Jokowi Restui Impor Beras dari Vietnam
KATADATA - Presiden Joko Widodo memastikan Pemerintah akan mengimpor beras dari Vietnam atau Thailand. Impor dilakukan untuk memperkuat cadangan beras nasional dalam cuaca kering seperti saat ini.
Menurut Jokowi, pemerintah masih mengkaji apakah beras impor tersebut langsung disimpan di Indonesia atau di negara asalnya. Dia dapat memutuskan apabila ada kejelasan cuaca pada akhir bulan ini.
"Ini hanya untuk memperkuat cadangan beras nasional. Beras sudah ada, namun kalau hujannya ragu-ragu, ya, bisa kita langsung tarik ke sini," kata Jokowi usai menghadiri Trade Expo Indonesia 2015 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2015.
Namun, Jokowi belum bisa memberitahu volume beras yang hendak diimpor. Sebab, dia masih meminta informasi tersebut kepada Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), Djarot Kusumayakti. Bulog memang institusi yang berwenang sebagai stabilisator harga beras. "Besarannya tanya Kabulog saja."
Sebelumnya, Wakil Peresiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah akan mengimpor satu juta ton beras dari Vietnam untuk mengantisipasi dampak kekeringan akibat el nino. Menurutnya, keputusan impor diambil bersama-sama dengan Jokowi dan anggota kabinet lainnya. "Ini antisipasi kita dalam menghadapi el nino, perlu kita siapkan cadangan," kata JK minggu lalu.
Pernyataan Jokowi dan JK sekaligus menganulir informasi yang disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman beberapa bulan lalu. Amran menyebut cuaca panas berkepanjangan yang menyebabkan kekeringan di sejumlah daerah belum memaksa pemerintah untuk mengimpor beras. Cadangan beras di Bulog masih mencukupi.
Menurut Amran, ketika itu pemerintah masih optimistis produksi padi di dalam negeri memenuhi kebutuhan dalam negeri. Apalagi, pemerintah sudah mengantisipasi fenomena alam ini sejak awal tahun. (Baca: Pemerintah Tidak Akan Impor Beras).
Pemerintah, lanjut Amran, hingga saat ini sudah menyalurkan 21 ribu pompa air ke petani dan membangun 300 sumur dangkal dari target 1.000 sumur. Selain itu, pemerintah juga tengah membangun 1.000 embung atau cekungan penampungan air. “Itu (Rp 1,5 triliun dan Rp 2 triliun) kan dana cadangan saja. Produksi padi mudah-mudahan bisa sesuai angka ramalan BPS (Badan Pusat Statistik). Jadi mudah (dana cadangan)nggak usah dipakai,” ujar Amran saat itu.
