Istana Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Kehalalan Vaksin Covid-19

Vaksin meningitis belum mendapatkan sertifikasi halal saat pertama kali tersedia di Indonesia pada 2010, namun saat itu boleh digunakan untuk keadaan darurat.
Image title
5 November 2020, 18:27
Seorang relawan menunjukkan nomor antrean uji klinis vaksin Covid-19 buatan Sinovac (Tiongkok) usai pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Dago, Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8).
ANTARA FOTO/Novrian Arbi/foc
Seorang relawan menunjukkan nomor antrean uji klinis vaksin Covid-19 buatan Sinovac (Tiongkok) usai pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Dago, Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8).

Pengembangan vaksin Covid-19 masih berlanjut. Pemerintah pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi untuk menolak vaksin lantaran faktor kehalalannya, sebelum ada pernyataan resmi dari lembaga terkait.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad menjelaskan, pemerintah turut melibatkan berbagai organisasi keagamaan untuk memastikan informasi yang cukup tentang vaksin virus corona. "Pemerintah ingin ada keterbukaan informasi terkait produksi vaksin," kata Rumadi, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (5/11).

Rumadi menyebutkan, vaksin merupakan ikhtiar untuk mencegah penyakit. Karena itu, berbagai riset untuk mencari vaksin harus didukung.

Menurutnya, riset pencarian vaksin ini sejalan dengan ajaran Rasulullah. “Kata Rasul, Likulli da’in dawaa’ atau setiap penyakit pasti ada obatnya. Namun obat harus diupayakan dan dicari, tidak datang dengan sendirinya," ujarnya.

Advertisement

Ketua Lajnah Kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) NU itu pun yakin, para ulama mempunyai perangkat keilmuan dan juga kearifan untuk tidak menghalangi penggunaan vaksin, jika vaksin yang tersedia belum bisa dipastikan kehalalannya.

"Tapi dalam keadaan darurat, jika belum ada obat yang lain, Islam tidak melarang mengkonsumsi obat tersebut," ujar Rumadi.

Mneurut survei Kementerian Kesehatan, masalah agama, termasuk kehalalan merupakan salah satu alasan masyarakat menolak vaksin. Simak Databoks berikut:

Pernyataan Rumadi merujuk pada hukum Islam mengenai teori darurat atau nadhariyat ad-darurah. Ada juga pembahasan tentang rukhsah atau kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT.

Kemudahan itu sebagai jalan bagi umat Islam jika dihadapkan pada situasi yang mengancam jiwa, hal yang sangat dilindungi Islam (hifz an-nafs). Ia memastikan, para ulama Indonesia sangat memahami hal tersebut dan akan memberi panduan yang memudahkan, bukan mempersulit.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan, vaksin yang tidak berlabel halal bisa digunakan oleh masyarakat, namun harus mendapatkan ketetapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia pun menyinggung ketika vaksin meningitis 2010 tersedia di Indonesia belum mendapatkan sertifikasi kehalalan.

Saat itu, MUI menetapkan keputusan haram terhadap vaksin meningitis buatan Glaxo Smith Kline dari Belgia. “Seperti vaksin meningitis itu ternyata belum ada yang halal, tetapi kalau itu tidak ada atau kalau tidak digunakan vaksin akan timbul kebahayaan akan timbulkan penyakit berkepanjangan, maka bisa digunakan secara darurat,” ujar Ma'ruf Amin pada pertengahan Oktober lalu.

Untuk saat ini, sebelum vaksin Covid-19 tersedia, pemerintah kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak mendorong penambahan jumlah kasus positif Covid-19.

"Sekarang yang kita perlukan adalah melakukan kegiatan ekonomi tersebut, jangan sampai menimbulkan kasus," kata Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (26/10).

Ia mencontohkan salah satu aktivitas ekonomi di pasar. Wiku mengatakan bahwa pasar merupakan tempat bagi masyarakat untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan Gerakan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, potensi penularan Covid-19 bisa ditekan.

Langkah itu lebih efektif mencegah penularan jika dilakukan secara kolektif. "Jadi adaptasinya bukan adaptasi individu, melakukan 3M, protokol kesehatan, tetapi juga adaptasi dalam menjalankan kegiatan ekonominya," kata Wiku.

Wiku menunjukkan bahwa beberapa jurnal internasional menyatakan bahwa mencuci tangan dengan sabun dapat menurunkan risiko penularan sebesar 35%. Sedangkan memakai masker kain dapat menurunkan risiko penularan sebesar 45%, dan masker bedah dapat menurunkan risiko penularan hingga 70%. Yang paling utama, menjaga jarak minimal 1 meter dapat menurunkan risiko penularan sampai dengan 85%.

Reporter: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria

Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait