Cilamaya Batal, Pelindo Minta Kembangkan Cirebon

KATADATA ? Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) RJ Lino menyatakan dukungan atas langkah pemerintah membatalkan proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Namun, dia tidak sepakat dengan rencana untuk menggeser lokasi pelabuhan ke sebelah timur Karawang, Jawa Barat.

Menurut dia, pemerintah tidak perlu menggeser lokasi proyek pelabuhan tersebut, dengan membangun pelabuhan baru di Subang atau Indramayu. Lebih baik, pemerintah mendukung upaya Pelindo untuk mengembangkan pelabuhan yang sudah ada, yakni di Cirebon, Jawa Barat.

"Saya sudah bangun pelabuhan Cirebon, untuk apa (Cilamaya) digeser ke timur," kata Lino saat ditemui di Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Kamis (2/4).

Pelindo II berencana memperluas Pelabuhan Cirebon dari yang awalnya 47 hektare, menjadi 200 hektare. Dengan perluasan tersebut, daya tampungnya pun bertambah 20.000 ? 30.000 ton.

Sementara kedalaman laut di pelabuhan tersebut akan ditambah dari yang  tadinya 5 meter, menjadi 14 meter. Dengan kedalaman ini, Pelabuhan Cirebon bisa disandari kapal-kapal berukuran besar hingga kapasitas 5.000 TEUs.

Pemerintah akhirnya membatalkan proyek pelabuhan di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Hal tersebut sesuai dengan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Menteri anggota Kabinet Kerja saat meninjau pelabuhan tersebut tadi pagi.

Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Syamsu Alam mengungkapkan salah satu alasan batalnya pembangunan pelabuhan Cilamaya adalah terganggunya jalur pipa milik anak usaha Pertamina yakni Pertamina Hulu Energi (PHE) di Blok Offshore Shore West Java (ONWJ). 

"Pembangunan infrastruktur penting, tapi pembangunan energi juga penting," kata Syamsu di Cilamaya.

Syamsu juga memberitahu ada rencana menggeser pembangunan pelabuhan tersebut ke arah timur, yakni sekitar Subang atau Indramayu, jawa Barat. Untuk menentukan lokasi pastinya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Pemerintah Daerah terkait akan berembug membahas hal ini.