Survei LSI: Mayoritas Warga Menolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Mayoritas warga menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2024, menurut survei yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan survei dilakukan menggunakan kontak telepon kepada 296.982 responden secara acak di seluruh Indonesia. Hasilnya, sebanyak 68%-71% responden berpendapat Jokowi harus mengakhiri jabatannya pada 2024 baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi, atau pembangunan Ibu Kota Negara.
Sebanyak 70,7% menolak meski pandemi belum berakhir, 68,1% menolak meski sedang gencar pemulihan ekonomi akibat pandemi, dan 69,6% menolak meski pemindahan IKN masih berlangsung.
“Jadi dari survei ini, isu perpanjangan masa jabatan presiden itu ditolak oleh masyarakat”, ujar Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam paparannya pada Kamis (3/3).
LSI membagi responden menjadi dua kategori yakni responden yang mengetahui dan tidak mengetahui isu ini. Responden yang mengetahui, 74%-75,5% di antaranya menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Sementara dari responden yang tidak mengetahui isu ini, 62,2%-67,5% dari total keseluruhan responden yang menolak.
“Jika semakin isu ini diketahui publik, masyarakat semakin menolak. Tapi sikap dasar masyarakat adalah menolak," kata Djayadi.
Survei LSI juga dilakukan dengan membagi respondennya berdasarkan wilayah. Dari survei itu diperoleh hasil bahwa hampir seluruh masyarakat di berbagai wilayah menolak gagasan perpanjangan masa jabatan presiden. Kurang dari 30% responden di masing-masing wilayah yang menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden. Hanya Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Maluku, dan Papua yang 45% respondennya menyatakan setuju
