INFOGRAFIK: Ekspansi TransJakarta ke Jalur Laut

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memperluas layanan TransJakarta ke transportasi laut dan udara. Rencana terdekatnya, TransJakarta akan membuka rute kapal penyeberangan menuju wilayah Kepulauan Seribu.

Meski begitu, rencana ini mendapat sorotan dari DPRD DKI Jakarta. Dalam rapat paripurna 7 Oktober lalu, anggota Fraksi PKS Muhammad Al Fatih menilai TransJakarta semestinya lebih dulu membenahi layanan utamanya sebagai perusahaan pengelola bus.

“Fraksi mempertanyakan urgensi TransJakarta untuk menjadi operator kapal bahkan angkutan udara,” kata Al Fatih dalam rapat paripurna, Rabu, 7 Oktober lalu.

Fraksi lain menyoroti beban anggaran. NasDem meminta ekspansi ke laut dan udara tidak menambah beban APBD DKI Jakarta. Sedangkan PSI, mencatat subsidi TransJakarta di APBD 2026 sebesar Rp3,75 triliun hanya cukup untuk sembilan bulan, padahal kebutuhan PSO sudah melampaui Rp4 triliun.

Ekspansi TransJakarta ke jalur laut sebelumnya disebut dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TransJakarta terkait perubahan bentuk badan hukum TransJakarta menjadi Perseroda.

Saat menyampaikan ranperda itu dalam rapat paripurna bersama DPRD DKI, Gubernur Pramono Anung mengusulkan modal dasar TransJakarta naik dari Rp5,225 triliun menjadi Rp13,4 triliun. Menurutnya, dengan tugas tambahan di laut Kepulauan Seribu, modal untuk TransJakarta pasti harus diperbesar.

"Ruang lingkup usaha PT Transportasi Jakarta juga diperluas untuk mendukung layanan transportasi yang lebih terintegrasi, mencakup layanan angkutan perairan dan udara," kata Pramono 1 Oktober lalu.

TransJakarta menargetkan layanan laut mulai beroperasi Juni 2027. Pada tahap awal, perusahaan akan memakai aset Dinas Perhubungan seperti kapal, dermaga, dan fasilitas pelabuhan.

Pembenahan ini menyasar persoalan lama. Angkutan resmi saat ini baru mampu melayani sekitar 21% pergerakan warga. Sebagian besar warga masih bergantung pada kapal tradisional yang standar keselamatannya belum seragam, dan sepanjang 2026 tercatat tujuh kecelakaan kapal tradisional.