Soal Aturan Pemeriksaan Prajurit, Panglima TNI Sebut Tidak Menghambat

Mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengeluarkan aturan soal mekanisme pemeriksaan prajurit oleh aparat.
Image title
23 November 2021, 16:54
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (tengah) didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (depak kiri) dan Wakil KSAL Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono (depan kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat berkunjungan
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (tengah) didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (depak kiri) dan Wakil KSAL Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono (depan kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat berkunjungan ke Mabes TNI AL di Cilangkap, Jakarta, Senin (22/11/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.

Mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerbitkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 sebelum melepaskan jabatannya. Ketentuan itu berisi mekanisme pemanggilan anggota TNI oleh aparat penegak hukum.

Dalam surat tersebut, ada empat poin utama yang menjadi pembahasan. Pertama, pemanggilan prajurit TNI oleh Polri dan KPK harus melalui Komandan atau Kepala Satuan. Kedua, jika tidak sesuai prosedur maka Komandan harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Ketiga, prajurit TNI yang diperiksa harus didampingi perwira hukum atau perwira satuan. Keempat, pemeriksaan prajurit TNI dapat dilakukan di kantor aparat hukum dengan didampingi perwira.

Surat itu ditandatangani oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono tertanggal 5 November 2021.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut aturan tersebut bukan untuk menghalangi pemeriksaan. Namun, prosedur proses hukum bagi anggota TNI telah diatur oleh undang-undang.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati adanya aturan tersebut. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK meyakini aturan tersebut tidak akan menghambat proses-proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk KPK.

Terlebih dalam konteks pemberantasan korupsi sebagai "extra ordinary crime", Ali mengatakan komitmen, dukungan, dan sinergi seluruh elemen masyarakat melalui peran dan tugas fungsinya masing-masing sangat dibutuhkan. Ia menegaskan KPK dan TNI mempunyai semangat yang sama untuk mendukung pemberantasan korupsi.

"Baik melalui pendekatan pencegahan, penindakan maupun pendidikan untuk memupuk pribadi yang berintegritas dan antikorupsi," ucap Ali, dikutip dari Antara, Selasa (23/11)

 

Reporter: Rezza Aji Pratama
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait