Moeldoko Sebut 5 Masalah Pertanian, Lahan Sempit hingga Harga Rendah
Indonesia merupakan negara agraris. Namun, Ketua Umum DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko menyebut, masih ada lima persoalan di sektor pertanian Indonesia.
Yang pertama adalah masalah lahan. "Tanah kita itu sempit, khususnya di Jawa. Ini memang ada kondisi paradoks, di Jawa tanah sempit penduduk banyak, di luar Jawa lahan luas penduduk sedikit," kata Moeldoko dalam Indonesia Food Summit 2021 yang digelar oleh Media Indonesia, Selasa (25/5).
Bukan hanya luas tanahnya yang kurang, kualitas tanah juga dinilainya banyak yang rusak. “Ini karena penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan, uncontrol. Tidak menghiraukan bagaimana nasib tanah ke depan," ujarnya.
Lalu persoalan kedua adalah mengenai permodalan. Moeldoko yang kini juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan itu menyatakan bahwa hingga saat ini petani tidak menyerap maksimal Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena mayoritas masih unbankable.
"Pemerintah telah siapkan KUR. KUR yang disiapkan itu Rp50 triliun lebih tapi daya serapnya tidak seperti yang dibayangkan karena masyarakat kita tidak bankable," ujarnya.
Persoalan ketiga terkait teknologi. Menurutnya, petani di Indonesia cenderung tertinggal dalam penyerapan teknologi yang berkembang.
Simak Databoks berikut:
Selanjutnya persoalan manajerial. Moeldoko menambahkan, petani Indonesia belum terbiasa me-manage aspek bisnis dalam kegiatan pertaniannya. Hal itu membuat hasil pertanian tidak optimal.
Terakhir, mengenai persoalan pasca panen yaitu losses atau penyusutan. Menurutnya, penyusutan hasil panen bisa mencapai 10% karena pengolahan pascapanen tidak efisien.
Kondisi ini bisa diperbaiki dengan memperbaiki alat-alat pengolahan pascapanen. "Dengan cara modernisasi menggunakan alat harvester itu penyusutannya bisa menjadi 3-4%," ujarnya.
Moeldoko menambahkan, persoalan yang kerap dihadapi oleh petani di masa panen adalah masalah harga. Pasokan yang besar saat panen kerap membuat harga jatuh.
"Persoalan harga, petani sering teriak harga tetap pasar yang mengatakan menentukan antara suplai-demand. Harusnya pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan harus bisa mengaturnya," kata Moeldoko.
