82 Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaru

Judul skripsi termasuk bagian penting yang banyak dibaca orang. Pemilihan judul skripsi penting untuk mendefinisikan studi penelitian. Bagi penguji skripsi, judul menjadi dasar untuk menilai kualitas riset. Salah satu cara menentukan judul skripsi yaitu memenuhi prinsip penulisan akademik.

Sebelum menyusun skripsi, mahasiswa perlu membuat tema penelitian untuk menentukan judul. Tema penelitian ini berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Bagi mahasiswa jurusan hukum, kamu perlu mengetahui perbedaan skripsi hukum pidana dan perdata.

Mengutip dari Naranesia.tv, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di negara. Hukum pidana mengadakan dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan hukum perdata adalah aturan yang berpusat pada dua subjek hukum atau lebih. Hukum perdata menitikberatkan pada kepentingan pribadi subjek hukum. Berikut contoh judul skripsi hukum pidana.

Judul Skripsi Hukum Pidana

Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana (Unsplash)

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kontribusi Pembaharuan Hukum Pidana.
2. Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di X
3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik).
4. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.
5. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana
6. Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
7. Kebijakan Hukum Pidana Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif
8. Pembaharuan Hukum Pidana.
9. Pembunuhan Berencana Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Pasal 340 Kuhp.
10. Analisa Yuridis Penarikan Kembali Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Penyidikan.
11. Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Majalah Mingguan Tempo, Editor, Dan Tabloit Detik Serta Permasalahan Hukumnya.
12. Hak Tolak Di Dalam Delik Pers.
13. Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa Dalam Hal Tidak Diterbitkan Bukti Kepemilikan Yang Sah Atas Jual Beli Mobil Tadahan.
14. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Pembunuhan.
15. Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Tidak Sah Menurut Hukum Tersangka Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Melalui Lembaga Praperadilan.
16. Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan (Studi Tentang Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan
17. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Menurut Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana.
18. Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Pihak Ketiga Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan.
19. Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan Berencana.
20. Tindak Pidana Perusakan Pada Program Dan Data Komputer.
21. Pemanfaatan Lembaga Praperadilan Dalam Usaha Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauam Yuridis Atas Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri X No. 1/Pra/Pid/1994/Pn.Mkt.).
22. Konflik Hukum Antara Korupsi Dengan Pencurian (Tinjauan Kasus Perbuatan Pidana Menurunkan Angka-Angka Kwh Meter Dan Penerapan Hukum Yang Tepat).
23. Analisa Yuridik Terhadap Sistem Pembuktian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
24. Penerapan Undang – Undang Tindak Pidana Ekonomi Terhadap Pengangkut Rontokan Bunga Cengkeh Antar Daerah Tanpa Ijin.
25. Eksistensi Dan Penerapan Uu No. Ll/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Sebagai Sumber Hukum Positif Di X
26. Surat Dakwaan Menurut Kuhap Dan Permasalahannya
27. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Orang Sipil.
28. Penyidikan Dalam Hal Tertangkap Tangan.
29. Pencurian Listrik Bukan Merupakan Tindak Pidana Korupsi.
30. Lembaga Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Terhadap Penyelenggaraan Hukum Pidana Dalam Rangka Pelaksanaan Ham
31. Halangan Poligami Bagi Pria Beragama Islam Setelah Berlakunya Undang – Undang No. 1/1974 Ditinjau Dari Pasal 279
32. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
33. Upaya Penyelesaian Kasus Biskuit Beracun.
34. Penyalahgunaan Hak Imunitas Oleh Agen Diplomatik (Suatu Studi Kasus Penyelundupan Obat Terlarang Oleh Agen Corps Diplomatik X Di X
35. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 (Studi Terhadap Kasus .......).
36. Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Kabel Beraliran Listrik Untuk Melindungi Kolam Ikan Dari Pencurian Yang Berakibat Matinya Orang.
37. Noodweer Exces Dalam Kasus Homoseks Yang Mengakibatkan Tewasnya Korban.
38. Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Macet ( Pada P.T. X Cabang X ).
39. Pemidanaan Korporasi Di Indonesia Berdasarkan Pa5Al 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.
40. Praperadilan (Kasus Kapal Dagang Asing Mv. Cherry Navee Di Pengadilan Negeri X).
41. Kejahatan Komputer Serta Tinjauan Yuridisnya.
42. Dampak Disparitas Pidana Terhadap Proses Pembinaan Narapidana.
43. Tolok Ukur Unsur Delik Culpa Pasal 359 Kuhp.
44. Manipulasi Pajak Perusahaan Merupakan Tindak Pidana Korupsi
45. Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri X Nomor : 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta)
46. Analisis Putusan Sanksi Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri X)
47. Analisis Tentang Putusan Mahkamah Agung Dalam Proses Peninjauan Kembali Yang Menolak Pidana Mati Terdakwa Hanky Gunawan Dalam Delik Narkotika
48. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Oknum Polri
49. Perbuatan Melawan Hukum Materil Berfungsi Positif Dan Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi
50. Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law
51. Analisa Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona
52. Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Satlantas Polresta Medan)
53. Penerapan Pidana Denda Dalam Hukum Pidana (Studi Pelanggaran Lalu Lintas Di Medan)
54. Tinjauan Yuridis tentang Aspek Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Perusakan
55. Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perampokan
56. Analisis Yuridis tentang Pengaturan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan
57. Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
58. Analisis Yuridis tentang Kepentingan Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
59. Tinjauan Yuridis tentang Aspek Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan
60. Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemalsuan Surat
61. Tinjauan Yuridis tentang Pengaturan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan 
62. Analisis Yuridis tentang Aspek Pembuktian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik
63. Tinjauan Yuridis tentang Kejahatan Perdagangan Orang di Indonesia 
64. Relevansi Penggunaan Teknologi dalam Penanggulangan Kejahatan Cybercrime di Indonesia
65. Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual
66. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga
67. Tinjauan Yuridis tentang Pengaturan Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Peradilan Pidana
68. Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Pernikahan 
69. Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia
70. Analisis Yuridis tentang Kepentingan Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemalsuan Identitas
71. Tinjauan Yuridis tentang Pengaturan Aspek Sanksi Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Perjudian
72. Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja
    Tindak Pidana Perjudian di Lingkungan Masyarakat
73. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya
74. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas
75. Pengaruh Aspek Psikologis terhadap Pelaku Tindak Pidana
76. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Cyberbullying
77. Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
78. Tindak Pidana Pemerkosaan: Perlindungan Hukum Terhadap Korban
79. Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Perspektif Kebijakan Kepolisian
80. Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Upaya Penanganannya
81. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemeriksaan Tindak Pidana
82. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Studi Kasus di Wilayah Perkotaan