Dua Kementerian Berbeda Pendapat Soal Pengaturan Izin Pulau Terluar
Oleh Michael Reily, 12 Juli 2018
Pemerintah tengah mendorong pengembangan investasi di kawasan pulau terluar di Indonesia, salah satunya untuk kawasan pariwisata.
Maritim
-
Donang Wahyu|KATADATAPerang Dagang Berpotensi Tingkatkan Praktik Alih Muatan Tengah Laut
Susi mendorong penguatan industri kelautan dan perikanan dalam negeri untuk mencegah kegiatan perikanan yang tidak sah (IUUPF).
-
Katadata/Arief KamaludinBudidaya Mutiara Masih Terkendala Masalah Lahan dan Limbah Plastik
Produksi mutiara lokal tahun ini bisa tumbuh sekitar 10% dari tahun lalu sebanyak 8 ton.
- Maritim
Pelepas Ikan Arapaima ke Sungai Brantas Terancam Penjara 10 Tahun
- Maritim
Menteri Susi Rombak Posisi Empat Pejabat Eselon I KKP
-
3 Jul 2018
MaritimSusi Dukung Inovasi Kapal Bambu Pertama di Dunia Kapal nelayan berbahan bambu dinilai cukup ekonomis dibandingkan kapal berbahan kayu. Dari segi kekuatan, bambu dinilai lebih tahan air dibandingkan kayu.
-
28 Jun 2018
MaritimSusi Minta Sosialisasikan Larangan Ikan Arapaima Gigas “Harus ada sosialisasi Arapaima itu perbuatannya seperti apa dan bagaimana, jadi masyarakat peduli,” kata Susi
-
26 Jun 2018
MaritimJadi Tuan Rumah Konferensi Laut Dunia, Susi Punya Misi Khusus Dalam pertemuan panel tingkat tinggi di Norwegia, Menteri Susi membahas sejumlah isu komperehensif kelautan.
-
5 Jun 2018
MaritimPemda Kupang Beri Syarat PT Garam Gunakan Lahan "Jadi kami tunggu mereka (PT Garam) datang dan revisi perjanjian lalu kami beri hak pendirian pabrik garam," ujar Eki
-
24 Mei 2018
MaritimPemerintah Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 164 Miliar Lobster mutiara merupakan primadona di perdagangan perikanan dunia. Seekor benih lobster ini di Vietnam harganya bisa mencapai Rp 150 ribu per ekor.
-
22 Mei 2018
MaritimKKP Minta Pembatasan Asing dalam Perikanan Tangkap Masuk Revisi UU KKP menyarankan agar investasi asing sebaiknya lebih banyak diarahkan ke sektor hilir seperti pada industri pengolahan, pemasaran, distribusi dan budi daya
-
21 Mei 2018
MaritimRevisi UU Perikanan, KKP Minta Aturan Penenggelaman Kapal Diperkuat Menurut catatan KKP dan World Bank, sebelumnya telah terjadi penurunan rumah tangga nelayan dari 1,6 juta unit rumah tangga menjadi 800 ribu unit.
Tentang Katadata
Ikuti kami di media sosial Langganan Newsletter
- © 2018 Katadata. All rights reserved
- Kebijakan Privasi
- Disclaimer
