Moeldoko Sebut Badan Pusat Legislasi Tak Akan Gantikan Peran DPR
Oleh Ameidyo Daud, 18 Januari 2019
Badan Pusat Legislasi Nasional akan menyasar harmonisasi aturan yang berada di bawah kendali pemerintah agar tidak tumpang-tindih.
Peraturan
-
OJK: Uang Muka 0% Kendaraan Diharapkan Tekan Pembiayaan Bermasalah
Target NPF tahun ini masih di kisaran 2,75% sampai 3%. Aturan DP 0% kendaraan bermotor diharapkan dapat tekan NPF industri pembiayaan.
-
Aturan Baru Uang Muka Kendaraan 0% Khusus untuk Multifinance Sehat
OJK mengizinkan multifinance menyalurkan pembiayaan dengan uang muka nol persen. Tapi hanya multifinance yang benar-benar sehat yang dapat melakukannya.
- Energi
PP Tambang Segera Terbit, Pengajuan Perpanjangan Izin Bisa Lebih Cepat
- Nasional
Perkuat Kewenangan, Komisi Yudisial Tagih RUU Jabatan Hakim ke DPR
-
26 Des 2018
BursaBursa akan Hapus Kewajiban Perusahaan Punya Direktur Independen "Pada penerapannya, perusahaan meng-hire direktur independen satu orang baru dan didudukan statusnya untuk tidak ngapa-ngapain," ujar Nyoman Yetna.
-
13 Des 2018
PertanianLahan Tanam Padi Menyusut, Perpres Sawah Abadi Rampung Akhir tahun Aturan ini diperlukan untuk mengatasi kendala penyusutan lahan sawah, sementara kebutuhan pangan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan populasi.
-
12 Des 2018
EnergiEmpat Poin Revisi PP Pertambangan Dinilai Langgar Konstitusi Pemerintah menyatakan revisi aturan pelaksana pertambangan bertujuan memberikan kepastian investasi bagi perusahaan.
-
27 Nov 2018
NasionalMenko Darmin Akan Merilis Aturan Pelaksana Pelepasan Kawasan Hutan Permenko ini nantinya akan mendukung Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, Perpres Nomor 86 Tahun 2018.
-
22 Nov 2018
BursaHarga Bergerak Tak Wajar, Aturan Auto Rejection Saham IPO akan Diubah Revisi tersebut diharapkan dapat membuat harga saham emiten lebih normal, tidak melonjak signifikan.
-
18 Nov 2018
NasionalPro-kontra Komitmen PSI Menolak Perda Agama Perda berbasis agama kerap merugikan kaum perempuan. Aturan ini sering tak efektif mencapai tujuan penerbitannya, sebab tidak menjawab berbagai masalah.
-
13 Nov 2018
PerdaganganLama Mangkrak di DPR, Ratifikasi 7 Perjanjian Dagang Diteken Jokowi Presiden Joko Widodo telah menandatangani dan mengundangakan 7 Peraturan Presiden (Perpres) perjanjian dagang internasional.
