Bekas Bos LNG Bontang dan Faisal Basri Pimpin Tim Pengawas Blok Masela

KATADATA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) sangat berhati-hati dalam menentukan skema pengembangan Blok Masela. Buktinya, selain menggaet konsultan independen bereputasi internasional untuk membuat kajian, kementerian juga membentuk tim pengawas yang diisi oleh sejumlah tokoh.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM I.G.N. Wiratmaja Puja menyatakan, tim pengawas tersebut memiliki dewan pengarah. Mereka adalah  Menteri ESDM Sudirman Said, Dirjen Migas, dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi. Sedangkan Nanang Untung, bekas Direktur Utama PT Badak NGL yang mengelola kilang LNG Bontang didapuk sebagai Ketua Tim Pengawas. Nanang dibantu oleh ekonom Faisal Basri sebagai wakil ketua tim dan Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto sebagai sekretaris tim.

Selain itu, ada Muhammad Abduh dari Ditjen Migas; Gede Ketut Budiartha, Agoes Sapto Raharjo, dan Pudjo Suwarno dari SKK Migas sebagai anggota tim pengawas.

“Pemerintah membentuk tim counterpart untuk kajian pemilihan konsep rencana pegembangan gas (Lapangan) Abadi wilayah kerja Masela,” kata Wiratmaja.

Selain mengawasi, Djoko Siswanto menambahkan, tim tersebut akan memfasilitasi semua kebutuhan untuk tim konsultan independen, seperti data atau lainnya. "Kami pengawas dan menyediakan apa yang mereka (tim konsultan) butuhkan," ujarnya. Dengan begitu, tugas tim konsultan independen dapat berjalan lancar dan mencapai target yang diinginkan pemerintah.

(Baca: Konsultan Blok Masela Dibayar Rp 3,8 Miliar)

Seperti diketahui, Kementerian ESDM telah menunjuk Poten and Partners sebagai konsultan independen untuk mengkaji rencana pengembangan Blok Masela. Konsultan komersial khusus di bidang energi dan industri transportasi laut serta punya kantor di tujuh kota di seluruh dunia ini menyisihkan 11 kandidat lainnya. Alasannya, menurut Djoko, Poten mengajukan harga penawaran terendah. Sedangkan menurut sumber Katadata, Poten dipilih karena telah mengantongi data LNG Arun, Tangguh dan Bontang yang mendalam dan komprehensif dibandingkan kandidat lain.

Selanjutnya, Poten akan bertugas selama 45 hari ke depan dengan bayaran Rp 3,8 miliar. "Minggu depan kontraknya (konsultan independen) ditandatangani. Kalau bisa Senin (16/11)," kata Wiratmaja. Saat bertugas nanti, Poten akan bekerjasama dengan PT Sinergy lantaran Poten tidak memiliki kantor di Indonesia. "Kantor mereka ada di Singapura, jadi kami wajibkan kerjasama dengan mitra lokal. Dengan PT Sinergy, mereka (Poten) dari awal sudah bekerja sama,” imbuh Djoko.

(Baca: Kajian Pengembangan Blok Masela Berdasarkan Enam Aspek)

Kementerian ESDM berharap konsultan independen tersebut sudah merampungkan tugasnya dan membuat rekomendasi pengembangan Blok Masela paling lambat akhir tahun ini. Jadi, apakah bakal menggunakan skema kilang di darat (onshore) atau kilang gas terapung (FLNG) di laut tergantung hasil rekomendasi tim konsultan. Yang jelas, menurut Djoko, kalau akhirnya menggunakan skema onshore maka masa pengerjaan proyek itu diperkirakan mundur sekitar satu tahun sampai dua tahun.

Rizal vs Amien di Blok Masela (Katadata)

Sebenarnya, SKK Migas telah menyetujui  proposal revisi rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok Masela yang diajukan Inpex Masela pada 10 September lalu. Yaitu menggunakan skema FLNG. PoD itu juga memuat rencana penambahan kapasitas kilang gas cair terapung (FLNG), dari semula 2,5 juta metrik ton per tahun (mtpa) berdasarkan PoD pertama yang disetujui pemerintah tahun 2010 silam menjadi 7,5 juta mtpa. Nilai investasinya pun diperkirakan membengkak dua kali lipat dari estimasi awal menjadi sekitar US$ 14,8 miliar.

Namun, belakangan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli meminta Kementerian ESDM dan SKK Migas meninjau ulang PoD tersebut. Ia mengkritik rencana pembangunan FLNG untuk memproses gas bumi menjadi gas cair di tengah laut, lantaran teknologinya relatif masih baru di seluruh dunia dan nilai investasinya sangat besar.

Ketimbang membangun FLNG, menurut Rizal, lebih menguntungkan jika membangun jaringan pipa sepanjang sekitar 600 kilometer untuk mengalirkan gas dari Blok Masela ke Kepulauan Aru di Maluku. Selain investasinya lebih murah, skema itu akan mendatangkan efek berantai bagi perekonomian, berupa pengembangan wilayah Aru dan industri di dalam negeri.