Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengumumkan akan bergabung sebagai anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Melansir media sosial X @Kemlu_RI pada Kamis (22/1) sikap Indonesia sejalan dengan tujuh negara lainnya yang menyatakan komitmen serupa.

Para menteri luar negeri dari delapan negara secara bersama membuat pernyataan sekaligus menandatangani dokumen keikutsertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara. Mereka juga menegaskan dukungan penuh terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Trump.

Upaya tersebut didasarkan pada pengakuan atas hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan membentuk negara sesuai dengan hukum internasional. Selain Indonesia, sejumlah negara lain turut menyatakan bergabung dalam Dewan Perdamaian Trump, sementara beberapa negara memilih bersikap menolak atau menahan diri karena perbedaan pandangan politik dan diplomatik.

Lantas, negara mana saja yang bergabung dan menolak Dewan Perdamaian Donald Trump? Berikut daftar lengkap negara yang bergabung dan menolak Dewan Perdamaian Donald Trump:

Negara yang Bergabung dan Menolak Dewan Perdamaian Donald Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump di KTT ASEAN, Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/8). (Youtube/White House)

Sebelumnya, Donald Trump mengundang sejumlah negara untuk berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk mengawasi pemerintahan pasca perang di Jalur Gaza, Palestina. Trump telah mengirim surat ke lebih dari 60 negara untuk ikut terlibat memantau kinerja Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG) yang resmi dibentuk pekan lalu.

Dalam surat undangan, Trump mengatakan Dewan Perdamaian bakal diperluas tugasnya melebihi urusan soal Gaza. Ia menyebut badan ini akan berfungsi mendorong stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik.

Berikut daftar lengkap negara yang bergabung dan menolak Dewan Perdamaian Donald Trump:

Ada 35 pemimpin dunia sejauh ini telah berkomitmen untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, dari sekitar 50 undangan yang telah dikirimkan AS. Negara-negara yang setuju bergabung Dewan Perdamaian mencakup sekutu-sekutu Timur Tengah, seperti Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Qatar, dan Mesir.

Anggota NATO seperti Turki dan Hungaria juga setuju bergabung. Beberapa negara lainnya, seperti Indonesia, Maroko, Pakistan, Kosovo, Uzbekistan, Kazakhstan, Paraguay, Argentina, dan Vietnam, juga telah mengumumkan akan bergabung Dewan Perdamaian. Armenia dan Azerbaijan, yang mencapai kesepakatan damai yang dimediasi AS pada Agustus tahun lalu, juga disebut setuju untuk bergabung.

Bahkan, Belarusia yang dipimpin Presiden Alexander Lukashenko mengumumkan akan bergabung Dewan Perdamaian Gaza Donald Trump. Sementara itu, Norwegia dan Swedia telah menyatakan penolakan untuk bergabung Dewan Perdamaian.

Prancis akan menolak undangan untuk bergabung Dewan Perdamaian Gaza Donald Trump. Bahkan, otoritas Italia menyebut bergabung dengan Dewan Perdamaian tampaknya akan menjadi langkah problematik.

Selain itu, Kanada dan Ukraina tengah mempertimbangkan undangan Donald Trump soal Dewan Perdamaian Gaza. Sementara sekutu-sekutu AS, seperti Inggris, Jerman, dan Jepang belum mengambil sikap publik yang jelas.

Sementara untuk Rusia dan China, sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi. Meskipun Trump, saat berbicara kepada wartawan di Davos, mengklaim Presiden Vladimir Putin setuju untuk bergabung, padahal Putin mengatakan masih mempelajari proposal tersebut.

Apa Itu Dewan Perdamaian Gaza?

Gedung Putih mengumumkan pembentukan sebuah lembaga yang disebut Dewan Perdamaian pada Jumat (17/1). Pengumuman tersebut disampaikan bersamaan dengan pengesahan komposisi Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Gaza, yang menjadi bagian dari fase kedua rencana menyeluruh yang disampaikan Presiden AS Donald Trump guna mengakhiri konflik di jalur Gaza.

Dewan Perdamaian Gazaa dibentuk untuk menjalankan pengawasan strategi terhadap pelaksanaan rencana komprehensif guna mengakhiri konflik di Gaza. Rencana ini berupa peta jalan 20 poin yang menitikberatkan pada terciptanya perdamaian berkelanjutan, stabilitas, rekonstruksi, serta pembangunan ekonomi.

