Kepala IKN: 75% Wilayah IKN Tetap Dipertahankan Sebagai Hutan

Kunci pembangunan IKN sebenarnya adalah tidak hanya membangun pusat pemerintahan, tapi juga membangun kota yang layak huni.
Image title
Oleh Maidian Reviani - Tim Publikasi Katadata
5 April 2022, 19:51
Kepala IKN: 75% Wilayah IKN Tetap Dipertahankan Sebagai Hutan
Katadata

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, konsep pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan satu hal yang unik. Hal tersebut dikatakan unik karena dipindahkan dari satu pulau ke pulau lain.

Keunikan lain yang juga diungkapkan oleh Bambang Susantono adalah sekitar 70 sampai 75 persen wilayah Kalimantan Timur yang akan dijadikan IKN tetap dipertahankan sebagai hutan. Bambang Susantono menyatakan, kunci pembangunan IKN sebenarnya adalah tidak hanya membangun pusat pemerintahan, tapi juga membangun kota yang layak huni.

“Kalau kota yang benar-benar ada rohnya, ada soul of the city akan terasa hangat. Tapi ada juga kota yang modern, gedungnya sangat bagus, semuanya seperti sophisticated, modernitas, tapi kita tidak merasakan kehangatan. Nah, kuncinya di situ sebenarnya, yang kita bangun tidak hanya pusat pemerintahan, yang akan kita bangun adalah kota yang liveable, sehingga kita merasakan bagaimana kota itu memiliki kehangatan, bagaimana kota itu memiliki satu interaksi antarwarga yang merepresentasikan satu social cohesion yang baik,” kata Bambang dalam webinar Indonesia Data and Economic Conference (IDE) Katadata 2022 dengan tema ‘Nusantara-Building a New Capital City', Selasa (5/4/2022).

Salah satu konsep yang akan dikembangkan dalam pembangunan IKN adalah untuk menjadi kota cerdas, karena itu menurut Bambang diperlukan peran teknologi sebagai infrastruktur dan ekosistem digital yang memadai untuk mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, tantangan terbesar dalam pemindahan ibu kota negara adalah masalah waktu, karena itu berarti harus memindahkan sekitar 60.000 orang yang juga harus dipikirkan tentang tempat tinggalnya dan fasilitas lain seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan dan sebagainya.

Tantangan lainnya dalam pemindahan ibu kota negara adalah tetap harus memperhatikan kondisi sosial, kebudayaan, serta jangan sampai merusak lingkungan yang sudah ada sebelumnya.

Di sisi lain, tantangan yang datang dari segi pembiayaan dalam pemindahan ibu kota negara justru membuka banyak peluang yang bersumber dari empat hal. Empat hal yang menjadi sumber pembiayaan itu adalah public, private, people dan partnership.

Menurut Bambang, untuk pembiayaan yang bersifat public berasal dari APBN, yang telah dilakukan dari tahap awal hingga tahun 2024. Sedangkan yang bersifat private berasal dari investor maupun kerjasama pemerintah dengan pihak swasta. Sementara, pembiayaan yang bersifat people berasal dari creative financing atau usulan dari masyarakat.

“Satu atau dua tahun ke depan, kami lebih ke arah koordinasi dari kementerian dan lembaga yang sudah memiliki program-program dalam membangun IKN. Contohnya infrastruktur, infrastruktur ini sedang dibangun gencar-gencarnya saat ini oleh Kementerian PUPR, yaitu akses jalan tol dari Balikpapan langsung menuju ke IKN, Nusantara, di mana nanti dimungkinkan ultimate goalnya 35 menit kita sampai ke IKN, meskipun awalnya mungkin 50 menit dulu,” pungkas Bambang.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait