Polemik Kerugian Negara Antara Pemberantasan Korupsi dan Kepastian Hukum

Pemberantasan korupsi harus berjalan tegas. Namun, bagaimana jika keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik justru berujung pada proses pidana?
Kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina kembali memunculkan perdebatan soal batas antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi. Termasuk pentingnya prinsip Business Judgment Rule yang melindungi direksi saat mengambil keputusan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian.

Sejumlah pakar hukum menilai, pembuktian unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum perlu diperjelas agar kerugian negara tidak menjadi satu-satunya dasar pemidanaan.
Di sisi lain, unsur kerugian negara juga dinilai tetap penting untuk dipertahankan. Pemerintah kini turut mendorong evaluasi UU Tipikor dengan mengacu pada Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC).

Lantas, bagaimana memastikan pemberantasan korupsi tetap kuat tanpa mengorbankan kepastian hukum dan iklim investasi?

#Korupsi #UUtipikor #Pertamina #Katadata

Editor : Ameidyo Daud Nasution
Editor Video : M. Rafli
Motion : Nadia Pasha
Videographer : Bayu Surya Octavian 
Produser : Rizza Ch.