Peluang PDIP Rebut Kursi Mendagri Dinilai Sulit Diprediksi
Rencana perombakan kabinet atau reshuffle yang mencuat belakangan dibarengi kabar PDIP yang mengincar kursi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pengamat politik menilai peluang PDIP menduduki kursi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sukar diprediksi.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Presiden Joko Widodo punya gaya politik yang susah ditebak. Ia menilai presiden saat ini tidak bisa ditekan partai manapun. “Jokowi punya objektivitas tersendiri soal reshuffle,” ujarnya kepada Katadata, Senin (4/10).
Kendati demikian, Adi menyebut peluang PDIP menggeser posisi Tito Karnavian sebagai Mendagri tetap terbuka. Apalagi posisi menteri ini dalam kabinet juga sangat strategis. Salah satunya adalah kewenangan menunjuk pelaksana tugas kepala daerah, yang tentunya tetap harus disetujui Presiden.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menyebut ada kemungkinan tukar guling antar Tito dan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan RB. Motivasi utamanya adalah untuk mengamankan gelaran Pemilu 2024. Pasalnya, selain berwenang menunjuk plt. kepala daerah, Mendagri juga akan punya pengaruh besar terhadap tim seleksi penyelenggara pemilu di daerah.
“PDIP tentu ingin berkuasa tiga kali berturut-turut,” ujarnya saat dihubungi Katadata, Senin (4/10).
Ujang menyebut jika Presiden memang ingin melakukan reshuffle, itu harus dilakukan secepat mungkin. Semakin lama ditunda, maka para menteri akan menunggu dengan harap-harap cemas. Apalagi bagi menteri-menteri profesional yang tidak punya latar belakang partai.
“Mereka [menteri profesional] kemungkinan akan dikorbankan kalau ada reshuffle,” ujarnya.
Menurut Ujang, potensi menggeser menteri non-partai sangat terbuka lebar. Hal ini terutama untuk mengakomodir jatah Partai Amanat Nasional (PAN) yang masuk koalisi. Adapun jatah menteri dari kalangan partai kemungkinan tidak akan berubah, hanya bertukar tempat saja.
Di sisi lain, pihak PDIP masih bungkam soal reshuffle. Politisi PDIP Hendrawan Supratikno mengaku belum mendengar kabar soal tukar guling jabatan Mendagri dan Menpan RB. Ia menegaskan hal tersebut menjadi kewenangan ketua umum partai sepenuhnya. “Itu bukan zona diskusi kami,” ujarnya melalui pesan singkat kepada Katadata, Senin (4/10).
