMN infrastruktur, ujar Said, jangan sampai mengerjakan proyek tanpa studi kelayakan yang fisibel. Apalagi, sebagian proyeknya didanai dari utang. Ia menyarankan agar kelayakan proyek dihitung lebih cermat agar tidak menjadi beban.
Petik pelajaran berharga dari PT Garuda Indonesia yang secara de facto telah bangkrut usai dibelit sejumlah persoalan, seperti ekspansi usaha yang gagal, direksi yang ditangkap KPK karena skandal pengadaan barang, juga tumpukan utang lantaran leasing pesawat jor-joran.
“Beruntung atas sentuhan tangan dingin Menteri BUMN dan dukungan DPR, Garuda Indonesia kembali bangkit perlahan, dan melakukan restrukturisasi utangnya,” tutupnya.
