PERATURAN: Berita Terkini Peraturan Pemerintah Indonesia: Menelaah Tindak Pidana Perpajakan yang Tercantum dalam Pasal 39 UU KUP

Regulasi ini akan mengatur teknis pemasangan PLTS atap, terutama terkait kapasitas yang diizinkan yang selama ini banyak dikeluhkan pelanggan individu maupun pengusaha.

OJK menunda implementasi papan ekonomi baru di tahun ini karena masih melakukan amandemen peraturan bursa mengenai kelompok yang bisa masuk kategori "new economy".

Sebanyak tujuh aturan turunan Perpres No 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan EBT akan dibuat oleh lintas kementerian, mulai dari Kementerian ESDM hingga BUMN.

Permen ESDM tentang CCUS atau penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon sedang tahap harmonisasi di Kemenkumham.

Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi UU diharapkan menjadi payung hukum yang melindungi setiap warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi.

Perkembangan pesat waralaba Indomaret tak terlepas dari kontribusi pegawainya. Berikut ini daftar gaji pegawai Indomaret lengkap dan aturan hukum pengupahannya.

Revisi Perpres No.191 Tahun 2014 yang mengatur teknis pendistribusian dan harga jual BBM bersubsidi Pertalite dan solar tinggal menanti tanda tangan Presiden Jokowi.

Saat ini pemerintah masih menghitung kemungkinan penerapan adanya Badan Layanan Umum (BLU) batu bara pada industri semen dan pupuk.

Pengaturan tata kelola penyelenggaraan teknologi informasi (PTI) bertujuan meningkatkan peran direksi, dewan komisaris, serta seluruh pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan TI di bank.

Waskita Beton terancam dihapuskan pencatatan sahamnya oleh otoritas bursa. Pangkal penyebabnya, saham perusahaan disuspensi selama enam bulan dan akan menjadi 24 bulan pada 31 Januari 2024.

Terdapat lima poin yang akan direvisi dalam tata niaga rokok, salah satunya melarang penjualan rokok secara batangan. Penjualan rokok per batang dapat mengurangi prevalensi perokok anak.

Berdasarkan data BEI, hingga 15 Juli 2022 yang merupakan batas akhir pembayaran pokok dan denda ALF 2022 terdapat 12 perusahaan tercatat yang belum melakukan pembayaran secara penuh.

Selain itu, dalam aturan terbarunya, OJK mengharuskan setiap penyelenggara fintech peer to peer (p2p) lending atau pinjol memiliki ekuitas paling sedikit Rp 12,5 miliar.

OJK saat ini melarang perusahaan pembiayaan berinvestasi di aset saham untuk tujuan investasi jangka pendek; jual beli; manajemen arus kas hingga penyertaan modal selain untuk pengembangan usaha.

OJK mengevaluasi aturan jam perdagangan bursa akan dikembalikan seperti sebelum pandemi secara bertahap seiring transisi menuju endemi.