Kemenko PM Raih 3 Besar di SPI KPK 2025, Muhaimin Tekankan Integritas

Jakarta - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menjadi salah satu kementerian dengan indeks integritas tertinggi dengan meraih skor 82,61 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyatakan capaian ini sejalan dengan upaya Kemenko PM melakukan pemberdayaan berbasis tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Pemberdayaan hanya mungkin berjalan jika integritas dijaga sejak awal. Setiap rupiah anggaran negara harus sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa kompromi,” kata Menko PM, dalam keterangannya.

SPI KPK 2025 melibatkan 657 instansi, yang terdiri dari 107 Kementerian/Lembaga, 38 Pemerintah Provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota, serta empat 4 BUMN; serta 837.693 responden dari unsur internal, eksternal, hingga para ahli

Hasil SPI KPK dibagi kedalam tiga kategori. Kategori rentan dengan skor 73 ke bawah, waspada dengan skor 73 sampai 78, dan terjaga dengan 78 ke atas.

Berikut lima besar khusus Kementerian dan skornya dalam SPI KPK 2025:

1. Kementerian Sekretariat Negara (83,27)
2. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (82,77)
3. Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (82,61)
4. Kementerian Keuangan (82,27)
5. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (82,13)

Khusus untuk Kemenko PM, SPI KPK 2025 menunjukkan skor penilaian yang variatif dari berbagai responden yang diambil. Rinciannya adalah skor dari internal 85,11; skor dari eksternal 90,67; dan penilaian dari pakar 74,20. Skor rata-ratanya 82,61.

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, dalam talkshow bertajuk ‘Kolaborasi Bangun Integritas: Dari Data ke Aksi Nyata’, mengatakan SPI bernilai publik besar sebab menggambarkan keseriusan lembaga negara dalam membangun tata kelola bersih, sekaligus menunjukkan pengelolaan risiko penyimpangan.

“Integritas lembaga harus dibuktikan melalui evaluasi berbasis data dan tindakan nyata. Hasil ini adalah potret, agar instansi memperkuat kepercayaan publik–mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih,” tegasnya di Ruang Sultan Agung, Museum Benteng Vredeburg, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (9/12/2025).

Ia juga menyebut data SPI adalah peluang memperbaiki sistem, budaya kerja, serta kualitas pelayanan. Melalui pemahaman data mendalam, lembaga pemerintah diharapkan mampu menyusun langkah pencegahan lebih presisi, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tidak Berkutat pada Skor

Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, mengungkapkan hasil SPI tidak boleh berhenti pada hasil, tapi kualitas tindak lanjut setiap instansi. Sejatinya, SPI bagai ‘cermin’ kondisi integritas saat ini, mulai dari kebocoran sistem, budaya kerja permisif, hingga ruang suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan.

“RTL (rencana tindak lanjut) harus membenahi sistem, bukan berhenti pada sosialisasi aturan yang sudah dipahami. Kalau SPI menunjukkan risiko tinggi sektor PBJ (pengadaan barang dan jasa), perbaikan harus pada e-Procurement, keterbukaan paket, hingga sistem peringatan dini,” ungkap Amin.

Muhaimin sepakat bahwa hasil SPI KPK, yang menjadi alat ukur presisi untuk memetakan lembaga yang memerlukan perbaikan integritas hingga perbaikan prosedur pemerintahan yang masih rawan korupsi, membutuhkan tindak lanjut.

“Integritas tidak berhenti pada skor. Yang menentukan adalah tindak lanjutnya, bagaimana kita memperbaiki sistem, menutup celah penyimpangan, dan membangun budaya kerja yang benar-benar akuntabel,” kata Muhaimin.

Menko PM juga menegaskan integritas adalah inti dari agenda pemberdayaan. Kemenko PM memperkuat tata kelola berbasis data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.

“Pemberdayaan itu transparan. Karena itu, kami mengedepankan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berbasis data. Masyarakat harus bisa ikut mengawasi, mengoreksi, dan memastikan setiap program tepat sasaran,” lanjutnya.

Kemenko PM menempatkan tahun 2026 sebagai tahun konsolidasi untuk memperkuat tindak lanjut SPI secara lebih sistematis dan terukur, agar perbaikan tata kelola benar-benar terasa hingga ke pelayanan dan dampaknya bagi masyarakat.

“Integritas adalah fondasi pemberdayaan. Tanpa integritas, sebesar apa pun programnya tidak akan pernah menghadirkan keadilan dan manfaat bagi rakyat,” tandas Muhaimin.