Jokowi Janji Selesaikan Pembangunan Pelabuhan Merauke
KATADATA - Pemerintah terus berkonsentrasi mengembangkan infrastruktur di sektor kelautan. Pembangunan sarana ini diharapkan menurunkan biaya logistik. Dengan begitu, perbedaan harga barang antar pulau tidak signifikan.
Ketika meninjau Pelabuhan Perikanan Merauke pagi ini, Presiden Joko Widodo berjanji mengucurkan dana untuk menyelesaikan pembangunan pelabuhan yang dikerjakan sejak 2010. Penggarapan pelabuhan ini terhenti karena masalah pendanaan.
Menurut Presiden Jokowi, potensi ikan di perairan Merauke begitu besar. Bila pelabuhan perikanan tersebut selesai dibangun, Jokowi yakin seiring dengan itu industri pengolahan akan hadir. Selama ini, hasil tangkapan di kawasan itu banyak dibawa ke Surabaya atau diekspor. “Kalau pelabuhan siap, investor siap,” kata Presiden Jokowi di Merauke sebagaimana dikutip oleh situs setkab.go.id, Rabu, 30 Desember 2015 .
Berkelindan dengan hal itu, Jokowi menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membeli 3.400 unit kapal nelayan. Armada sebanyak itu akan disebar kepada nelayan di penjuru tanah air, termasuk nelayan di Merauke. “Tugas pemerintah memberi fasilitas pelabuhan yang baik,” ujar Jokowi. “Sehingga nelayan mendapat ikan banyak. Itu saling kait-mengait.” (Lihat juga: Pemerintah Akan Bangun 24 Pelabuhan dalam Empat Tahun).
Rencananya, Pelabuhan Perikanan Merauke akan dibangun sepanjang 350 meter. Dari terget tersebut, saat ini sudah selesai 250 meter. Selain masalah dana, kata Presiden, pembangunan pelabuhan ini juga terkendala bahan baku. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan pasir, kontraktor mesti mendatangkannya dari Palu. Begitu pula dengan bebatuannya..
Dengan dorongannya, dia berharap pelabuhan tersebut sudah beroperasi pada tahun depan. Efeknya, dermaga ini menjadi pintu keluar bagi ekspor ikan. Selain itu, terbangunnya infrastruktur ini akan menekan biaya distribusi sehingga tarif logistik menjadi murah. (Baca pula: Jonan: Hanya Jokowi yang Bisa Hentikan Pembangunan Cilamaya).
Untuk memastikan kelangsungan proyek itu, Jokowi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan segera berkoordinasi untuk memecah masalah di sana. Untuk diketahui, anggaran pembangunan pelabuhan ini dari APBD Merauke sebesar Rp 89 miliar sampai 2015. Sementara itu, pemerintah pusat melalui APBN mengalokasikan Rp 97,5 miliar. Total dana yang sudah terealisasi Rp 187 miliar dari rencana Rp 1,3 triliun.
Pelabuhan Merak merupakan bagian dari rencana pemerintah dalam mengembangkan 24 pelabuhan selama empat tahun. Dalam berbagai kesempatan Jokowi menekankan pembangunan infrastruktur ini untuk menurunkan biaya logistik sehingga perbedaan harga barang antar pulau tidak signifikan. (Baca juga: Presiden: Masa Depan Indonesia Ada di Timur).
Di awal pemerintahannya, Jokowi menyatakan anggaran untuk membangun pelabuhan mayoritas mengandalkan dana dari investor swasta. Sedangkan sebagian kecil lainnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasalnya, sejumlah investor sudah antri untuk menanamkan modalnya di sektor ini. Hanya, ketika itu mereka terkendala perizinan. Atas masalah tersebut Jokowi menyatakan akan memperbaikinya.
Rencana besarnya, pelabuhan-pelabuhan tersebut dibangun dekat dengan pusat energi, pembangkit listrik, dan industri. Sebab, semakin lengkap pembangunan infrastruktur dan industri di satu wilayah bisa membuat daya saing industri semakin kuat.
Ketika itu Jokowi mengatakan biaya logistik Indonesia dua kali lebih mahal dibandingkan negara lain. Karena itu perlu integrasi antara transportasi darat dan laut. Makanya, pemerintah juga akan mengembangkan jalur kereta yang memiliki akses langsung ke pelabuhan.
