BUMN Lintas Sektoral Bersinergi Garap Proyek Infrastruktur Energi
KATADATA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melibatkan banyak perusahaan milik negara (BUMN) untuk bersama-sama menggarap proyek infrastruktur energi. Rencana tersebut dimungkinkan dengan memanfaatkan payung hukum yang membolehkan penunjukan langsung untuk mengggarap proyek-proyek strategis.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji menjelaskan, saat ini ada beberapa proyek yang gagal lelang untuk tahun anggaran 2016. Nilainya mencapai Rp 3,6 triliun. Sayangnya, dia enggan merinci proyek-proyek tersebut.
Agar proyek tersebut bisa berjalan, pemerintah berinisiatif dengan melakukan penunjukan langsung beberapa BUMN. Terkait dengan rencana tersebut, Kementerian ESDM mengundang sejumlah perusahaan BUMN di sektor minyak dan gas bumi, BUMN karya hingga perusahaan pelat merah di sektor lainnya, di Gedung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Jumat (5/2). Yaitu PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), PT Krakatau Steel Tbk, PT LEN, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT INTI, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia dan PT Wijaya Karya Tbk.
(Baca: Pacu Serapan di Awal Tahun, ESDM Teken Proyek Rp 136,6 Miliar).
Menurut Teguh, Pertamina dan PGN mendapat penugasan untuk menggarap proyek infrastruktur energi, seperti jaringan gas kota dan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Dari proyek tersebut, nantinya Pertamina bisa bekerjasama dengan BUMN yang lain. “Pertamina biasanya melakukan pelelangan untuk melakukan kerja fisiknya. Sekarang bisa dikerjasamakan pekerjaan itu dengan BUMN yang biasa mengerjakan konstruksi, seperti Wijaya Karya dan Adhi Karya,” katanya.
Kerjasama tersebut juga bagian dari bentuk sinergi antar-BUMN. Meski begitu, pemerintah masih akan membahas rencana tersebut dengan BUMN lintas sektoral. Pekan depan, Kementerian ESDM akan kembali memanggil sejumlah BUMN untuk mematangkan mekanisme sinergi tersebut.
(Baca: Pemerintah Yakin Sinergi BUMN Mampu Menghadapi MEA)
Tapi, menurut Teguh, kerjasama antar-BUMN sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satunya diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 79 tahun 2015 tentang penyelenggaraan jasa dan konstruksi. Selain itu, adanya peraturan presiden dan instruksi presiden mengenai proyek-rpyek strategis. “Sebetulnya untuk pengadaan barang dan jasa seperti itu bisa ditunjuk langsung BUMN, tidak perlu diadakan lelang,” ujar dia.
Kementerian ESDM telah meneken proyek energi senilai Rp 543,54 miliar. Penandatanganan ini dilakukan dua kali. Pertama pada 14 Januari 2016 dengan jumlah 198 paket kontrak senilai Rp 407 miliar. Paket kedua diteken 2 Februari 2016 hanya 36 paket senilai Rp 136,65 miliar.
Dari Rp 136,65 miliar rinciannya sebagai berikut. Pertama, untuk konstruksi yang terdiri atas tiga paket kontrak senilai Rp 48,34 miliar. Kedua, untuk pengadaan barang sebanyak 16 paket dengan nilai kontrak Rp 42,05 miliar. Ketiga, untuk jasa lainnya sebanyak delapan paket dengan nilai kontrak Rp 6,76 miliar. Keempat, untuk konsultan sebanyak sembilan paket dengan nilai kontrak Rp 38,91 miliar.
Sementara anggaran Kementerian ESDM untuk 2016 sudah ditetapkan sebesar Rp 8,6 triliun. Dari jumlah itu, lebih dari separuhnya yakni Rp 4,32 triliun untuk belanja barang. Sementara belanja modal sebesar Rp 2,64 triliun, belanja pegawai Rp 834,5 miliar dan Rp 756,7 miliar berupa output cadangan. (Baca: Pemerintah Siapkan Rp 1,9 Triliun Bangun Enam Infrastruktur Hilir)
Dari total anggaran tersebut, Kementerian ESDM akan menggelontorkan sekitar Rp 1,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur hilir minyak dan gas bumi. Rinciannya untuk pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga sebesar Rp 1,33 triliun, pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) mencapai Rp 255,63 miliar, konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk nelayan dibutuhkan Rp 80 miliar, konversi BBM ke BBG untuk kendaraan sebesar Rp 31 miliar, pembangunan kilang gas alam cair (LNG) dan gas alam terkompresi (LCNG Station) memakan dana Rp 42,8 miliar, konstruksi tangki penyimpanan Elpiji mencapai Rp 127,45 miliar dan konstruksi tangki penyimpanan BBM yang akan dibangun sebesar Rp 82,58 miliar.
