Bangun Infrastruktur Bukan untuk Mewah-mewahan
Dari sekian banyak menteri di Kabinet Kerja, Basuki Hadimuljono merupakan salah satu yang bisa dibilang paling jarang berada di kantornya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini sibuk ‘blusukan’ meninjau proyek-proyek infrastruktur di bawah Kementeriannya.
Hasil kerja kerasnya mungkin bisa terbayar. Proyek-proyek infrastruktur di Kementerian PUPR yang ditargetkan selesai pada 2019, hingga tahun ini sudah banyak yang hampir rampung, misalnya proyek jalan nasional yang sudah 99 persen. Dia mampu menunjukkan keberhasilan fokus kerja pemerintahaan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang fokus pada pembangunan infrastruktur.
Menurut dia, untuk mengejar ketertinggalan dan mengejar target infrastruktur, tidak ada pilihan lain kecuali bekerja dengan ritme ‘rock and roll’. Seringkali dia mengabaikan waktu libur akhir pekannya dengan datang ke lokasi-lokasi proyek jalan, bendungan, dan proyek lain di bawah Kementeriannya.
Di sela kesibukan Basuki mengunjungi dan mengawasi pelaksanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Tanah Air, reporter Katadata Ameidyo Nasution mendapat kesempatan untuk mewawancarainya di Ambarawa, Jawa Tengah, Minggu (15/10).
Mengapa pemerintah begitu gencar membangun infrastruktur?
Dalam pemikiran saya, pembangunan infrastruktur ini untuk mengejar ketertinggalan dalam meningkatkan daya saing. Jadi, mengapa fokus pemerintahan Pak Jokowi-JKmembangun infrastruktur, ini bukan untuk mewah-mewahan.
Peringkat daya saing infrastruktur Indonesia cukup rendah. Tidak usah bicara Singapura, kita sudah kalah dari Malaysia, Thailand, dan Filipina. Padahal, pertama kali Filipina bangun tol itu, perusahaan Indonesia yang bangun. Perusahaan Mbak Tutut itu (PT Cipta Marga Nusaphala Persada Tbk). Karena itulah, kami fokus di infrastruktur.
Dalam tiga tahun ini sudah terlihat hasilnya?
Sekarang sudah ada hasilnya. Dalam laporan World Economic Forum (WEF), Indeks daya saing infrastruktur Indonesia pada 2015-2016 berada di peringkat 62, naik menjadi 60 pada 2016-2017. Dan sekarang (2017-2018) daya saingnya sudah berada di peringkat 52. Peningkatan indeks infrastruktur ini membuat peringkat Indeks Daya Saing Global (GCI) Indonesia ini meningkat dari 41 menjadi 36.
Bagaimana progres pembangunan infrastruktur di bawah Kementerian PUPR?
Konektivitas jalan sudah jelas progresnya. Targetpembangunan 2.650 kilometer jalan nasional (pada 2019) sudah pasti akan tercapai. Kami membangun jalan Trans Papua, jalan perbatasan, dan jalan nasional lain. Pada 2017 ini penambahannya secara kumulatif dari 2015 sudah mencapai 2.623 km (99 persen target hingga 2019). Tahun depan sudah pasti ada tambahan lagi.
Progres pembangunan jembatan pasti mengikuti. Jalan tol lebih besar lagi, program kami kan 1.000 km hingga 2019. Pada 2015 yang sudah selesai itu 132 km dan 2016 sepanjang 44 km. Dengan penambahan tahun ini, totalnya menjadi 658 km.
Pada 2019 total tambahannya bisa 1.851 km. Ini prestasi yang sering Pak Presiden sampaikan. Sebelum 2015, total panjang tol yang sudah terbangun itu hanya 780 km. Ini lima tahun kita ketambahan 1.851 km.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (ANTARA FOTO)
Bendungan dan perumahan?
Bendungan juga begitu. Target kami 65 bendungan, 16 yang lama, sisanya baru. Tahun ini selesai29 bendungan. Dari target 1.893 embung juga hingga kini yang sudah selesai sebanyak 840 embung.
Program sejuta rumah, kami ingin memperkecil backlog (kekurangan pasokan), dari 13 koma sekian juta, sekarang tinggal 11,6 juta. Progresnya, 2015 sebanyak 699.770 unit, 2016 sebanyak 805.169 unit, dan 2017 hingga Oktober sudah 700.000 unit. Mudah-mudahan Desember bisa sejuta atau minimal lebih dari 800.000 unit.
Dampak tol dalam memunculkan ekonomi baru ?
Kalau dalam persaingan, bukan antara yang besar dan yang kecil, tapi yang cepat, murah, dan bagus. Itu daya saing yang akan dimenangkan atau dalam rangka mempercepat. Biaya transportasi dan biaya logistik kita itu 2,5 kali biaya logistik di Malaysia. Karena, memang kemacetan atau jalan rusak menjadi penyebabnya.
