4 Penyebab Jatuhnya Kabinet Natsir
Pasca perubahan sistem pemerintahan dari serikat menjadi kesatuan pada 1950-1959, Indonesia mengalami pergantian kabinet berulang kali. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama setelah pembubaran RIS.
Dikutip dari laman Ruangguru.com, Kabinet Natsir diresmikan pada tanggal 7 September 1950 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1950. Kabinet Natsir dipimpin oleh seorang perdana Menteri bernama, Mohammad Natsir.
Kabinet Natsir adalah kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi bersama dengan PNI.
Penyebab Jatuhnya Kabinet Natsir
Mengutip e-Modul Sejarah Indonesia (2019) oleh Kemendikbud, beberapa program Kabinet Natsir berhasil dicapai. Namun ada juga program kerja kabinet yang gagal dan belum berhasil terlaksana.
Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir pertama tidak lepas dari tindakan awal ketika pembentukan kabinet. Di mana, partai koalisinya, yaitu PNI tidak dimasukkan ke dalam susunan kabinet tersebut.
Kemudian, PNI memilih untuk menjadi partai oposisi bersama PKI dan Murba. Ketika Kabinet Natsir mulai melaksanakan programnya, kelompok oposisi segera melontarkan berbagai kritik terhadap kinerja kabinet.
Salah satu permasalahan yang menjadi momok bagi Kabinet Natsir, yakni adanya mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut supaya pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950, tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah.
Lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 oleh Kabinet Hatta, diminta untuk diganti dengan undang-undang baru yang bersifat demokratis. Itu karena, dalam PP No. 39 menentukan pemilihan untuk dilakukan secara bertingkat. Kemudian, setelah dilakukan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo diterima. Hal tersebut ternyata menyebabkan menteri dalam negeri mengundurkan diri.
Selain itu, penyebab jatuhnya kabinet Natsir yang kedua adalah saat kondisi tersebut mengakibatkan hubungan antar kabinet dan parlemen tersendat.
Penyebab jatuhnya kabinet Natsir yang ketiga adalah penerapan Sumitro Plan yang tidak bisa berjalan dengan maksimal. Hal itu karena, para pengusaha yang mendapatkan bantuan justru menyelewengkannya, sehingga banyak tidak mencapai sasaran. Selain itu, upaya perjuangan dan diplomasi mengenai masalah Irian Barat mengalami kebuntuan alias mengalami kegagalan.
