25 Contoh Soal SKB CPNS Kemenkumham Lengkap dengan Kunci Jawaban
Buat ringkasan dengan AI
Pendaftaran CPNS 2024 resmi dibuka sejak pertengahan Agustus, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih formasi yang sesuai dengan minat dan kualifikasi. Setiap instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti kementerian, lembaga, badan, dan dinas, telah mengumumkan formasi yang tersedia.
Proses ini menjadi salah satu momen yang sangat dinantikan, mengingat pelaksanaan seleksi CPNS biasanya hanya berlangsung sekali atau dua kali dalam beberapa tahun. Salah satu formasi yang banyak diminati masyarakat adalah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang membuka peluang kerja di berbagai provinsi di Indonesia sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Untuk membantu mempersiapkan seleksi ini, kami telah menyusun pembahasan contoh soal SKB CPNS 2024 Kemenkumham khusus untuk formasi Kemenkumham. Soal-soal ini dilengkapi dengan kunci jawaban, sehingga Anda dapat menggunakannya sebagai bahan belajar mandiri. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini.
Contoh Soal SKB CPNS Kemenkumham
1. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 adalah…
A. Pelaksana negara tertinggi
B. Pemegang kedaulatan negara
C. Pelaksanaan pemerintah negara tertinggi
D. Penjelmaan dan pelaksana kedaulatan rakyat
Jawaban: B
2. Kapan Penjaga Tahanan wajib melaporkan setiap kejadian penting di penjara?
A. Hanya jika diminta oleh atasan
B. Setiap kali kejadian terjadi
C. Seminggu sekali
D. Saat narapidana mengeluh
Jawaban: B
3. Apa fungsi utama Penjaga Tahanan di lembaga pemasyarakatan?
A. Melakukan pengawasan terhadap narapidana
B. Menyediakan makanan untuk tahanan
C. Menyusun laporan administrasi
D. Memberikan pembinaan moral kepada tahanan
Jawaban: A
4. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan pemerintah negara dalam arti sempit dilaksanakan oleh…
A. Presiden
B. Menteri
C. Mahkamah Agung
D. Dewan Perwakilan Rakyat
Jawaban: A
5. Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika yang dikenal dengan teori pemisah kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan…
