- Partai NasDem sejatinya ingin mengumumkan deklarasi capres pada November mendatang, tetapi dipercepat di tengah agresivitas KPK mengusut dugaan kasus korupsi Formula E yang melibatkan Anies Baswedan.
- NasDem masih perlu memperkuat posisi dengan membangun koalisi agar bisa mengamankan jalan Anies.
- Anies dinilai memiliki pilihan terbatas dalam mencari pendamping wakil presiden.
Gemuruh riuh kader partai Nasional Demokrat terdengar Senin (3/10) pagi, di kantor DPP Partai Nasional Demokrat. Para kader menyambut antusias deklarasi Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden NasDem di 2024.
“Anies Presiden! Anies Presiden!,” teriak para kader.
Paloh kemudian menjelaskan alasannya memilih Anies lantaran memiliki visi yang sama dengan Nasdem, baik secara makro dan mikro. Ia pun berharap agar Anies bisa menjadi pemimpin yang membawa persatuan dan mendorong perbaikan karakter bangsa. Anies pun menyambut dukungan ini dengan kesediaan hati, sekaligus meminta izin untuk menuntaskan kepemimpinannya di DKI Jakarta.
Ini kabar yang mengejutkan dalam peta politik nasional. Sebelumnya, beredar kabar NasDem baru akan melakukan deklarasi capres pada November mendatang. Sejumlah petinggi Nasdem yang dihubungi Katadata juga mengonfirmasi soal ini.
“Keputusan ini memang mendadak banget,” kata salah seorang petinggi NasDem.
Ketika Surya Paloh ditanya alasannya mempercepat deklarasi, ia menjawab diplomatis. Menurutnya birokrasi di NasDem tidak berbelit-belit. Ia hanya perlu musyawarah sebentar dengan para petinggi partai lainnya, kemudian mengambil keputusan.
“Saya melihat ini hari baik, sederhana.” katanya.
Kendati demikian, Surya Paloh mengklaim ia bahkan sudah menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait keputusan ini. Ia mengaku terus menjalin komunikasi personal dengan Presiden, termasuk kabar soal deklarasi Anies Baswedan.
“Beliau ucapkan baik, bagus. Saya menghargai itu,” kata Paloh, mengutip ucapan Jokowi.
Deklarasi dadakan Anies Baswedan sebagai capres NasDem ini memantik perhatian publik. Pasalnya, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah intens menyelidiki kasus Formula E. Anies bahkan sudah pernah dipanggil pada 7 September 2022 silam dan menjalani pemeriksaan hingga 11 jam.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya akan melanjutkan penanganan kasus dugaan korupsi Formula E, meskipun NasDem sudah mengusung Anies sebagai capres.
“KPK sangat menyayangkan proses penanganan perkara Formula E yang telah taat asas dan prosedur hukum ini justru kemudian diseret-seret dalam kepentingan politik oleh pihak-pihak tertentu," kata Ali.
Sementara itu, Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai saat ini memang ada kekuatan politik yang terlihat ingin menjegal Anies menuju kursi RI-1.
“Target operasi politik kompetitor Anies adalah menciptakan damage lebih dulu untuk mengalienasi Anies dari Pilpres, untuk selanjutnya bisa dihentikan kasusnya ketika Anies tidak lagi masuk dalam pusaran politik nasional,” jelas Umam.
Umam menilai langkah NasDem mempercepat deklarasi calon presiden ini menjadi langkah penting untuk mengamankan jalan Anies. Selanjutnya, NasDem bisa mendorong koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat untuk memperkuat posisi.
“Jika gerbong koalisi ini dideklarasikan, maka akan menjadi kekuatan koalisi terbesar dengan angka 28,5% kursi di DPR, melampaui rencana koalisi lainnya,” ujarnya pada Katadata, Senin (3/10).
Panaskan Tensi Politik
Manuver Partai NasDem mempercepat deklarasi pencapresan Anies kian memanaskan peta politik di Tanah Air. Tak lama setelah Paloh mendeklarasikan Anies, Presiden Joko Widodo menyampaikan gestur politiknya saat mengunjungi Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah. Dalam agenda itu, Presiden beberapa kali terlihat berbicara empat mata dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jokowi bahkan mengajak Ganjar untuk ikut satu mobil dengan dirinya.
Jokowi memang belum secara terang-terangan memberikan dukungan kepada Ganjar. Namun, di akar rumput, relawan Pro Jokowi (Projo) sudah terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada gubernur Jawa Tengah tersebut.
Posisi Ganjar memang serba sulit. Elektabilitasnya kian kokoh dalam beberapa waktu terakhir, tetapi hingga saat ini ia masih ‘digantung’ oleh PDIP. Sejumlah elit PDIP bahkan membentuk ‘Dewan Kolonel’ untuk menyokong elektabilias Puan Maharani.
Kini, ia pun dilirik oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai calon presiden. Deklarasi itu bahakn dilakukan oleh PSI pada hari yang sama dengan NasDem. PSI juga menyatakan Zannuba Ariffah Wahid alias Yenny Wahid sebagai calon wakil presiden pilihan mereka.
“Meski mas Ganjar bukan kader PSI, tetapi PSI berkomitmen mendukung kandidat terbaik.” jelas Grace dalam konferensi pers secara daring, Senin (3/10) sore.
Kendati memperoleh dukungan dari PSI, Ganjar Pranowo justru tidak ambil pusing untuk menanggapi keputusan PSI tersebut. Ganjar bahkan menyatakan PSI belum ada melakukan komunikasi terkait hal tersebut.
“Tidak, belum tahu deklarasi itu. Saya tahunya malah dari media,” kata Ganjar.
Sementara itu, Ketua Ganjar Pranowo Mania, Immanuel Ebenezer mengapresiasi dukungan yang diberikan PSI kepada Ganjar. Immanuel serta pendukung Ganjar Pranowo lainnya pun akan melakukan komunikasi politik ke berbagai pihak untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Meski begitu, ia menyatakan bahwa Ganjar Pranowo masih membutuhkan dukungan dari partai parlemen.
“Itu bagus, ada satu partai non parlemen yang mendukung. Meski yang kita butuhkan itu dari partai parlemen, tapi dukungan politik PSI ini sudah terbuka ke publik. Kita sangat apresiasi,” ujar Immanuel dalam sambungan telepon dengan Katadata, Selasa (4/10).
Mencari Pasangan Anies
Deklarasi Anies Baswedan sebagai capres kini menimbulkan teka-teki baru terkait siapa yang paling cocok menjadi wakilnya. Sumber Katadata di NasDem bercerita hingga saat ini belum ada pembicaraan apakah ada kader partai yang akan didorong menemani Anies.
Beberapa nama sempat muncul. Mulai dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
