Sertifikasi hingga Aplikasi Online Dorong Ekonomi Desa
KATADATA - Pemerintah mempersiapkan beberapa aturan untuk mendorong perekonomian desa. Hari ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan rapat koordinasi terkait upaya tersebut. Sebagai proyek percontohan, pemerintah akan memulai dari Brebes sebagai penghasil bawang terbesar di tanah air.
Jika berhasil, pemerintah akan melakukan hal serupa untuk komoditas lainnya seperti tebu, karet, dan padi. “Kami harap dalam dua minggu ke depan bisa dilaksanakan, menunggu kepastian jadwal Presiden Joko Widodo,” kata Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo di Jakarta, Kamis, 31 Maret 2016. (Baca: Gerakkan Ekonomi Desa, Pemerintah Akan Turunkan Pajak Pertambahan Nilai).
Ada sejumlah kebijakan untuk mendukung rencana tersebut. Pertama, sertifikasi lahan akan dipercepat dari saat ini yang memakan waktu lima hingga delapan hari. Perbaikan birokrasi akan diurus oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dengan begitu, petani bisa mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan lebih mudah. Sebab, lahan tersebut menjadi bernilai sehingga bisa diolah kembali oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Saat ini saja, pendalaman pasar baru mencapai 31 persen.
Kedua, memotong jalur distribusi barang menggunakan aplikasi yang mempertemukan petani dengan konsumen. Di sini petani dan konsumen bisa langsung tawar-menawar sehingga mendapat harga seimbang. Selama ini, marjin keuntungan yang diambil tengkulak terlalu tinggi. Karena itu pembeli harus membayar lebih mahal. Di sisi lain, keuntungannya tidak dinikmati oleh petani. Melalui aplikasi ini, petani bisa mendapat info harga komoditas di pasaran. Mereka juga bisa berkonsultasi dengan penyuluh di daerah manapun.
Salah satu aplikasi yang sudah menjalankan sistem jual beli seperti ini adalah limakilo.id. Sebagai langkah lanjut, kata Lukita, pemerintah akan membentuk aplikasi e-commerce seperti ini untuk membuat harga menjadi lebih murah karena marjin pedagang perantara hilang. Bagi perusahaan e-commerce pun akan mendapat keuntungan. “Tujuannya bukan hanya (menurunkan) inflasi, yang paling penting pangkas distribusi.” (Baca juga: Pemerintah Cari Solusi Pendanaan untuk Program Listrik Desa).
Pemerintah melalui Kementerian Agraria juga akan menambah juru ukur. Sedangkan Kementerian Pertanian bertindak menyediakan pupuk berkualitas dengan harga murah. Sementara itu Kementerian Badan Usaha Milik Negara menunjuk Bhanda Ghara Reksa untuk menampung komoditas yang kelebihan produksi. Perusahaan milik negara ini, bergerak di bidang jasa persewaan dan pengelolaan ruang, serta pengurusan transportasi.
Saat ini, Bhanda Ghara Reksa sudah bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia, Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Bulog), dan PT Pos Indonesia. Dengan begitu, harga komoditas diharapkan lebih stabil. Ketika terjadi over suplai, komoditas tersebut bisa diolah menjadi produk turunan. Begitu pun saat bukan masa panen, masih ada persediaan.
