Bursa Kripto Mundur Terus, Bos Bappebti Akui Jadi Sering Sakit Perut
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengakui sulit untuk membentuk bursa aset kripto. Makanya pembentukan ini terus mengalami kemunduran bahkan sudah tiga kali molor dari target, yakni akhir 2021, kuartal satu 2022 dan akhir 2022. Padahal, jika bursa kripto dapat terealisasi, maka Indonesia akan menjadi bursa pertama di dunia yang diregulasi oleh pemerintah.
Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan, salah satu alasan di balik ketidakberhasilannya itu ialah sulitnya mencari contoh (benchmark) bursa aset kripto di negara lain yang sesuai dengan kriteria Indonesia.
"Di sini saya harus mengakui ini salah satu ketidakberhasilan Bappebti membangun bursa, kliring, dan pengelola atau kustodian terkait dengan aset kripto," ujar Didid, dalam gelaran Outlook Bappebti 2023, Rabu (4/1).
Didid menjelaskan, ketidakberhasilan ini dikarenakan pihaknya ingin memastikan membangun ekosisitem berjalan dengan baik. Namun, pihaknya kesulitan mencari benchmarking negara yang memiliki bursa kripto yang baik dan sesuai dengan Indonesia. Hal ini membuat keterlambatan pemngembangan dan pembangunan ekosistem tersebut.
“Kita belum men-drafting lah, kira-kira muatannya seperti apa dan regulasi apa saja yang bisa digunakan dan kelembagaannya kayak gimana lembaga Bappebti, bursa, kliring dan kustodiannya,” lanjut Didid.
Keterlambatan peluncuran bursa kripto itu sendiri dinilai merugikan Bappebti, sebab tidak ada pembagian tanggung jawab dan risiko terkait transaksi aset kripto di Indonesia.
Sehingga, apabila terjadi permasalahan, tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh Bappebti.
"Itu membuat saya terus terang sering sakit perut. Ketika ada kasus seperti Zypmex, kasus FTX seketika langsung mules. Karena biar bagaimanapun Bappebti harus mengambil risiko itu," ujar Didid.
Didid mengatakan bahwa pihaknya berharap bursa untuk perdagangan kripto segera berdiri.
“Kami sebetulnya sangat ingin bursa dan ekosistemnya bisa berdiri secepat mungkin,” tutur Didid.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan, mundurnya peluncuran bursa kripto Indonesia merupakan salah satu bentuk kehati-hatian dan ketelitian pemerintah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen aset digital tersebut.
“Tentu kita melihat bahwa ini sudah disampaikan beberapa kali oleh Kemendag bahwa ini akan segera (diluncurkan) dalam waktu secepat mungkin. Mengapa? Karena kita sedang mencoba menyelesaikan semua prosesnya dengan teliti dan hati-hati,” kata Jerry.
Lebih lanjut, Jerry mengatakan proses untuk menghadirkan bursa kripto resmi di Indonesia terbilang panjang, mulai dari artifikasi, prosedur, verifikasi, validasi, dan lainnya. Ia pun belum tahu kapan bursa kripto bisa meluncur di Indonesia.
“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk hati-hati dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Jangan sampai kita terburu-buru, tergesa-gesa, sehingga nanti ada proses yang terlewat,” kata Wamendag.
Jerry menekankan dalam pembentukan regulasi hingga unsur ekosistem kelembagaan aset kripto, selalu mengedepankan aspek perlindungan konsumen. Pentingnya perlindungan konsumen itu terjaga keamanan dan kenyamanannya.
Nilai transaksi kripto di tahun ini hingga November telah mencapai Rp 296,66 triliun. Turun drastis dibandingkan nilai transaksi pada 2021 yang mencapai Rp 859,4 triliun. Tapi jumlah investor masih tetap mengalami pertumbuhan, dari 11,2 juta di 2021 menjadi 16,5 juta di November 2022.
