Cegah Varian Covid-19, DPR Minta Pemerintah Tutup Akses dari Afsel
DPR meminta pemerintah menutup akses masuk warga dari Afrika Selatan dan negara-negara lain yang teridentifikasi terpapar varian baru Covid-19 B.1.1.529.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Dia berharap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera melakukan penelitian, mencari informasi dan data yang akurat perihal adanya varian virus baru B.1.1.529.
"Saya pikir, hal ini penting untuk dilakukan sebagai upaya tindakan pencegahan, mitigasi dan melindungi rakyat Indonesia dari varian virus baru Covid-19," kata Sufmi Dasco dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Sufmi mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, varian baru tersebut dapat bermutasi dua kali lipat lebih banyak dari pada jumlah mutasi pada varian Delta. Menurutnya, menghadapi varian Delta saja Indonesia sudah kewalahan seperti rumah sakit penuh, para nakes kelelahan, obat-obatan susah, oksigen sulit dan berjatuhan korban meninggal yang tidak sedikit.
"Pemerintah harus mengambil langkah tegas agar varian B.1.1.529 yang katanya lebih ganas daripada varian Delta ini tidak masuk ke negara kita," ujarnya.
Dasco menjelaskan, selain menutup sementara perjalanan dari Afrika Selatan dan negara lain yang teridentifikasi, pemerintah Indonesia juga harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Dia mencontohkan, bagi para wisatawan asal Indonesia yang kembali dari tujuan negara-negara tersebut harus dikarantina, dan dipastikan tidak teridentifikasi varian virus baru.
Sebelumnya, sejumlah ilmuwan Afrika Selatan telah mendeteksi varian baru Covid-19 dalam jumlah kecil. Meski demikian varian yang disebut B.1.1.529 itu memiliki konstelasi mutasi yang tak normal.
Para ilmuwan mengatakan, varian tersebut menjadi perhatian karena dapat menghindari respons imun tubuh serta lebih menular. Ilmuwan pun tengah bekerja untuk memahami dampak mutasi tersebut.
"Meskipun datanya terbatas, para ahli bekerja lembur dengan semua sistem pengawasan yang ada untuk memahami varian baru dan implikasi potensialnya," kata Institut Nasional untuk Penyakit Menular (NICD) dikutip dari Reuters pada Jumat (26/11).
