Luhut Bantah Punya Bisnis Tambang di Papua
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah keterlibatannya dalam bisnis tambang di Papua.
Sebelumnya, Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti menyebut sejumlah pejabat publik dan petinggi TNI-Polri memiliki bisnis tambang di Papua, termasuk Luhut. Atas tudingan tersebut, Luhut pun melaporkan keduanya ke Bareskrim Polri.
Luhut menyarankan kedua aktivis itu untuk melihat harta kekayaan miliknya yang sudah dilaporkan ke KPK. Ia juga mempersilakan Haris Azhar untuk membuka data bisnis tambang emas di Intan Jaya, Papua. Ia meyakini data tersebut tidak akan membuktikan apapun. "Silakan saja di media sekarang. Dari sekarang juga bisa buka di media kok," kata Luhut usai menjalani klarifikasi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/9).
Luhut menambahkan dirinya sama sekali tidak punya bisnis di Papua, termasuk sektor pertambangan. Ia menegaskan keputusan untuk melaporkan dua aktivis tersebut karena keduanya tidak kunjung meminta maaf.
"Ini saya kira penting. Jadi, pembelajaran untuk semua jangan sembarang ngomong. Jangan berdalih hak asasi manusia atau kebebasan berekspresi yang membuat orang lain jadi susah, tidak boleh begitu," kata Luhut.
Menanggapi pelaporan Luhut, para penggiat masyarakat sipil melaporkan perseteruan itu kepada Komnas HAM. Selain meminta lembaga itu melindungi Haris dan Fatia, Tim Advokasi Bersihkan Indonesia juga meminta Komnas HAM menyelidiki penempatan militer di Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Dalam dokumen ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua (Kasus Intan Jaya)’ yang diterbitkan koalisi masyarakat sipil, Luhut disebut-sebut memang punya bisnis tambang di Papua melalui PT Madinah Qurrata Ain (MQ). Pemilik MQ adalah West Wits Mining yang juga membagi 30% sahamnya kepada PT Tobacom Del Mandiri yang terafiliasi dengan PT Toba Sejahtera Group, di mana Luhut memiliki saham minoritas di perusahaan tersebut.
