Berita Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Mahasiswa dari berbagai universitas mulai bergerak demo menuju Gedung DPR pada Senin 11 Maret 2022 pukul 13.00 WIB.

Parpol pendukung wacana penundaan pemilu atau membuat masa jabatan presiden menjadi tiga periode tak memiliki banyak pilihan politik lagi.

Untuk mengamankan demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022, secara keseluruhan 5.626 personel gabungan Polri dan TNI diturunkan.

Menurut Jokowi, sosialisasi kepada masyarakat penting untuk menghindari spekulasi mengenai penundaan pelaksanaan pemilu, atau memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode

BEM Nusantara menemui Ketua Wantimpres Wiranto hari ini. Mahasiswa menyatakan penolakannya terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Jokowi dalam sidang kabinet telah memerintahkan para menteri menghentikan polemik perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan (Pemilu), urusan perpanjangan (masa jabatan Presiden), enggak," kata Jokowi.

Kelompok relawan Jokowi sepakat tunduk pada konstitusi, karena demokrasi tidak boleh dicederai untuk kepentingan golongan tertentu.

Dukungan yang disampaikan kepala desa untuk menambah masa jabatan Jokowi belum tentu mewakili suara para pemilih di desa.

Berdasarkan konstitusi, hanya MPR yang berwenang melakukan amandemen UUD 1945, untuk mewujudkan wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden.

APDESI mengaku aspirasi tiga periode kepada Jokowi itu lumrah. Namun, tidak ada arahan dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan Ketua Dewan Pembina APDESI.

Sambil menjaring dan menyampaikan aspirasi terkait penundaan Pemilu, kader PKB menyuarakan Cak Imin sebagai kandidat capres pada Pemilu 2024.

Jokowi mengaku kerap mendengar suara yang mendorongnya memperpanjang masa jabatan

Mayoritas responden dari hasil survei yang dilakukan tiga lembaga menolak rencana penundaan pemilu.

Meski secara aspek hukum sulit memasukkan poin penundaan Pemilu dalam amendemen undang-undang dasar, lobi-lobi politik dapat membuatnya terjadi.