Selain itu, Dewan Perdamaian Gaza juga memastikan peran akuntabilitas dan mengoordinasikan mobilisasi sumber daya internasional, selama masa transisi dari situasi perang menuju tahap pembangunan. Rencana perdamaian Gaza mencakup berbagai poin utama, mulai dari upaya menghentikan konflik, perdamaian bagi sandera, hingga rekonstruksi Gaza dengan dukungan komunitas internasional.

Berikut 20 poin rencana perdamaian yang diusulkan Donald Trump:

1. Gaza akan ditetapkan sebagai wilayah bebas terorisme dan menjalani proses deradikalisasi agar tidak lagi menjadi ancaman bagi negara-negara sekitar.
2. Rekonstruksi Gaza diarahkan untuk kepentingan masyarakat sipil yang terdampak perang.
3. Apabila Israel dan Hamas menyepakati rencana ini, gencatan senjata akan segera diberlakukan. Pasukan Israel mundur ke garis yang disepakati untuk memulai pembebasan sandera dan menghentikan operasi militer hingga penarikan selesai.
4. Israel wajib memulangkan seluruh sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, maksimal 72 jam setelah kesepakatan disetujui.
5. Pasca pembebasan sandera, Israel akan membebaskan 250 tahanan seumur hidup serta 1.700 warga Gaza yang ditahan sejak 7 Oktober 2023, termasuk perempuan, anak-anak, dan jenazah warga.
6. Anggota Hamas yang bersedia melucuti senjata dan hidup berdampingan secara damai akan mendapat amnesti, mereka yang ingin keluar dari Gaza dijamin perjalanan aman ke negara tujuan.
7. Bantuan internasional segera masuk ke Gaza dengan minimal 600 truk berisi logistik, sarana infrastruktur, peralatan medis, dan kebutuhan kebersihan sesuai kesepakatan 19 Januari 2025.
8. Penyaluran bantuan dikelola oleh PBB, Bulan Sabit Merah, atau lembaga netral lainnya tanpa campur tangan Israel maupun Hamas.
9. Gaza akan dipimpin sementara oleh pemerintahan transisi teknokrat Palestina di bawah pengawasan badan internasional “Board of Peace” yang dibentuk dan dipimpin Trump bersama sejumlah pemimpin dunia.
10. Rencana pembangunan ekonomi Gaza disusun oleh pakar internasional untuk membangun kota modern, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang ekonomi.
11. Dibentuk zona ekonomi khusus dengan akses perdagangan dan tarif preferensial yang disepakati negara-negara mitra.
12. Tidak ada kewajiban bagi warga Gaza untuk meninggalkan wilayahnya, namun mereka terdorong untuk tetap tinggal dan membangun masa depan yang lebih baik.
13. Hamas dan faksi bersenjata lainnya tidak dilibatkan dalam pemerintahan, seluruh infrastruktur militer, terowongan, dan fasilitas produksi senjata akan dihancurkan serta diawasi pihak independen.
14. Mitra regional menjamin keamanan agar Gaza tidak kembali menjadi ancaman dan memastikan terpenuhinya Hamas, serta faksi lain terhadap kewajiban mereka.
15. Dibentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) oleh AS, negara Arab, dan mitra global untuk melatih serta mendukung kepolisian Palestina sebagai kekuatan keamanan internal jangka panjang.
16. Israel tidak akan menduduki Gaza, IDF menyerahkan wilayah Gaza secara bertahap kepada ISF sesuai kesepakatan.
17. Jika Hamas menunda atau menolak rencana ini, penyaluran bantuan tetap dilanjutkan ke wilayah bebas teror melalui koordinasi IDF dan ISF.
18. Deradikalisasi dilakukan melalui dialog lintas agama yang menekankan toleransi dan hidup berdampingan secara damai.
19. Setelah rekonstruksi berjalan dan reformasi Otoritas Palestina rampung, terbuka peluang menuju penentuan nasib sendiri, serta kemungkinan terbentuknya negara Palestina.
20. Amerika Serikat akan memfasilitasi dialog politik Israel-Palestina untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang.

Itulah ulasan singkat mengenai daftar negara yang bergabung dan menolak Dewan Perdamaian Donald Trump