Tantangan Kabinet Jokowi, Mulai dari Ego Sektoral Hingga Reformasi Birokrasi
KATADATA ? Saat memimpin rapat kabinet perdana, Senin (27/10), Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk meningkatkan koordinasi lintas kementerian. Sederhananya, Jokowi, panggilan akrab mantan Gubernur DKI Jakarta ini, meminta tiap-tiap aparatnya menghentikan ego sektoral serta melakukan reformasi birokrasi.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, selama ini ego sektoral menjadi kendala dalam menjalankan suatu kebijakan. Ini diakibatkan ada proses komunikasi yang tidak efektif antarkementerian.
?Komitmen pemerintah melakukan reformasi birokrasi serius dan menjadi agenda utama,? ujarnya saat berbicara di ?DBS Asian Insight? yang diselenggarakan Bank DBS dan didukung oleh Katadata Indonesia, Selasa (25/11).
Dia mengakui, selama ini masing-masing kementerian cenderung bekerja sendiri-sendiri. Termasuk kurang koordinasi dengan kementerian lain, terutama di bawah kementerian koodinator yang berbeda.
?Begitu pula dengan birokrasi. Susah untuk mengubahnya,? kata Sofyan yang pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri BUMN pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I.
Mari Elka Pangestu, mantan Menteri Perdagangan pada Kabinet Indonesia Bersatu, mengakui tingginya ego sektoral yang ada di masing-masing kementerian. Berdasarkan pengalamannya, jika kebijakan tersebut berada di bawah koordinasi yang sama akan mudah dijalankan, tapi jika lintas koordinasi sulit dilaksanakan.
?Apalagi kalau ada menteri yang memiliki latar belakang partai politik. Itu makin sulit berkoordinasi, terlebih menjelang pemilu,? tutur dia.
Persoalan birokrasi, Mari mengakui bukan langkah yang mudah untuk melakukan pembenahan. Di kementerian Perdagangan, dia menerapkan prinsip transparansi bagi seluruh pegawai supaya mengubah perilaku dan cara berpikir sehingga dapat bekerja lebih efisien dan produktif.
Dengan cara ini sistem penilaian terhadap semua pegawai dapat diakses semua pihak dengan demikian diharapkan dapat mengurangi prasangka ada kolusi antarpegawai, dari lapisan terbawah hingga ke atas.
