Aturan Terbit, OJK Siap Panggil Fintech yang Melanggar
Oleh Desy Setyowati, 20 Agustus 2018
Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membantu OJK memblokir situs fintech yang keluar dari aturan.
Peraturan
-
Dorong Pasokan Dolar AS, Ekonom Usulkan Perppu Lalu Lintas Devisa
“Tanpa adanya Perppu akan sulit memulangkan DHE,” kata Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira.
-
Menteri Susi Dorong Daerah Terbitkan Larangan Buang Sampah Sembarangan
Kenya, Namibia, dan Ghana berhasil mengurangi penggunaan palstik dengan mengganti pemakaian kantong sekali pakai dengan tas ramah lingkungan.
- Digital
Bisnis Penerbangan dan Big Data: Tantangan Melindungi Privasi Konsumen
- Pertambangan
Freeport Klaim Sudah Ajukan Perpanjangan Izin Usaha ke Pemerintah
-
8 Jun 2018
NasionalJokowi Digugat ke Pengadilan soal Terjemahan KUHP Ketiadaan terjemahan KUHP resmi dinilai membuat perbedaan tafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakselarasan hukum.
-
28 Mei 2018
NasionalPerpres Atur Gaji Megawati Ratusan Juta di BPIP Akan Digugat ke MA Jabatan sebagai dewan pengarah yang diemban Megawati disebut bersifat sukarelawan atau volunteer.
-
16 Mei 2018
Nasional7 Poin Perdebatan RUU Anti-Terorisme Presiden Joko Widodo mengultimatum jika pembahasan tidak selesai pada masa sidang Juni mendatang, Perppu akan dikeluarkan.
-
14 Mei 2018
KeuanganBank Muamalat Fokus Perkuat Modal Tahun Ini Manajemen Bank Muamalat terus menjajaki beberapa investor strategis untuk mendapat suntikan dana segar.
-
9 Mei 2018
MakroRespons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan Daerah Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menemukan adanya 547 Perda yang bermasalah, banyak di antaranya terkait pungutan.
-
30 Apr 2018
NasionalPengaturan Reklamasi Lewat Perpres Rawan Tumpang Tindih Pemanfaatan ruang laut harus didasarkan pada Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
-
23 Apr 2018
NasionalSerikat Buruh Akan Ajukan Uji Materi Perpres Tenaga Kerja Asing Perpres dianggap memberikan kemudahan perizinan kepada tenaga kerja asing, dan berpotensi melanggar beberapa undang-undang.
- © 2018 Katadata. All rights reserved
- Kebijakan Privasi
- Disclaimer
