Pengamat Kritik Amran Sulaiman Kembali Jadi Menteri Pertanian
Penunjukan kembali Andi Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian mengundang kritik. Amran sebelumnya menjabat posisi itu pada 2014 hingga 2019 alias sepanjang periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ia kembali menjadi menteri pertanian usai dilantik Jokowi pada pagi tadi, Rabu (25/10) di Istana Negara, Jakarta. Amran menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang mengundurkan diri karena tersandung kasus korupsi di Kementerian Pertanian.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut terpilihnya kembali Amran sangat disayangkan. Selama menjabat menteri pertanian, banyak catatan merah muncul selama kepemimpinannya.
Salah satunya adalah impor beras pada 2018 yang mencapai 2,2 juta ton dari sebelumnya hanya 305 ribu ton. "Kenaikan impor ini cukup tajam jelang Pemilu 2019 sehingga menimbulkan pertanyaan," ucap Bhima.
Kementerian Pertanian ketika itu berkilah impor tersebut untuk kebutuhan beras premium. Kondisi serupa juga dapat terjadi kali ini, jelang Pemilu 2024. "Dikhawatirkan menteri pertanian yang baru akan mengulangi masalah yang sama," katanya.
Lalu, pada kepemimpinan Amran juga terjadi lonjakan impor gula. Angkanya mencapai 4,6 juta ton atau senilai US$ 1,7 juta.
Masalah lainnya adalah soal pendataan yang buruk. "Ada ego untuk memiliki data produksi pertanian masing-masing. Jadi tidak akur antar kementerian dan Badan Pusat Statistik," ucap Bhima.
Dengan semua catatan tersebut, Bhima mengatakan tidak bisa berharap banyak dari menteri yang baru. Apalagi tahun anggaran tersisa kurang dari setahun.
