Alasan BEI Revisi Aturan Delisting dan Relisting Saham
Bursa Efek Indonesia (BEI) merevisi peraturan baru mengenai delisting atau penghapusan pencatatan saham dari pasar modal. Tujuannya sebagai upaya perlindungan bagi investor.
22 Maret 2025
PERATURAN: Berita Terkini Peraturan Pemerintah Indonesia
ANTARA FOTO/Andry Denisah/agr
Aturan Pemerintah agar Lahan Pertanian Tak Makin Tergerus Terbit Awal 2025
OJK Terbitkan Peraturan Baru Terkait Penanganan Bank Bermasalah
Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. Aturan ini memuat empat topik ketentuan utama.
Aturan Baru, Lapor Perubahan Kepemilikan Saham Paling Lama jadi 5 Hari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian laporan maupun perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka serta laporan aktivitas menjaminkan saham.
Pelaku Pasar Modal Minta BEI Tinjau Ulang Aturan Full Call Auction
Kalangan pelaku pasar meminta agar otoritas bursa kembali meninjau kembali pemberlakuan sistem lelang berkala penuh atau full call auction.
RPP ASN Ditargetkan Rampung April 2024, Atur Hak Cuti Ayah
Kementerian PANRB menargetkan RPP ASN rampung paling lambat April 2024. Beleid ini salah satunya mengatur tentang hak cuti ayah bagi ASN pria yang istrinya melahirkan atau keguguran.
ESDM: Revisi Aturan Perpanjangan Kontrak Freeport Sudah di Setneg
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan bahwa revisi PP No.96 Tahun 2021 untuk memfasilitasi perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia hingga 2061 sudah di tangan Setneg.
Sejarah Pengampunan Pajak di Indonesia dari Masa ke Masa
Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty bukan merupakan kebijakan baru di Indonesia. Terhitung sejak 1964, Indonesia sudah menjalankan lima kali tax amnesty.
78 Emiten Tak Penuhi Free Float Masuk Papan Pemantauan Khusus Bursa
BEI mengumumkan sebanyak 78 emiten masuk ke dalam papan pemantauan khusus. Hal ini sebagai upaya otoritas bursa melindungi investor dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham.
Belum Penuhi Aturan Bursa, EURO Batal Bagikan Dividen
Emiten produsen kosmetik dan perlengkapan rumah tangga PT Estee Gold Feet Tbk (EURO) membatalkan pembagian dividen interim dengan alasan belum memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Percepat Transisi Energi, Pemerintah Perlu Siapkan Aturan di Daerah
Yayasan Indonesia CERAH dan MarkData menyarankan agar pemerintah menyiapkan kebijakan yang jelas dan baik agar masyarakat di daerah siap mengimplementasikan transisi energi.
OJK Rilis Aturan PSAK Internasional di Pasar Modal, Ini Substansinya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengguna Standar Akuntansi Keuangan Internasional di pasar modal atau POJK 26/2023.
OJK Beri Kabar Terbaru Soal Aturan Hapus Tagih Kredit Macet UMKM
OJK mengatakan konsep atau draf soal aturan hapus tagih kredit macet di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Kementerian Keuangan masih dalam tahap penyusunan.
Poin Penting Revisi UU ITE Jilid II, Pasal Pencemaran Nama Baik Diubah
UU ITE hasil revisi mencantumkan pasal baru yaitu Pasal 27A dan 27B. Pasal 27A tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang dan Pasal 27B tentang ancaman pencemaran.
Demi Kepastian Hukum, Kominfo Siapkan UU Kecerdasan Buatan
Kominfo telah menerbitkan Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Nantinya, pemerintah akan membuat undang-undang terkait Artificial Intelligence (AI).
Tindak Pidana Perpajakan Pasal 39 UU KUP, Subjek, Jenis, dan Sanksinya
Dalam tindak pidana perpajakan, dikenal juga perbuatan yang disebabkan karena kesengajaan. Berikut ini ulasan pelanggaran di perpajakan, yang dilakukan secara sengaja berdasarkan Pasal 39 UU KUP.
