Golkar Sang Penentu, Demokrat yang Pecundang

Image title
Oleh
26 Mei 2014, 15:34
KT20140526-04.jpg
KATADATA/
KATADATA | Dok. KATADATA

KATADATA ? Pendeklarasian pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pekan lalu memberikan ketidakpastian terhadap politik Indonesia.

Kegagalan PDI-P merangkul Golkar ke dalam gerbong koalisi untuk memenangkan Joko Widodo (Jokowi) memunculkan kekhawatiran akan efektivitas pemerintah lima tahun ke depan.

Advertisement

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Golkar meraih 91 kursi atau 16,3 persen dari total kursi di parlemen. Dengan jumlah kursi parlemen yang dimilikinya, memungkinkan partai berlambang beringin itu menjadi penentu (decider) dalam pengambilan keputusan di DPR.

Persoalannya, masing-masing blok koalisi pengusung kandidat presiden, baik yang dipimpin PDI-P maupun Gerindra, tidak ada satu pun yang dapat menjadi mayoritas di DPR tanpa melibatkan Golkar.

Koalisi PDI-P misalnya, hanya memiliki 207 kursi atau 37,0 persen di dalam parlemen. Hal ini dapat menghambat efektivitas pemerintahan Jokowi jika berhasil memenangi pilpres. Namun ada kemungkinan Golkar akan bergabung dengan blok koalisi ini jika Jusuf Kalla, sebagai wakil presiden, berhasil mengambilalih kepemimpinan di partai itu.

Begitu pula pada blok koalisi Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Koalisi ini memiliki 291 kursi atau 52,1 persen dari total kursi di parlemen. Ini termasuk dukungan kursi Golkar. Namun jika tidak melibatkan Golkar, blok koalisi ini hanya memiliki 201 kursi atau 35,9 persen suara.
(Baca: Ini Sebab Deklarasi Capres Direspons Negatif Pasar)

Dengan tidak adanya blok koalisi yang mampu menjadi mayoritas, berarti posisi Golkar akan menjadi penentu. Terutama dalam pengambilan kebijakan strategis yang memerlukan persetujuan DPR selama lima tahun ke depan. Golkar berpotensi menjadi swing voters di parlemen.

?Inilah hebatnya Golkar. Mereka menjadi king maker dari kebijakan yang akan dilakukan pemerintah lima tahun ke depan. Ini sebetulnya yang dibaca pelaku pasar setelah deklarasi pasangan capres dan cawapres,? kata Lin Che Wei, pendiri Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI).

komposisi kursi partai politik di dpr 2014-2019 
Adapun Partai Demokrat dengan memiliki 61 kursi atau 10,9 persen telah menyatakan tidak berpihak di antara dua kandidat presiden. Dengan jumlah kursi tersebut, sebetulnya peran Demokrat memang tidak terlalu menentukan dalam blok koalisi.

Halaman:
Reporter: Aria W. Yudhistira
Editor: Arsip
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement