Sebagian Proyek Infrastruktur Akan Didanai ADB
KATADATA - Dalam lawatan ke Indonesia, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank menyatakan akan memberi pinjaman kepada pemerintah. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan tambahan dana ini akan digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang sedang digalakan oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Rini, meskipun pasti akan mendapat dana pinjaman dari ADB, tetapi dia belum menentukan secara pasti proyek infrastruktur yang menggunakan dana tersebut. “Kebanyakan belum, tapi yang paling utama kepada infrastruktur. Biasa, kalau dilakukan development itu two step loan,” kata Rini saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat, 12 Februari 2016. (Baca: Ekonomi Global Melambat, 30 Proyek Infrastruktur Jadi Andalan).
Hanya, Rini mengisyaratkan dana tersebut, di antaranya, akan digunakan untuk membangun infrastruktur sektor kelistrikan. Seperti diketahui, pemerintah sedang gencar membangun pembangkit listrik untuk mensukseskan program pembangkit listrik 35.000 Megawatt. “Saya tinggal menunggu saja,” ujarnya. Ketika ditanya kemungkinan pinjaman yang akan masuk ke PT Perusahaan Listrik Negara, Rini pun menyatakan belum membahasannya.
Hari ini, Presiden Joko Widodo bertemu Presiden ADB Takehiko Nakao di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut terungkap jika ADB berkomitmen untuk Indonesia untuk membangun infrastruktur dengan memberikan pinjaman kepada pemerintah hingga US$ 2 miliar -sekitar Rp 27,2 triliun- per tahun. Dengan demikian, dalam lima tahun, total pinjaman yang ditawarkan mencapai US$ 10 miliar atau setara Rp 136 triliun. Angka ini meningkat dari pinjaman tahun-tahun sebelumnya. Pada 2010-2014, bank tersebut memberi pinjaman U$ 740 juta per tahun.
Ketika bertemu Presiden Jokowi, Nakao mengatakan bahwa peningkatan pendanaan ADB untuk mendukung pemerintah dalam menggarap program prioritas, terutama untuk infrastruktur fisik dan sosial. Selain untuk proyek, ADB juga menyasar pembiayaan berbasis kebijakan dan pinjaman berbasis hasil. Pencairan pembiayaan ini dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai, bukan atas biaya proyek yang telah dibelanjakan. (Baca juga: Gandeng ADB, Bappenas akan Evaluasi Program Tol Laut).
Tahun lalu, ADB memberikan dukungan pembiayaan U$ 1,67 miliar. Di dalamnya termasuk pinjaman program sebesar U$ 400 juta untuk mengembangkan pasar keuangan dan inklusi keuangan. Ada pula pinjaman U$ 400 juta untuk mengembangkan sektor energi, dan pinjaman berbasis hasil perdana sebesar $600 juta untuk meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi listrik di Sumatera. Sedangkan dukungan ADB tahun ini akan mencakup pendanaan untuk layanan pendidikan, pengelolaan keuangan publik, energi bersih, infrastruktur perdesaan, dan pengendalian banjir.
Kafrena itu, Nakao menyambut baik inisiatif pemerintah yang mempermudah pembiayaan infrastruktur, termasuk suntikan modal pemerintah bagi badan usaha milik negara dan jaminan untuk pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN. Menurutnya, BUMN berperan sangat penting dalam pembangunan infrastruktur desa guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan. Juga, dalam program pembangunan pembangkit listrik 35.000 Megawatt untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik. (Lihat pula: BUMN Lintas Sektoral Bersinergi Garap Proyek Infrastruktur Energi).
Dalam kunjungan kali ini, Nakao juga bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Nakao pun dijadwalkan bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
