Sejarah Kontroversial Brexit dan Peran Perdana Menteri Inggris
Perundingan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) yang begitu alot telah memakan korban. Perdana Menteri Theresa May terpaksa mundur usai proposal teranyar Brexit yang ia tawarkan ditolak Parlemen Inggris. Ini kali keempat proposal serupa ditampik parlemen.
Selain itu, dukungan dari Partai Konservatif, tempatnya bernaung, mulai menipis. Andrea Leadsom menyatakan mundur dari posisi pertama di Dewan Pimpinan Rakyat Inggris. May menyerah setelah diminta melepaskan jabatannya oleh Eksekutif Komite Partai Konservatif.
Dalam pidatonya, May, perdana menteri wanita kedua setelah Margaret Thatcher, mengaku sangat menyesal tak dapat menyelesaikan kesepakatan Brexit. Hal tersulit adalah meyakinkan anggota parlemen untuk menyetujui kesepakatan yang diajukan pemerintah.
"Sudah jelas bagi saya bahwa perdana menteri yang baru akan memimpin usaha tersebut," kata May seperti dikutip Reuters, Jumat (24/5). Ia sempat menangis saat mengumumkan pengunduran diri.
Pembahasan Brexit menjadi berlarut-larut usai referendum Inggris pada 2016. Hasil jajak pendapat itu sebenarnya memenangkan kubu yang ingin Inggris hengkang (leave) dari Uni Eropa dengan persentase 51,8 persen melawan 48,1 persen yang ingin Inggris tetap bersama Benua Biru tersebut.
Dalam Artikel 50 Perjanjian Uni Eropa yang diaktivasi usai referendum, disepakati tenggat awal realisasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa paling lambat rampung 30 Maret 2019. Namun, hingga kini belum jugaterealisasi. Hal ini terancam membuat Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apapun (hard brexit) pada 31 Oktober 2019.
(Baca: Pemimpin Eropa Sepakati Penundaan Brexit hingga Akhir Oktober 2019)
Hard Brexit memungkinkan Inggris mendapat hak-nya sebagai negara yang bebas tanpa terikat Uni Eropa. Namun, mayoritas ekspor Inggris ke Uni Eropa akan terkena tarif 1-10 persen. Sedangkan, Soft Brexit akan membuat Inggris masih dapat mengakses pasar bebas Uni Eropa.
Di bawah kepemimpinan May, pemerintah Inggris gagal meyakinkan parlemennya sendiri untuk menyepakati perundingan. Isinya antara lain, uang yang harus dibayar untuk biaya perceraian 39 miliar poundsterling, hingga urusan perbatasan dengan Irlandia yang masuk dalam Uni Eropa.
Alotnya Brexit juga membuat bongkar-pasang kabinet di Pemerintahan Inggris. Tercatat sudah dua kali pergantian menteri yang mengurus Brexit, mulai dari David Davis, Dominic Raab, hingga saat ini Stephen Barclay.
Dua orang yang disebut pertama mengaku tidak percaya dengan proposal yang diajukan PM May sehingga memutuskan mengundurkan diri. Raab bahkan menyoroti 39 miliar poundsterling sebagai bagian pisah Inggris-Uni Eropa perlu dibarengi perjanjian dagang.
"Saya tak dapat mendukung proposal perjanjian dengam UE," kata Raab yang kerap menyoroti uang pisah 39 miliar poundsterling tersebut.