A. Presiden dalam kekuasaan DPR
B. DPR dalam kekuasaan presiden
C. DPR dalam kekuasaan Mahkamah Agung
D. Mahkamah Agung dalam kekuasaan presiden
Jawaban: A
6. Sanksi yang dapat diberikan kepada narapidana yang melanggar aturan di penjara adalah:
A. Remisi tambahan
B. Isolasi dalam sel khusus
C. Pengurangan jatah makanan
D. Pengurangan masa tahanan
Jawaban: B
7. Proses pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui…
A. Perjanjian, traktat, dan ratifikasi
B. Perjanjian, pendahuluan, dan traktat
C. Perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi
D. Perundingan, ratifikasi, dan penandatangana
Jawaban: D
8. Apa yang dimaksud dengan "remisi" dalam sistem pemasyarakatan?
A. Pengurangan masa tahanan
B. Pemindahan tahanan ke penjara lain
C. Pembebasan bersyarat
D. Penundaan eksekusi hukuman
Jawaban: A
9. Dalam situasi darurat seperti kebakaran di penjara, langkah pertama yang harus dilakukan Penjaga Tahanan adalah:
A. Memastikan tahanan tetap berada di sel
B. Melaporkan kejadian kepada atasan
C. Menyelamatkan tahanan ke tempat yang aman
D. Memadamkan api
Jawaban: C
10. Kehilangan kewarganegaraan menurut UU No. 62 tahun 1958 dapat disebabkan oleh…
A. Memiliki paspor dari negara lain
B. Menyimpan kekayaan di luar negeri
C. Mendirikan perusahaan di luar negeri
D. Menetap dalam waktu yang lama di luar negeri
Jawaban: D
11. Kesejahteraan sosial yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 meliputi...
A. Berhak atas pekerjaan
B. Memajukan kebudayaan
C. Hak mendapat pendidikan
D. Fakir miskin dan anak terlantar
Jawaban: D
12. Tujuan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adalah…
A. Hasil buah pikir wakil rakyat
B. Melakukan perubahan tertulis
C. Pembuatan undang-undang baru
D. Penyesuaian dengan keadaan terbaru
Jawaban: D
13. Tugas Penjaga Tahanan dalam pelaksanaan sidang di pengadilan adalah...
A. Menyusun dakwaan
B. Menjaga keamanan dan ketertiban di ruang sidang
C. Memutuskan hukuman
D. Menyediakan bukti-bukti dalam persidangan
Jawaban: B
14. UUD 1945 hasil amandemen pada pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 menyebutkan pemilu dilaksanakan untuk memilih…
A. Anggota DPR/MPR, DPR
B. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD
C. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD, presiden
D. Anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, DPRD provinsi, dan DPRD kota kabupaten
Jawaban: D
15. Apa tujuan utama dari pembinaan narapidana di dalam penjara?
A. Mengisolasi narapidana dari masyarakat
B. Meningkatkan keterampilan narapidana untuk kehidupan setelah penjara
C. Menjaga ketertiban di dalam penjara
D. Meningkatkan keamanan penjara
Jawaban: B
16. Kebaikan demokrasi dengan sistem parlementer adalah…
A. Stabilitas politik dan pemerintahan lebih terjamin
B. Pengaruh rakyat terhadap politik pemerintah desa
C. Pemerintah tidak dibayangi dengan adanya krisis cabinet
D. Pemerintah selama jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR
Jawaban: A
17. Kesejahteraan sosial yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 meliputi...
A. Berhak atas pekerjaan
B. Memajukan kebudayaan
C. Hak mendapat pendidikan
D. Fakir miskin dan anak terlantar
Jawaban: D
18. UUD 1945 hasil amandemen pada pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 menyebutkan pemilu dilaksanakan untuk memilih…
A. Anggota DPR/MPR, DPR
B. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD
C. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD, presiden
D. Anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, DPRD provinsi, dan DPRD kota kabupaten
Jawaban: D
19. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan pemerintah negara dalam arti sempit dilaksanakan oleh…
A. Presiden
B. Menteri
C. Mahkamah Agung
D. Dewan Perwakilan Rakyat
Jawaban: A
20. Kebaikan demokrasi dengan sistem parlementer adalah…
A. Stabilitas politik dan pemerintahan lebih terjamin
B. Pengaruh rakyat terhadap politik pemerintah desa
C. Pemerintah tidak dibayangi dengan adanya krisis cabinet
D. Pemerintah selama jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR
Jawaban: A
21. Proses pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui…
A. Perjanjian, traktat, dan ratifikasi
B. Perjanjian, pendahuluan, dan traktat
C. Perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi
D. Perundingan, ratifikasi, dan penandatanganan
Jawaban: D
22. Undang-Undang yang mengatur tentang Pemasyarakatan di Indonesia adalah…
A. UU No. 12 Tahun 1995
B. UU No. 8 Tahun 1981
C. UU No. 13 Tahun 2003
D. UU No. 20 Tahun 2003
Jawaban: A
23. Sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, pertanggungjawaban presiden mengenai pelaksanaan GBHN adalah…
A. Wewenang fraksi yang terbesar di MPR
B. Usul DPR yang disampaikan kepada MPR
C. Tugas MPR yang dinyatakan dalam UUD 1945
D. Wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara
Jawaban: B
24. Salah satu prinsip dasar pemasyarakatan adalah…
A. Penindasan terhadap narapidana
B. Perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana
C. Pengasingan narapidana dari masyarakat
D. Pemisahan narapidana berdasarkan umur
Jawaban: B
25. Sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, pertanggungjawaban presiden mengenai pelaksanaan GBHN adalah…
A. Wewenang fraksi yang terbesar di MPR
B. Usul DPR yang disampaikan kepada MPR
C. Tugas MPR yang dinyatakan dalam UUD 1945
D. Wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara
Jawaban: B
Sebagai penutup, itulah pembahasan mengenai latihan soal SKB Kemenkumham CPNS 2024 yang dapat Anda pelajari untuk memperkuat persiapan Anda menghadapi seleksi. Selain berfokus pada pemahaman materi, penting juga untuk memastikan bahwa seluruh dokumen administrasi yang dibutuhkan telah disiapkan dengan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
