50 Contoh Soal SKB Kejaksaan CPNS 2024 dan Kunci Jawabannya
Buat ringkasan dengan AI
Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 telah resmi dimulai. Banyak masyarakat dari berbagai latar belakang mencoba peruntungan, asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
Formasi Kejaksaan menjadi salah satu pilihan favorit peserta. Penerimaan untuk posisi ini tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.
Setelah lolos tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), peserta akan melalui Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang materinya lebih mengerucut, berdasarkan formasi pilihan. Dalam kategori SKB Computer Assisted Test (CAT), peserta mengerjakan soal sebagaimana SKD.
Bagi Anda yang membutuhkan, berikut sejumlah contoh soal SKB Kejaksaan CPNS 2024 lengkap dengan jawabannya. Lihat daftar lengkapnya di bawah ini.
Contoh Soal SKB Kejaksaan CPNS 2024
1. Berdasarkan ketentuan pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang...
A. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan
B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
C. Jawaban a dan b kedua-duanya salah
D. Jawaban a dan b kedua-duanya benar
E. Tidak ada ganti kerugian bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan
Jawaban: D
2. Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kejaksaan Republik Indonesia berikut yang berdasarkan besaran hasil penjualan lelang sebagaimana tercantum dalam risalah lelang adalah ...
A. Uang temuan
B. Hasil penjualan barang hasil sita eksekusi tindak pidana korupsi
C. Hasil pemulihan kerugian keuangan negara
D. Uang rampasan negara
E. Pembayaran denda tindak pidana
Jawaban: B
3. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan...
A. Putusan penyidikan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap
B. Putusan penyidikan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
C. Perintah Jaksa Agung
D. Perintah Presiden
E. Perintah Penyidik
Jawaban: B
4. Seseorang tidak berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan...
A. Diputus bebas
B. Diputus lepas dari segala tuntutan hukum
C. Jawaban a dan b kedua-duanya benar
D. Jawaban a dan b kedua-duanya salah
E. Diputus lepas
Jawaban: D
5. Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena...
A. Ditangkap dan ditahan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang
B. Dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang
C. Jawaban a dan b kedua-duanya benar
D. Jawaban a dan b kedua-duanya salah
E. Tidak ada jawaban yang benar
Jawaban : C
6. Sesuai ketentuan, untuk diangkat menjadi jaksa, usia seorang calon jaksa tidak lebih dari ?
A. 25 tahun
B. 35 tahun
C. 40 tahun
D. 41 tahun
E. 45 tahun
Jawaban: B
7. Menurut ketentuan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 981, Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk...
A. Penetapan
B. Putusan
C. Perintah Ketua Pengadilan Negeri
D. Perintah Panitera Pengadilan Negeri
E. perintah
Jawaban: A
8. Undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah ?
A. UU Nomor 18 Tahun 2002
B. UU Nomor 16 Tahun 2004
C. UU Nomor 22 Tahun 2004
D. UU Nomor 16 Tahun 2006
E. UU Nomor 18 Tahun 2006
Jawaban: B
9. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan...
A. Perintah Jaksa Agung
B. Perintah Kepala Kepolisian Negara
C. Penetapan Hakim
D. Penetapan Presiden
E. Penetapan Penyidik
Jawaban: C
10. Pengadilan Negeri adalah...
A. Berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya
B. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan
C. Jawaban a dan b kedua-duanya benar
D. Jawaban a dan b kedua-duanya salah
E. Tidak berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah
Jawaban: A
11. Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara oleh...
A. Pengadilan Agama dalam daerah hukumnya dimintakan banding
B. Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya dimintakan banding
C. Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya dimintakan banding
D. Pengadilan Tata Usaha Negara dalam daerah hukumnya dimintakan banding
E. Pengadilan Pemerintahan dalam daerah hukumnya dimintakan banding
Jawaban : B
12. Pertimbangan teknis hukum dapat diajukan Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara...
A. Pidana
B. Tata usaha negara
C. Perdata
D. Hukum khusus
E. Hukum militer
Jawaban: A
13. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh...
A. Peraturan Pemerintah untuk mengadili
B. Keputusan Presiden untuk mengadili
C. Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk mengadili
D. Keputusan Menteri untuk mengadili
E. Undang-Undang untuk mengadili
Jawaban: C
14. Menurut ketentuan pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada...
A. Ketua Pengadilan Negeri
B. Penuntut Umum
C. Hakim
D. Kepala Kepolisian setempat
E. Kepala Daerah setempat
Jawaban: B
15. Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2011 mengatur tentang...
A. Sistem Praperadilan
B. Hukum Militer
C. Badan Hukum
D. Bantuan Hukum
E. Tindak Pidana Khusus
Jawaban: D
16. Jaksa Agung dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya ... orang staf ahli.
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 8
Jawaban: D
17. Penetapan Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan dilakukan oleh...
A. MPR
B. DPR
C. Presiden
D. Menteri
E. Jaksa Agung
Jawaban: C
18. Apa arti warna kuning pada logo kejaksaan?
A. Luhur
B. Tekun
C. Bijaksana
D. Adil
E. Berani
Jawaban: A
19. Berapa usia maksimal seorang calon jaksa agar dapat diangkat sebagai jaksa sesuai ketentuan yang berlaku
A. 25 tahun
B. 35 tahun
C. 40 tahun
D. 41 tahun
E. 45 tahun
Jawaban: B
20. Perlawanan terhadap sita eksekusi delegasi...
A. Dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri pemberi maupun penerima delegasi
B. Diajukan kepada Pengadilan Negeri pemberi delegasi
C. Diajukan kepada Pengadilan Negeri penerima delegasi
D. Diajukan kepada Pengadilan Negeri pemberi delegasi sepanjang mengenai barang bergerak sedang barang tidak bergerak diajukan kepada Pengadilan Negeri penerima delegasi
E. Diajukan kepada Pengadilan Negeri pemberi delegasi sepanjang mengenai barang tidak bergerak
Jawaban: B
21. Undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah Undang-Undang nomor ...
A. 18 Tahun 2002
B. 16 Tahun 2004
C. 22 Tahun 2004
D. 16 Tahun 2006
E. 18 tahun 2006
Jawaban: B
22. Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia meliputi berikut ini, kecuali ...
A. Pengamanan kantor
B. Pengamanan kediaman
C. Pengaman komunikasi
D. Pengamanan fisik
E. Pengamanan mental
Jawaban: E
23. Berikut ini merupakan pembagian Ankum atau atasan yang berhak menghukum berdasarkan jenjangnya, kecuali...
A. Ankum
B. Ankum Berwenang Penuh
C. Ankum Atasan
D. Ankum dari Ankum Atasan
E. Ankum Tertinggi
Jawaban: B
24. Hari anti korupsi wajib diperingati oleh seluruh ASN di lingkungan Kejaksaan, baik kantor Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Peringatan tersebut jatuh pada tanggal ?
A. 11 November
B. 24 November
C. 9 Desember
D. 14 Desember
E. 23 Desember
Jawaban: C
25. Sehelai kuitansi faktur merupakan suatu...
A. Surat biasa
B. Akta partai
C. Akta otentik
D. Akta di bawah tangan
E. Surat luar biasa
Jawaban: D
26. Hari anti korupsi wajib diperingati oleh seluruh ASN di lingkungan kejaksaan, baik kantor kejaksaan agung, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri. Peringatan tersebut jatuh pada tanggal
A. 11 November
B. 24 November
C. 9 Desember
D. 14 Desember
E. 23 Desember
Jawaban: C
27. Permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding tanpa biaya ditetapkan oleh...
A. Panitera Pengadilan Tinggi
B. Ketua Pengadilan Negeri
C. Ketua Pengadilan Tinggi
D. Ketua Mahkamah Agung
E. Panitera Pengadilan Negeri
Jawaban: B
28. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang sah atau tidak sahnya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan...
A. Jaksa Penuntut Umum
B. Pejabat Kepolisian Negara
C. Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
D. Mahkamah Agung
E. Penggugat
Jawaban: C
29. Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan-alasan berikut, kecuali ...
A. Bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
B. Terus menerus melalaikan kewajiban
C. Tidak cakap dalam menjalankan tugas
D. Melanggar sumpah atau janji jabatan
E. Melakukan perbuatan tercela
Jawaban: C
30. Berikut ini merupakan pernyataan tentang budaya hukum di Indonesia, kecuali ...
A. Secara sederhana budaya hukum dapat diartikan sebagai anggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap fenomena hukum atau terhadap suatu peristiwa hukum
B. Budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan
C. Budaya hukum sebagai bentuk penjabaran secara konkret dari nilai-nilai tentang hukum, mestinya harus sesuai dan mendukung apa yang menjadi tujuan hukum
D. Budaya hukum internal bersifat tunggal, hal tersebut sesuai dengan perbedaan golongan masyarakatnya, ada yang berdasarkan etnik (suku bangsa) ada yang berdasarkan profesi (bidang kerja dan keahlian)
E. Jawaban tidak ada yang benar
Jawaban : D
31. Permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding diajukan dalam tenggang waktu...
A. 14 hari terhitung mulai hari berikutnya pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan
B. 14 hari sejak pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan
C. 14 hari kerja terhitung mulai pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan
D. 14 hari terhitung mulai hari berikutnya pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan
E. Terhitung tak terhingga waktunya
Jawaban: B
32. Tembok yang dipakai sebagai batas antara kedua pekarangan dianggap sebagai milik bersama...
A. Anggapan tersebut merupakan persangkaan Hakim
B. Anggapan tersebut merupakan persangkaan Undang-Undang
C. Anggapan tersebut merupakan persangkaan Hakim dan persangkaan Undang-Undang
D. Anggapan tersebut berdasarkan kenyataan
E. Anggapan tersebut berdasarkan pernyataan
Jawaban: C
33. Bantuan hukum diberikan berdasarkan asas-asas berikut, kecuali ?
A. Keadilan
B. Persamaan kedudukan di muka hukum
C. Keterbukaan
D. Pelayanan prima
E. Efektivitas
Jawaban: D
34. Berapa lama rentang waktu pemberi bantuan hukum harus memberikan jawaban setelah sebuah permohonan hukum telah dinyatakan lengkap?
A. 3 hari kerja
B. 5 hari kerja
C. 7 hari kerja
D. 14 hari kerja
E. 30 hari kerja
Jawaban: A
35. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin...
A. Kepala Kejaksaan Negeri setempat
B. Kepala Daerah setempat
C. Kepala Kepolisian setempat
D. Ketua Pengadilan Negeri setempat
E. Kepala Pemerintah setempat
Jawaban: D
36. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa wajib menerapkan doktrin?
A. Tri Dharma Adhyaksa
B. Tri Krama Adhyaksa
C. Tri Setya Adhyaksa
D. Sapta Krama Adhyaksa
Jawaban: B
37. Berikut ini yang merupakan pernyataan tentang metode penafsiran penemuan hukum yang dapat digunakan oleh hakim adalah...
A. Dalam melakukan penemuan hukum, setelah mengkonstatir peristiwa, biasanya hakim mencarikan hukumnya dalam undang-undang. yang pertama kali dilihat hakim biasanya adalah undang-undang, karena undang-undang bentuknya tertulis, sehingga diprioritaskan, bahkan dianggap sebagai sumber hukum yang penting dan utama dalam penemuan hukum
B. Konstruksi hukum adalah mengumpulkan data secara induktif, menemukan pengertian pengertian umum melalui reduksi kemudian secara deduktif menarik kesimpulan-kesimpulan baru
C. Konstruksi hukum mempunyai tujuan membentuk hukum yang konkret dan sekaligus dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan hukum. Konstruksi hukum yang dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan dirumuskan dalam pasal-pasal atau dirumuskan sebagai bentuk penafsiran otentik dalam peraturan perundangan-perundangan tersebut mempunyai kekuatan mengikat umum
D. Berdasarkan tujuan dan maksud dilakukan konstruksi hukum seperti tersebut di atas, maka konstruksi hukum harus mendasarkan pada fakta hukum atau fakta yang telah dikonstatir oleh hakim, harus logis dan estetik dan semata-mata dilakukan untuk mencari keadilan. Dengan persyaratan tersebut akan dapat dicegah pemutusan perkara yang sewenang-wenang tanpa alasan logis yuridis dan tidak berorientasi pada keadilan
E. Penafsiran hukum berdasarkan pertimbangan sosial dan politik.
Jawaban: A
38. Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia meliputi beberapa hal berikut ini ?
A. Pengamanan kantor
B. Pengamanan kedinasan
C. Pengamanan komunikasi
D. Pengamanan Fisik
E. Pengamanan mental
Jawaban: E
39. Perlawanan terhadap putusan verstek dan perlawanan pihak ketiga...
A. Keduanya merupakan upaya hukum biasa
B. Keduanya merupakan upaya hukum luar biasa
C. Hanya perlawanan terhadap putusan Verstek yang merupakan upaya hukum biasa
D. Hanya perlawanan pihak ketiga yang merupakan upaya hukum biasa
E. Keduanya bukan merupakan upaya hukum biasa
Jawaban: A
40. Sumber hukum yang berupa kebiasaan atau hukum tidak tertulis tetapi dipraktikkan oleh pejabat negara dalam menjalankan fungsinya, adalah ...
A. Undang-undang
B. Konvensi
C. Yurisprudensi
D. Doktrin
E. Hukum kebiasaan (customary law)
Jawaban: B
41. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan...
A. Menurut cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
B. Menurut cara yang diatur dalam Keputusan Presiden
C. Menurut cara yang diatur dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara
D. Menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
E. Menurut cara yang diatur dalam Keputusan Menteri
Jawaban: D
42. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada...
A. Kepala Kepolisian setempat dengan menyebutkan alasannya
B. Kepala Kejaksaan setempat dengan menyebutkan alasannya
C. Kepala Daerah setempat dengan menyebutkan alasannya
D. Kepala Pengadilan setempat dengan menyebutkan alasannya
E. Kepala Pemerintah setempat dengan menyebutkan alasannya
Jawaban: D
43. Berikut ini merupakan pernyataan tentang manusia sebagai subjek hukum, kecuali...
A. Seseorang dianggap cakap hukum (handelingsbekwaam) adalah orang yang dianggap cakap atau cukup cakap untuk mempertanggungjawabkan sendiri segala tindakan-tindakannya, berarti ia dibenarkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya dan untuk melakukan perbuatan hukum
B. Manusia sebagai subjek hukum, atau sebagai pendukung hak dan kewajiban,mempunyai kewenangan untuk menyandang hak dan kewajiban sejak mulai berusia 17 tahun dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia
C. Perampasan kedudukan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga mengakibatkan sampai seseorang kehilangan sama sekali bak-hak keperdataannya atau kematian perdata (burgerlijk dood), sama sekali tidak dapat dibenarkan
D. Saat mulainya manusia sebagai subjek hukum yaitu sejak dilahirkan, ternyata pengakuan tersebut ada penyimpangannya. Apabila kepentingannya menghendaki sehubungan dengan harta peninggalan atau warisan yang terbuka, anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah dilahirkan asalkan ia lahir hidup
E. Tidak ada yang benar
Jawaban: B
44. Teguran atau peringatan (aanmaning) dilakukan setelah ada permintaan eksekusi dari pihak Penggugat...
A. Aanmaning dilakukan oleh Majelis Hakim dibantu oleh Panitera dan dicatat dalam berita acara
B. Dilakukan dengan Hakim Tunggal dibantu oleh Panitera dengan dihadiri pemohon eksekusi (Penggugat) dan termohon eksekusi (Tergugat) dan dicatat dalam berita acara
C. Dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dibantu oleh Panitera dan dihadiri oleh termohon eksekusi (Tergugat) dalam sidang insidentil dan dicatat dalam berita acara
D. Cukup dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera dicatat dalam berita acara tanpa dihadiri oleh pemohon maupun termohon eksekusi
E. Cukup dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dicatat dalam berita acara tanpa dihadiri oleh pemohon maupun termohon eksekusi
Jawaban : D
45. Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara...
A. Pidana
B. Perdata
C. Tata Usaha Negara
D. Hukum Khusus
E. Hukum Militer
Jawaban: A
46. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu...
A. yang diberi wewenang umum oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk melakukan penyidikan.
B. yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Pemerintah untuk melakukan penyidikan.
C. yang diberi wewenang khusus umum oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk melakukan penyidikan.
D. yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
E. yang diberi wewenang umum oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
Jawaban: D
47. Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia...
A. maka Pengadilan Negeri di tempat Jaksa bertempat tinggal yang berwenang mengadilinya
B. maka Pengadilan Negeri setempat para saksi bertempat tinggal yang berwenang mengadilinya
C. maka Pengadilan Negeri setempat korban kejahatan berada yang berwenang mengadilinya
D. maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya
E. maka Pengadilan Negeri setempat yang berwenang mengadilinya
Jawaban: D
48. Penagihan atas rekening dokter kadaluarsa dengan lewatnya waktu...
A. 1 tahun
B. 2 tahun
C. 5 tahun
D. 30 tahun
E. Tak terbatas
Jawaban: B
49. Dalam surat kuasa khusus tidak dicantumkan bahwa penerima kuasa berhak mengajukan gugatan rekonvensi maka...
A. Penerima kuasa tersebut tidak dapat mengajukan gugatan rekonvensi sebab tidak diberikan hak untuk itu
B. Dapat mengajukan gugatan rekonvensi asal dilakukan pada sidang pertama
C. Dapat mengajukan gugatan rekonvensi dalam tingkat banding
D. Surat kuasa tersebut dapat dipakai juga untuk mengajukan gugatan rekonvensi sebab surat kuasa itu diberikan untuk semua perbuatan hukum dalam tingkat pertama
E. Penerima kuasa tersebut dapat mengajukan gugatan rekonvensi sebab tidak diberikan hak untuk itu
Jawaban : A
50. Hak-hak berupa:
· hak kepribadian, misalnya hak atas nama, atas kehormatan, atas kemerdekaan;
· hak kekeluargaan, misalnya hak matrimonial yang berupa hak bertimbal balik antara suami dan istri, hak orang tua terhadap anak-anaknya, hak perwalian, hak pengampuan;
· hak kebendaan, misalnya hak milik, hak pakai, hak pungut.
termasuk sebagai...
A. Hak-hak publik
B. Hak-hak asasi atau hak-hak dasar manusia
C. Hak relatif
D. Hak-hak pribadi
E. Hak-hak keperdataan
Jawaban: E
Demikian pembahasan mengenai contoh soal SKB Kejaksaan CPNS 2024 yang bisa dikerjakan untuk pendalaman materi. Semoga bermanfaat.
