Ramadan 2022, Pemerintah Siapkan Strategi Jaga Pasokan Kedelai
Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ketersediaan kedelai di dalam negeri, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dua strategi menjaga pasokan kedelai dalam jangka menengah, yakni memperluas lahan kedelai dan diversifikasi sumber kedelai impor.
Selain itu, jalan terakhir yang disiapkan pemerintah untuk menjaga ketersediaan kedelai adalah memberi subsidi pada transportasi kedelai.
"(Ketersediaan kedelai untuk) Ramadan dan Idul Fitri 2022 kami jamin. Kalau kontraksi (dan kedelai) tidak bisa (didapatkan) di publik, maka (kami akan) perlancar distribusi ke pasar," kata Syahrul dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Selasa (22/3).
Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), pemerintah masih memiliki persediaan kedelai sebanyak 320 ribu ton per bulan untuk menghadapi Ramadan hingga Lebaran 2022.
Secara rinci, sebanyak 300 ribu ton berasal dari pasokan kedelai nasional. Sisanya, sebanyak 20 ribu ton per bulan disiapkan oleh Kementan sebagai pasokan cadangan darurat atau buffer stock SOS.
Menurut catatan Kementan, harga kedelai internasional lebih tinggi dari kedelai domestik untuk pertama kalinya setidaknya sejak 2007.
Di sisi lain, dampak dari importasi kedelai yang menahun membuat kapasitas produksi petani domestik menurun. Berdasarkan catatan Kementan, kapasitas produksi petani domestik kini menjadi 550 ribu ton atau sekitar 20% terhadap kebutuhan nasional, dari sebelumnya sekitar 870 ribu ton atau 40% terhadap kebutuhan nasional pada 2011.
Oleh karena itu, Yasin menargetkan dapat memperluas lahan kedelai hingga 600 ribu hektar pada kuartal II-2022 sampai kuartal III-2022. Perluasan lahan tanam kedelai itu diperkirakan dapat menambah kapasitas produksi kedelai sebanyak 900 ribu ton per tahun.
Secara rinci, anggaran negara akan berkontribusi membangun 52 ribu hektar lahan kedelai baru. Pendanaan untuk 600 ribu hektar akan diarahkan melalui perbankan, yakni program kredit usaha rakyat (KUR).
Pada 2023, pemerintah berencana kembali menambah lahan kedelai seluas 750 ribu hektare dengan tambahan kapasitas produksi sebanyak 1,12 juta ton. Luas lahan tersebut ditargetkan kembali bertambah seluas 1 juta hektar pada 2024 dengan target produksi 1,5 juta ton.
Yasin menilai hal ini harus dibarengi dengan penerbitan larangan terbatas (lartas) importasi kedelai. Hal ini dinilai penting untuk menjaga agar petani kedelai tidak beralih ke komoditas lain.
"Jadi, salah satu masukan ke Bapak Presiden (saat rapat terbatas adalah) harus ada lartas (importasi kedelai)," kata Yasin.
Di samping itu, Yasin mengatakan pihaknya juga akan memberikan penugasan khusus pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerap kedelai petani lokal dengan harga khusus. Hal itu dinilai penting agar petani domestik mau menanam kedelai dan tidak bertahan dalam menanam jagung.
"Bulog dikasih (dana subsidi untuk bisa menyerap kedelai lokal seharga) Rp 10.000 dan harus dijual ke masyarakat Rp 9.000. Jadi, Bulog memang tidak bisa untung (dalam penugasan ini)," kata Yasin.
Direktur Utama Bulog Budi Waseso atau biasa dipanggil Buwas mengatakan, pihaknya siap untuk memberi penugasan tersebut. Selain itu, lanjut Buwas, pihaknya juga sedang melakukan diversifikasi terhadap negara asal kedelai impor.
Sebagai informasi, Amerika Serikat merupakan negara pemasok kedelai terbesar ke dalam negeri atau mencapai 2,15 juta ton pada 2012. Adapun, total volume impor kedelai Indonesia pada tahun lalu mencapai 2,49 juta.
"Banyak negara-negara lain yang memproduksi kedelai (dan) sudah kami jajaki. Kurang lebih ada tujuh negara produsen kedelai yang (harganya) relatif lebih murah daripada impor dari Amerika Serikat," ujar Buwas.
Buwas menyebutkan realisasi penjajakan tersebut hanya dapat dilakukan jika pihaknya menerima penugasan langsung dari Kementan. Pasalnya Buwas mengatakan penyerapan kedelai impor bukan menjadi salah satu tugas Bulog.
