Hasil Penggunaan Antigen Belum Tampak, Tes Covid-19 Justru Berkurang
Pemerintah telah menetapkan penggunaan rapid test antigen sebagai metode pelacakan kasus Covid-19. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum menunjukkan tanda keberhasilan. Puskesmas masih disibukkan dengan persiapan vaksinasi corona dan penanganan korban banjir.
"Tracing belum meningkat. Dari data pengetesan saja malah turun," kata Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman saat dihubungi Katadata, Senin (22/2).
Sebagaimana diketahui, rapid test antigen dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam pemeriksaan Covid-19 untuk pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining kasus dalam kondisi tertentu. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 yang berlaku mulai 8 Februari 2021.
Peningkatan pelacakan semestinya bisa tercermin dari tes jumlah tes yang juga meningkat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pada Sabtu (20/2), spesimen yang diperiksa melalui laboratorium sebanyak 69.479 sampel. Kemudian, jumlahnya menurun pada Minggu (21/2) dan Senin (22/2) masing-masing 42.837 sampel dan 46.562 sampel.
Dicky menilai, kondisi tersebut terjadi karena ketidaksiapan petugas di lapangan. Sebab, para petugas puskesmas tengah sibuk mempersiapkan program vaksinasi Covid-19. Terlebih, puskesmas juga fokus menangani korban banjir di beberapa daerah.
Selain itu, penambahan tenaga pelacakan melalui Babinsa, Babinkamtibmas, TNI, dan Polri dinilai belum menunjukkan hasil. Sebab, mereka memerlukan waktu untuk bisa bekerja sama dengan sistem kesehatan yang telah terbentuk.
Oleh karena itu, ia mengusulkan pemerintah membentuk klinik demam guna mengurangi beban pelayanan puskesmas. Klinik tersebut telah dibentuk di beberapa negara lainnya, seperti Australia.
Melalui klinik 24 jam tersebut, deteksi dini dan penanganan dini bisa dilakukan untuk memutus transmisi Covid-19. Kemudian, klinik demam dapat menyediakan layanan konsultasi, pemeriksaan, promosi kesehatan, screening test, dan tracing tanpa mengganggu kinerja puskesmas.
Berikut Databoks penambahan kasus harian Covid-19 di Indonesia:
Sementara, Koordinator Data Kawal Covid-19 Ronald Bessie mengatakan, penggunaan rapid test antigen sebagai screening Covid-19 bisa mempermudah tracing. Namun, ia belum bisa melihat dampak dari kebijakan tersebut karena belum ada laporan dari pemerintah.
Menurutnya, penggunaan rapid test antigen untuk tracing memang telah berjalan, seperti di Jawa Barat. Namun, belum ada rincian data yang memisahkan antara pengetesan yang berasal dari rapid test antigen dan tes polymerase chain reaction (PCR). "Integrasi data masih kacau balau," ujar dia.
Bila permasalahan tracing tidak ditangani, positivity rate akan ikut meningkat. Sebagaimana diketahui, positivity rate yang tinggi mencerminkan masih banyak penularan di masyarakat serta pelacakan yang belum memadai.
Oleh karena itu, ia menilai perbaikan tracing perlu dilakukan dengan mendorong masyarakat yang kontak erat untuk melaporkan diri ke puskesmas. Namun, hal ini belum diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan.
"Kalau ada payung hukumnya, enak. Seperti Satgas Jawa Barat, mereka menentukan setiap kontak erat perlu dites," ujar Ronald.
Selain itu, Dinas Kesehatan perlu mengalokasikan slot PCR untuk setiap puskesmas sesuai dengan jumlah orang yang dites per harinya. Selama ini, alokasi slot PCR di puskesmas bergantung pada permintaan dari puskesmas sehingga proses testing menjadi birokratis.
"Jadi sifatnya jangan sesuai permintaan, tapi pre-provided kepada puskesmas supaya tidak rumit," ujar dia.
Selain itu, upaya tracing juga perlu diitingkatkan di perkantoran. Hal ini pula yang telah diterapkan di Surabaya.
Bila ada pegawai yang positif Covid-19, kantor sebaiknya melapor kepada puskesmas terdekat. Selanjutnya, puskesmas dapat melakukan tracing di kantor tersebut guna mengetahui apakah transmisi terjadi di kantor.
Di sisi lain, kantor yang melapor harus mau bekerja sama dengan Dinkes setempat untuk diaudit protokol kesehatannya dan bersedia memperbaiki diri bila ditemukan kesalahan prosedur. Sebab, kantor, pabrik, atau tempat usaha bertanggung jawab pada kemungkinan transmisi di dalamnya. “Hal ini telah dilakukan di Sumatera Barat,” ujar dia
