Tax Amnesty dan Keresahan Lapangan Banteng

Kandasnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak membuat pemerintah pusing tujuh keliling. Berbagai upaya sedang dilakukan. Terganjal langkah Senayan.
Muchamad Nafi
29 Februari 2016, 21:36
Kementerian Keuangan
Arief Kamaludin|KATADATA
Kementerian Keuangan

 

Aneka Jurus Selamatkan Anggaran

Menteri Bambang Brodjonegoro akhirnya bersikap realistis setelah Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak ditunda oleh Badan Musyawarah DPR. Dia berencana mengajukan usulan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 pada Juli mendatang. Pemerintah akan mendasarkan pada laporan ekonomi semester satu. Pada saat itu, dia juga berharap sudah ada kepastian mengenai pembahasan tax amnesty.

Menurutnya, tax amnesty  penting untuk mengukur potensi pemasukan kas negara. Apalagi dengan penurunan harga minyak dunia, penerimaan negara diperkirakan merosot Rp 90 triliun. Belum lagi selisih antara penerimaan dan target atau shortfall pajak diperkirakan mencapai Rp 200 triliun. Meskipun tanpa acuan yang pasti mengenai penerimaan, Bambang ingin tetap melanjutkan pembahasan APBN-P 2016. (Baca: Perubahan APBN 2016 Menunggu Kepastian Tax Amnesty).

Jika kebijakan ini gagal, pemerintah akan memotong belanja negara dalam jumlah cukup besar. Adapun menambah utang merupakan opsi akhir. Sebab, pemerintah juga harus menjaga agar defisit anggaran tidak melebihi tiga persen. Meski begitu, dia berharap beleid untuk menambah penerimaan negara tetap dibahas, entah pada semester satu atau paruh kedua akhir tahun ini.

Dalam hitungannya, bila tax amnesty tidak ditetapkan, kemungkinan ada selisih antara target dan penerimaan pajak sebesar Rp 290 triliun pada tahun ini. Konsekuensinya, akan ada pemotongan belanja, terutama belanja Kementerian dan Lembaga, juga selain dua institusi tersebut. “Subsidi elpiji juga akan turun, karena harganya kan turun,” ujar dia usai acara penandatanganan perjanjian kerja sama proyek Palapa Ring di Jakarta, Senin, 29 Februari 2016.

Selain memotong anggaran, Bambang juga membuka ruang pelebaran defisit dari 2,15 menjadi 2,31 persen terhadap Produk Domestik Bruto yang mencapai Rp 12.707 triliun. Artinya, defisit akan membengkak Rp 20 triliun menjadi Rp 293,2 triliun. Bila perkiraan ini sesuai, maka pemerintah tidak perlu menambah utang. Lalu, dari mana uang untuk menutup defisit tambahan ini? “Kami masih punya sisa kas tahun lalu Rp 20 triliun. Nah, itu mau kami pakai untuk pembiayaan, tanpa harus nambah utang,” tutur dia.

Tak hanya itu, belanja negara yang sifatnya mendadak seperti Asian Games 2018 juga akan dipangkas. Rencananya, Rp 700 miliar akan dipakai guna merenovasi Gelora Bung Karno, Jakarta.

Di lain kesempatan, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah perlu mempersiapkan langkah efisiensi anggaran guna mengantisipasi skenario terburuk, yakni jika tax amnesty ditolak Dewan. Meski begitu, penghematan itu tidak harus dengan memotong anggaran. “Tapi membuat anggaran lebih efisien,” ujar Darmin.

Ekonom Bank Central Asia David Sumual mengatakan potensi pemasukan dari tax amnesty sebenarnya cukup besar, Rp 60-80 triliun. Namun, melihat perkembangan politik di Senayan, kecil kemungkinan tujuan tersebut tercapai. “Saya pikir, terlalu bergantung pada tax amnesty riskan melihat kemungkinan masih ada tarik menarik di DPR,” ujarnya kepada Katadata.

Karena itu, pilihan untuk keluar dari tekanan rendahnya penerimaan pun akan seperti tahun lalu. Pertama dengan mengurangi belanja modal, termasuk menunda penyertaan modal negara. Hal ini lebih memungkinkan bila harus memotong belanja rutin. Adapun pilihan kedua dengan menambah utang, yang juga pelik dilaksanakan. (Baca: Tax Amnesty Diganjal DPR, Ditjen Pajak Bisa Adu Kewenangan).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyayangkan tertundanya tax amnesty. Selain bakal mengancam penerimaan negara, hal itu dapat menurunkan kepatuhan para wajib pajak. Sebab, wajib pajak membutuhkan kepastian aturan untuk membuat perkiraan dan rencana usaha. Jika diterapkan April, wajib pajak bisa menyelesaikan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan tax amnesty bersamaan. Tetapi bila berlaku di paruh kedua tahun ini, potensinya berkurang.

Reporter: Muchamad Nafi, Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait